KAJIAN NORMATIF SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT

Makalah disusun dan dipresentasikan guna memenuhi tugas
Mata kuliah Filsafat Hukum Islam
Dosen Pengampu:
Dr. H. Imron Rosyadi, MA

Disusun oleh :
Sunartip (2101060015)
Taufik Hidayat (2101060018)
Isnu Cut Ali (2101060019)
A. Ridwan (2101060014)

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2011

KATA PENGANTAR

Islam sebagai agama menjelma menjadi sesuatu yang enak untuk selalu dikaji, dipelajari, bahkan diblejeti “kekurangannya” dari berbagai sisi. Penulis berpendapat, sampai di sini hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius bagi siapapun yang berharap menemukan kesempurnaan Islam, hingga ia bersusah-payah mencari-cari kekurangan dan ketidak-otentikan ajaran Islam menurut sudut pandang pengetahuannya. Islam memberi ruang luas bagi siapapun untuk menyerangnya, tak terkecuali siapapun yang telah mengaku muslim untuk kembali mencermati ulang apa dan bagaimana agama yang mereka anut saat ini, baik dari sisi aspek ketuhanan (Tauhid), Ibadah (Fiqh), atau akhlak (tasawwuf) yang terkandung di dalam Islam.
Kewarisan bagi anak angkat adalah salah satu tema kajian ilmiah keislaman yang seringkali diserang untuk kemudian dipersalahkan, sebab Islam tidak mengenal kewarisan bagi anak angkat, padahal bisa jadi, anak angkat memiliki peran vital dalam peneyelesaian berbagai urusan orang tua angkat. Konsep Wasiat Wajibah sebagai salah Sebab berbagai disiplin ilmu yang ditawarkan, dianggap banyak pihak (bahkan dicurigai) belum mampu menampung asas keadilan dalam bagi kewarisan anak angkat yang dianggap begitu berjasa bagi sebagaian masyarakat. Perang pemikiran yang diluncurkan jauh membuat Muslimin yang lama tertidur dengan dogma pemikiran “kaku” yang seringkali pemikiran ini malah menjadi penjara bagi siapapun yang menfanatikinya hingga sulit berkembang tingkat pemahaman keagamaannya. Namun jelas, makalah ini bukan sebuah anjuran untuk meninggalkan kesakralan Islam sebagai ajaran beserta berbagai perangkat suci yang “walaupun” tetap dibolehkan untuk dikaji dengan kritisi secara analitik, bagaimana mencari problemsolving bagi masalah kewarisan anak angkat.
Penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, MA selaku dosen pengampu materi Kajian Filsafat Hukum Islam di Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Malang yang bisa menyajikan materi tersebut secara cerdas, analitik dan menggugah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul …………………………………………………………………….. 1
Kata Pengantar ………………………………………………………………………. 3
Daftar Isi …………………………………………………………………………….. 3

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah …………………………………………… 4
B. Rumusan Masalah …………………………………………………. 4
C. Tujuan Pembahasan ……………………………………………….. 4

BAB II PENGERTIAN UMUM ANAK ANGKAT
A. Pengertian anak angkat menurut hukum positif dan Islam ……….. 5
B. Sejarah adopsi/tabnny …….………….…….……….……………… 6
C. Sumber hukum adopsi/tabnny …….………….…….……….….… 9
D. Beberapa Aspek hukum yang timbul sebab anak angkat …………. 12

BAB III KAJIAN NORMATIF, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT
A. Aspek hukum yang timbul akibat adopsi ……….…….……….……….. 14
B. Istilhaq dalam Islam ………………..…………………………………… 24

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………. 42
Lampiran …………..……………………………………………………………………. 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kewarisan bagi anak angkat adalah salah satu tema kajian ilmiah keislaman yang seringkali diserang untuk kemudian dipersalahkan, sebab Islam tidak mengenal kewarisan bagi anak angkat, padahal bisa jadi, anak angkat memiliki peran vital dalam peneyelesaian berbagai urusan orang tua angkat.
Konsep Wasiat Wajibah sebagai salah Sebab berbagai disiplin ilmu yang ditawarkan, dianggap banyak pihak (bahkan dicurigai) belum mampu menampung asas keadilan dalam bagi kewarisan anak angkat yang dianggap begitu berjasa bagi sebagaian masyarakat.
Perang pemikiran seputar hak kewarisan bagi anak angkat, hingga kemudian terkesan ada pemaksaan pendapat agar anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat yang diluncurkan jauh membuat Muslimin yang lama tertidur dengan dogma pemikiran “kaku” yang seringkali pemikiran ini malah menjadi penjara bagi siapapun yang menfanatikinya hingga sulit berkembang tingkat pemahaman keagamaannya. Namun jelas, makalah ini bukan sebuah anjuran untuk meninggalkan kesakralan Islam sebagai ajaran beserta berbagai perangkat suci yang “walaupun” tetap dibolehkan untuk dikaji dengan kritisi secara analitik, bagaimana mencari problemsolving bagi masalah kewarisan anak angkat.
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi asas keadilan dalam segala aspek berusaha menawarkan konsep wasiat wajibah untuk menjawab kebuntuan tersebut. Yang dalam hal ini Muhammad SAW sebagai teladan ummat telah memberikan contoh.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana status hukum anak angkat menurut Hukum Positif dan Islam?
2. Bagaimana status kewarisan anak angkat menurut Hukum Positif dan Islam?

C. Tujuan Pembahasan
1. Status hukum anak angkat menurut Hukum Positif dan Islam?
2. Status kewarisan anak angkat menurut Hukum Positif dan Islam?

BAB II
PENGERTIAN UMUM WARIS DAN ANAK ANGKAT

A. Pengertian anak angkat menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata al-Tabannî yang berasal dari bahasa arab (تبني-يتبنى), mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.
Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, tabanni disebut dengan “adopsi” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.
Secara terminologis, Ahmad al-Ghandûr memberikan definisi tabanni dengan: “…pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya..”
Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad al-Ghandûr, Muhammad Muhyiddîn Abdul Hamîd dalam sebuah kitabnya memberikan definisi: “..pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”.
Dalam pengertian lain, tabanni adalah pengambilan anak oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas.
Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya juga mendefinisikan al-Tabannî dengan: “………….adopsi (tabanni) ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki mapun perempuan dan bukan anak kandung.”
Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian me-nasabkannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah pe-nasab-an anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.
Sedangkan Syekh Mahmûd Syaltût memberikan dua pengertian tabanni yang berbeda, yaitu:
1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang mapun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan
2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmûd Syaltût, tabanni dalam pengertian yang pertama lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seorang anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan, ekonomi dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Sedangkan al-Tabannî dalam pengertian yang kedua lebih dititik beratkan kepada pe-nasab-an seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak, sehingga status ajnabi menjadi hilang dan berganti menjadi mahram.
Maka dalam hal ini, secara ringkas istilah tabanni mempunyai dua pengertian yaitu:
1). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang dan di-nasab-kan kepadanya.
2). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang yang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang seperti layaknya anak sendiri.

B. Sejarah Adopsi/Tabanny
Tabanni atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya tabanni dalam pengertian kedua. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Islam (jahiliah). Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, bahkan beliau tidak lagi memanggilnya berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga mengumumkan
pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.
Ibnu Umar menceritakan dalam sebuah riwayat: “kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad” (HR. Abu Daud). Hal ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang berbunyi:
“… dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maulamaulamu (sahabat-sahabatmu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu…”
Berdasarkan kedua ayat ini, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah/ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan ayah/ibu angkat dan akan angkat tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan.
Dengan demikian, pe-nasab-an Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad dibantah oleh ayat tersebut.
Untuk memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang bekas istri dari Zaid bin Haritsah. Hal ini tertuang dalam surah al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:
“…… Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”
Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai justifikasi kebolehan menikahi bekas istri anak angkat karena al-Tabannî tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga kedua belah pihak tidak ada larangan untk saling mengawini dan saling mewarisi.
Tabanni (pengangkatan anak) di negara-negara Barat, berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, disamping banyak pula anak anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Karena sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, tabanni (pengangkatan anak) di Indonesia pada awalnya dijalankan berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129, dalam ketentuan ini tabanni tidak hanya terbatas pada anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga berlaku kepada anak yang lahir dari hubungan tidak sah.
Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingg apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.
Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (tabanni) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.
Pengangkatan anak dalam konsep hukum adat Tionghoa yang menyisihkan hak waris dan kedudukan orang tua kandung dan saudara kandung orang tua angkat dalam hukum kewarisan tidak terbantahkan lagi bahwa hal demikian akan menimbulkan bibit-bibit konflik dan permusuhan antara orang tua dan saudara kandung orang tua angkat dengan anak angkat.
Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kukltur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara dan motivasi yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masingmasing.
Hukum Islam menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam al-‘adat al-Muhakkamah.

C. Sumber Hukum Adopsi/Tabanny
1. Panggilan anak angkat dengan nasab orang tua kandung.
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2. Mantan istri anak angkat bukan mahram ayah angkat.
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
3. Tabanni sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.
….. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
4. Anjuran memberi makan anak-anak yang terlantar dan anak yatim.
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
5. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara.
…. dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
6. Kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran ada anak angkat.
………. orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
7. Islam melarang me-nasab-kan anak angkat dengan ayah angkatnya.
Artinya: Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”(HR. Bukhari Muslim)
8. Haram membenci ayahnya sendiri
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW brsabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.”(HR. Muslim)
9. Anak yang me-nasab-kan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan ayahnya,
haram baginya surga.
Artinya: Dari Abi Usman ia berkata: tatkala Ziad dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: kedua telingaku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.”(HR. Muslim) Artinya: Dari Abu Usman dari Sa’ad (bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah, keduanya masing berkata: Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW berkata: “Barangsiapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (ayah kandung), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.(HR. Muslim)
10. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.
Artinya: Dari Zaid bin Umar r.a.,sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah.(HR. Bukhari dan Muslim)

D. Beberapa aspek hukum yang timbul sebab anak angkat
1. Pengertian anak angkat menurut Hukum Islam
Perihal pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan hukum islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian hukum islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.
Anak menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah :”Anak adalah keturunan kedua”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.
Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.
Perihal defenisi tentang anak angkat amat lah sukar ditemukan dalam hukum islam, tetapi sebagaimana disebutkan dalam awal pembahasan ini bahwa anak angkat tersebut anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. ”Munculnya istilah anak angkat atau adopsi di Indonesia pada dasarnya dari KUH Perdata Belanda yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan anak-anak”. Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga diserahkan kepada pihak-pihak lain yang rela dan sudi memeliharanya. Dalam istilah ini munculnya istilah pengangkatan anak.
Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah tabanni, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas kongkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berdauan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.
Keterangan diatas menjelaskan bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak mendapatkan tempat apalagi pengertian dalam hukum islam. Sebagaimana Islam mengharapkan ayah mengingkari nasib anaknya tanpa alasan yang benar, ia juga mengharamkan anak menisabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, atau dipanggil nama yang bukan nasabnya, atau dipanggil dengan nama yang dinisbatkan kepada selain ibunya sendiri.

BAB III
KAJIAN NORMATIF, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS TERHADAP STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT

A. Aspek Hukum Yang Timbul Akibat Adobsi/Tabanny
Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah, maka yang menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah.
Adopsi juga dapat dilakukan secara illegal, artinya adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yag diangkat. Adopsi secara illegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (trafficking).
Dalam Staatblaat 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, Oleh karena itu, secara otomatis, hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua, layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat (Roediono, SH).
Yusuf Qardhawi, ulama kelahiran Mesir tahun 1926 yang sejak tahun 1961 tinggal Doha Qatar, dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam.
Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi ‘trend’ bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal. Inilah yang diharamkan.dalam Islam.
Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya ‘Hukum Kewarisan Islam’ menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam keekrabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.
Allah s.w.t. akhirnya menghapus budaya jahiliyah tersebut dengan menurunkan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5: ‘Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu, sedang Allah berkata dengan benar dan Dia-lah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak) itu dengan bapak-bapak mereka, sebab dia itu lebih lurus di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka mereka itu adalah saudaramu seagama dan kawan-kawanmu.’ Dengan turunnya ayat tersebut, maka Islam telah menghapus seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan jahiliyah, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kawin dengan bekas isteri anak angkat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi: ‘Keluarga sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian menurut Kitabullah,’ dan surat An-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi: ‘Dan bekas isteri-isteri anakmu yang berasal dari tulang rusukmu sendiri.’
Secara panjang lebar Allah s.w.t. menjelaskan tentang halalnya mengawini bekas isteri anak angkat, yaitu ketika Rasulullah s.a.w. ragu dan takut bertemu dengan orang banyak ketika akan mengawini Zainab binti Jahsy, karena Zainab adalah mantan isteri Zaid bin Haritsah, atau dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Hal ini sebagaimana difirmakan-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 37 – 40.
Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut, diamini oleh Ahmad Asy-Syarbashi, sebagaimana dinyatakan beliau dalam bukunya Yas’alunaka, maka haramnya mengangkat anak adalah, apabila nasabnya dinisbatkan kepada diri orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan mengangkat anak, apalagi anak yatim, yang tujuannya adalah untuk diasuh dan dididik tanpa menasabkan pada dirinya, maka cara tersebut sangat dipuji oleh Allah s.w.t. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadits riwayat Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi: ‘Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini, sambil beliau menunjuk jari telunjuk dari jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya.’
Laqith atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, namun Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan, biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul-mal muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan Umar ibn Khattab r.a. ketika ada seorang laki-laki yang memungut anak, ‘pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahinya ada pada kami.’
Ummat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-Awlad fil Islam disebutkan bahwa Syari’at Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardhu kifayah. Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidak mempedulikan mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah s.w.t. Karena anak angkat atau anak pungut tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.
Berkaitan dengan banyaknya anak yatim/yatim piatu di Aceh, maka usaha pemerintah dan lembaga-lembaga Islam untuk mendirikan suatu lembaga yang akan mendidik mereka secara simultan, merupakan amalan yang sangat dipuji, dan sejalan dengan perintah Allah s.w.t. Karena bila mereka jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik karena ada niat diperjualbelikan (trafficking) atau dididik tidak sesuai dengan Islam (menjadi murtadin), maka ummat Islam di Indonesia akan mengalami kerugian yang luar biasa.
1. Status hukum anak angkat
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahnya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya.
Larangan tabanni dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al- Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Ayat ini juga diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW ketika ayat tersebut turun, yang berbunyi:
Artinya: “ Perempuan mana saja yang menasabkan (anaknya) kepada orang (kaum) yang bukan nasabnya, maka Allah akan mengabaikannya dan sekalikali tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah menghalangi baginya (surga) dihari kiamat dan kejelekannya ditampakkan di atas kepala orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik tabanni yang memilki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memilki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui tabanni dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.
Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari tabanni dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia berdasarkan firman Allah dalam surah al-Insan ayat 8 yang artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” Allah juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah anak angkat sebagai justifikasi tidak adanya hubungan nasab dan tidak adanya mawâni al-nikâh antara anak angkat dan orang tua angkatnya.
Asmu’i mengutip pendapatnya Allusy dari tafsirnya Ruh al-Ma’anî yang menyatakan bahwa secara tekstual ayat yang menyatakan keharaman memanggil anak kepada yang bukan anaknya dan bapak kepada yang bukan bapaknya adalah dalam konteks masa Jahiliyyah, yaitu adanya kesengajaan memanggil bapak kepada selain bapaknya. Adapun jika tidak dengan maksud demikian seperti untuk maksud kasih sayang, seperti orang mengatakan : “Hai anakku!”, seperti yang biasa terjadi tidak termasuk yang dilarang (diharamkan) Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Ibnu Katsir.
2. Perkawinan dan Anak Angkat
Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah (كناح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti saling bersetubuh (wathi’). Menurut Wahbah Zuhaili, kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coistus), juga arti akad nikah.
Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah. Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang memilki status yang jelas. Artinya anak anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pekawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.
Perkawinan dan nasab merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena nantinya akan mempunyai akibat hukum, baik dalam perkawinan itu sendiri atau bidang keperdataan lainnya. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa perkawinan menyebabkan hubungan nasab antara nasab anak dengan bapaknya, baik perkainan sah, perkawinan fasid, atau wathi’ syubhat.
Hubungan nasab dengan dasar perkawinan yang sah menyebabkan hubungan nasab dengan ayahnya berdasarkan hadis: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”.(HR al-Jamaah kecuali at-Tirmidzi). Untuk itu, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Adanya kemungkinan sang suami bisa memberikan keturunan istrinya – pada umumnya-, artinya laki-laki sudah mencapai umur baligh, atau mendekati masa baligh (dewasa) menurut ulama hanafiah yaitu 12 tahun dan ulama hanabilah yaitu 10 tahun, atau laki-laki yang tidak mempunyai kelamin kecuali bisa diobati -.
Menurut ulama Hanafiah, anak itu lahir setelah enam bulan terhitung mulai waktu perkawinan, sedang jumhur ulama mengatakan enam bulan semenjak adanya kemungkinan persetubuhan setelah perkawinan. Apabila anak tersebut lahir kurang dari masa kehamilan (enam bulan), maka tidak mempunyai pertalian nasab dengan ayahnya.
Adanya kemungkinan pertemuan antara suami-istri setelah perkawinan. Dalam mengartikan kemungkinan bertemu, para ulama berselisih pendapat, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan.
Menurut Hanafiyah, pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya. Namun jumhur ulama berbeda pendapat, mereka berpendapat bahwa kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan itu memungkinkan adanya hubungan senggama.
Penetapan nasab seorang anak juga disebabkan adanya perkawinan fasid. Dalam penetepannya, sama dengan penetapan anak berdasarkan perkawinan sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid, yaitu:
1). Laki-laki tersebut dapat menjadikan istrinya hamil, dalam arti sudah mencapai usia baligh (Malikiyyah dan Syafi’iyyah) atau mendekati masa baligh (Hanafiyyah dan Hanabilah) dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil;
2). Benar-benar sudah melakukan hubungan suami-istri. Apabila tidak pernah terjadi hubungan suami-istri antar keduanya, maka tidak ada pertalian nasab;
3). Anak dilahirkan setelah enam bulan atau lebih semenjak adanya hubungan suami-istri (menurut Hanafiyah) dan setelah akad nikah fasid (menurut jumhur ulama).
Selanjutnya, pertalian nasab bisa terjadi karena wathi’ syubhat yaitu persetubuhan yang terjadi bukan karena adanya perkawinan baik sah atau fasid dan bukan pula karena zina, tetapi dikarenakan sebuah kesalahan, seperti salah kamar dan menyangka bahwa yang di dalamnya adalah suami atau istrinya. Apabila wanita tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih terhitung sejak adanya persetubuhan, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya, apabila lebih dari masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya.
Dalam perkawinan, terdapat larangan yang menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan. Perempuan yang dilarang dinikahi yaitu:
a. Yang haram dinikahi karena nasab (al-qarabah).
Diantaranya: ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atas, anak perempuan dan anak perempuannya beserta jalur ke bawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki dan anak permpuannya beserta jalur ke bawahnya, saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuannya dan anak-anak perempuannya anak laki-laki dari saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawahnya, ‘amah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya, Khalah (bibi dari jalur ibu) secara mutlak beserta jalur ke atasnya, anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalu ke bawahnya. Perempuan-perempuan tersebut haram dinikahi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan……”
b. Yang haram karena pernikahan (al-mushâharah).
Di antaranya istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah, dan ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Surah an-Nisa’ ayat 23:
“…(Diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.”
c. Yang haram dinikahi karena susuan (al-radâ’ah).
Yaitu, ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab, anak-anak perempuan, saudara perempuan, para ‘amah (para bibi dari jalur ayah), para khalah (para bibi dari jalur ibu), anak perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan. Firman Allah SWT juga dalam surat an-Nisa’ ayat 23, yang berbunyi:

“ …….(Diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.”
Sebab-sebab di atas menyebabkan status seorang perempuan adanya hubungan mahram, sehingga mereka menjadi mawaniu-n-nikâh. Selain perempuan-perempuan yang disebutkan dalam surat an-Nisa’ tersebut, hukumnya boleh dinikahi dan tidak ada larangan karena statusnya ajnabî dalam sebuah keluarga.
Selain itu, hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang urgen dalam lapangan hukum keluarga. Pasalnya, selain karena hukum ini mengatur hubungan hukum antara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin menjadi sah melakukan pergaulan hidup yang menyatu, juga terutama dari hukum perkawinan inilah akan lahir sub-subhukum kekeluargaan yang lain seperti perwalian dan hukum kewarisan.

3. Perwalian dan Anak Angkat
Istilah perwalian berasal dari bahasa arab waliya, wilâyah atau walâyah. Kata wilâyah atau walâyah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya adalah pertolongan (an-nusrah), cinta, kekuasaan atau kemampuan (assulthân), atau juga bermakna kekuasaan seseorang terhadap pekerjaan.
Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka perwalian dapat dipahami sebagai sebuah kekuasan seseorang atas dasar cinta kasih untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang.
Sedangkan dalam istilah fuqaha, ialah kekuasaan/otoritas yang syar’iyyah yang dimilki oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindakan terhadap urusan orang lain tanpa harus terikat pada izin orang lain. Maka, perwalian ini diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atasnya dalam mengurusi urusanurusannya karena masih belum mampu melakukannya.
Perwalian terbagi dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (alwalâyah ‘ala al-nafsi), perwalian terhadap harta (al-walâyah ‘ala al-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walâyah ‘ala al-nafsi wa al-mâl ma’an).
Perwalian yang tergolong ke dalam al-walâyah ‘ala al-nafsi, yaitu perwalian dalam 56 Al-walâyah dengan harkat fathah merupakan pecahan dari masdar, sedang al wilâyah dengan harkat kasrah merupakan pecahan isim. nikah dan perwalian yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak (keluarga). Perwalian dalam bentuk ini disebut juga dengan hadlânah dan kafâlah.
Pada dasarnya perwalian dalam golongan pertama ini berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali lainnya, yaitu ashâbah laki-laki dari orang-orang yang menerima warisan dan harus mahram dengan anak perempuan tersebut. Jika tidak ada ashabah yang mahram dengan perempuan itu, maka qadlî yang memberikan putusan demi maslahahnya anak tersebut.
Dalam perkawinan, perwalian seorang budak berada di tangan tuannya. Perwalian dalam wala’, dalam pemerdekaan yaitu berada di tangan orang yang memerdekakan, sedangkan untuk maula al-muwâlah berada di tangan orang orang yang melakukan perjanjian dengannya. Penguasa juga dapat menjadi wali dari seorang budak, orang dimerdekakan, dan juga orang yang tidak ada walinya. Perwalian atas harta (al-walâyah ‘ala al-mâl) adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharan (pengawasan) dan pembelanjaan. Menurut ulama Hanafi perwalian atas harta ini berada di tangan ayah, kemudian orang yang mendapatkan wasiat, kemudian kakek. Perwalian ayah dan kakek adalah perwalian yang tetap karena keduanya tidak membutuhkan penetapan dari pengadilan. Sedangkan perwalian yang berada di tangan orang yang diberikan wasiat merupakan perwalian ikhtiyâriyah yang membutuhkan pada penetapan pengadilan. Menurut ulama Syafi’i perwalian atas harta berada di tangan ayah kemudian kakeknya, berbeda dengan ulama Maliki dan Hanbali yang menyatakan perwalian berada di tangan ayah kemudian orang yang mendapatkan wasiat. Sedangkan perwalian jiwa dan harta (al-walâyah ‘ala al- nafsi wa al-mâl) hanya berada di tangan ayah dan kakek.

B. Istilhaq dalam Islam
1. Pengertian Istilhaq
Dalam literatur fiqh klasik memang tidak ditemukan istilah (al-Istilhaq), namun dikenal dengan istilah (iqrâr bi al-nasab), istilah al-Istilhâq memang kurang populer. Pada prinsipnya, (al-Istilhâq) dan (iqrâr bi al-nasab) ini sama dalam artidan makna, hanya saja istilah ini dimunculkan sebagai sebuah khazanah keilmuan yang nantinya bisa digunakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.
Istilhaq berasal dari bahasa arab إستلحق yang berarti أنسب عليه (mengaku dan menasabkan kepada dirinya). Begitu juga dalam kamus lainnya, disebut mengakui sesuatu. Dalam istilah lain, istilhaq berarti sebagai berikut:
“Istilhaq dalam bahasa -masdar إستلحاق- yang berarti mengakui, sedangkan menurut istilah disebut dengan iqrar bi al-nasab. Kata إستلحاق digunakan oleh ulama Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah. Adapun Ulama Hanafiyah, hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam masalah iqrar bi al-nasab.”
“Istilhaq dalam bahasa -bentukan masdar dari إستلحق-يستلحق – yang berarti menghubungkannya dan mengakuinya, juga berarti meminta terhubungnya sesuatu. Sedangkan dalam istilah berarti pengakuan seorang laki-laki,, bahwasanya ia adalah ayah dari anak ini. Hubungan lihaq dan istilhaq yaitu umum dan khusus. Lihaq bisa masuk dalam nasab dan yang lainnya, sedangkan istilhaq hanya dalam masalah nasab.”
“(istilhaq) berarti menghubungkannya seorang qa’if antara anak dengan bapaknya, mengabarkan bahwa ia adalah anaknya karena ada kemiripan yang jelas antara keduanya….. dalam kamus berarti mengakuinya. Istilhaq hanya khusus bagi seorang ayah, disebut juga dengan iqrar bi al-nasab oleh ulama Hanafiyah. Istilhaq tidak bisa terjadi kecuali terhadap orang yang tidak jelas nasabnya. Jadi, istilhaq hanya khusus kepada orang yang tidak jelas nasabnya, sedangkan tabanni bisa terjadi terhadap orang yang tidak jelas nasabnya dan orang yang diketahui nasabnya……………”
Maka penggunaan kata al-Istilhaq, digunakan oleh ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, sedang ulama Hanafi hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam iqrar bi al-nasab. Secara umum, Al-Istilhaq berarti pengakuan seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya. Istilhaq hanya boleh dilakukan kepada orang yang tidak jelas nasabnya.
Maka, istilhaq adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya. Istilah “al-Istilhâq) sengaja dimunculkan dengan alasan-alasan di atas karena mempunyai kesamaan makna dan untuk menampakkan perbedaan yang cukup prinsipil dengan al-Tabannî , yaitu dalam penghubungan/peng-istilhaqan status nasab anak kepada seseorang.
Abdul Manan memberikan pengertian “istilhaq” adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.
Dalam pengakuan ini, menurut Abdullah Ali Husein yang dikutip Abdul Manan, bahwa tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:
1) adanya status yang baik dari anak tanpa ayah;
2) tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab;
3) pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah
4) Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.
Dengan asas hukum Islam ini telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.
Disyariatkannya Istilhaq berdasarkan pengakuan yang dilakukan Abdu bin Zam‘ah terhadap saudaranya. Dalam hadis Rasul SAW disebutkan:
Artinya: “Saad bin Abi Waqash dan Abdu bin Zam’ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil. Saad berkata, “Ya Rasulluah! Anak ini putra sudaraku Utbah bin Abi Waqash, ia telah mengatakan kepadaku, bahwa anak ini adalah anaknya. Cobalah engkau perhatikan wajahnya.” Ketika dilihat oleh Rasulullah, ternya wajah anak itu mirip benar dengan Utbah. “Lalu Nabi SAW bersabda, “anak itu anak engkau ya Abdu bin Zam’ah, anak zina itu ialah untuk ibunya, dan hak bagi laki yang berzina itu dilempar batu (rajam).” (HR. Bukhari Muslim)
Terdapat juga dasar hukum yang berasal dari pemahaman tersirat (mafhûm mukhâlafah) dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang dilarangnya seseorang mengingkari anak-anaknya, yang berbunyi:
Artinya: “…….. dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah menghalangi baginya (surga) dihari kiamat dan kejelekannya ditampakkan di atas kepala orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak atau istilhaq ada dua macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri (istilhaq langsung) dan pengakuan untuk orang lain (istilhaq tidak langsung: pihak ketiga).
2. Macam-macam Istilhaq
Istilhaq (pengakuan nasab) dalam literatur fiqh terbagi kedalam pengakuan
langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:
a) Istilhaq Langsung
Pengakuan langsung adalah pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan latar adanya hubungan bunuwwah, ubuwwah, dan umûmah pada dirinya sendiri, seperti pengakuan seseorang yang mengatakan: anak ini, anakku; laki-laki ini, ayahku; dan perempuan, ini ibuku. Pengakuan ini akan mengakibatkan hubungan kekerabatan atau pertalian nasab antara orang yang mengaku dan yang diaku. Semua ulama sepakat bahwa pengakuan anak tidak membutuhkan adanya pembuktian kecuali Imam Malik.
Adanya pengakuan oleh seseorang akan menyebabkan adanya kewajiban antara orang tua dan anak, seperti kewarisan, nafkah dan lainnya. Namun, harus ada syarat yang harus dipenuhi jika pengakuan tersebut ingin dianggap sah.
Pertama: anak yang diaku harus majhûl al-nasab. Anak tersebut tidak diketahui nasab (ayah) yang jelas, karena apabila anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan orang lain, maka nasab-nya tidak bisa berpindah kepada orang lain. Dalam kalangan Hanafiah, terdapat perbedaan tentang majhûl al-nasab. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud majhûl al-nasab adalah anak yang tidak diketahui bapaknya (nasabnya) ditempat dia dilahirkan. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa majhûl al-nasab adalah anak yang diketahui bapaknya (nasabnya) ditempat dimana ia ditemukan.
Kedua: pengakuan anak ini harus wajar, logis tidak bertentangan dengan akal sehat. Seperti perbedaan umurnya wajar, tidak lebih tua yang diaku, atau bahkan sama sehingga ada kemungkinan anak tersebut bukan anaknya;
Ketiga: pengakuan itu harus dibenarkan oleh anak yang diaku apabila dia mumayyiz. Namun, bila belum mumayyiz, maka tidak perlu adanya pembenaran dari anak tersebut karena anak tersebut belum cakap untuk membenarkan sebuah pengakuan. Pengakuan anak yang mumayyiz tidak harus dilakukan di depan pengadilan tapi kapan pun selagi masih hidup;
Keempat: pengakuan anak dilakukan ketika anak tersebut masih hidup. Apabila pengakuan tersebut dilakukan ketika anak tersebut sudah mati, maka pengakuan itu tidak sah, kecuali anak-anak yang menasabkan dirinya kepada seseorang yang sudah meninggal, maka sah pengakuan tersebut karena di dalamnya terdapat maslahah bagi anak-anak itu, yaitu perlunya ketetapan nasab yang akan menjaga dan menjadikan mereka lebih terhormat. dan; Kelima: anak yang diaku bukan jelas-jelas anak zina, karena perzinaan tidak akan menyebabkan adanya hubungan nasab.

Abdullah Ali Husein menambahkan, bahwa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengakui anak haruslah seorang pria, sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan ke-bapa-an, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut; (2) orang yang mengakui haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
Namun, pengakuan anak oleh seorang wanita dengan dasar umûmah harus dilihat apakah dia sudah menikah atau dalam keadaan iddah. Pengakuannya itu harus dibenarkan oleh suaminya. Apabila pengakuan sang istri atau perempuan yang sudah ditalak tersebut dibenarkan oleh suaminya atau bekas suaminya, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan suaminya.
Ulama fiqh berbeda pendapat apakah anak yang diakui itu disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan nasab dianggap sah. Ulama madzhab Hanafi mensyaratkan anak yang diaku sebagai nasab orang yang mengaku itu masih hidup.
Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan itu tidak sah dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang yang membuat pengakuan. Namun, ulama madzhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui itu telah wafat dan pengakuan yang diberikan itu memenuhi syarat-syarat, maka anak itu bisa dinasabkan kepada orang yang mengakui. Ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat di atas diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku dan orang yang mengaku telah wafat.
Pengakuan anak dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pengadilan.
b) Istilhaq tidak langsung Pengakuan oleh seseorang dengan berdasar atas adanya hubungan kesaudaraan (ukhuwwah), ke-paman-an (‘umûmah), atau mengaku cucu dari orang tersebut. Dalam pengakuan ini membutuhkan bukti atau pembenaran dari orang yang diaku jika masih hidup. Tapi apabila sudah meninggal, maka pembenaran tersebut dari dua ahli warisnya. Pengakuan ini sering disebut pengakuan tidak langsung, karena pengakuan sebenarnya masih melibatkan pihak ketiga.
Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu (1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya, (2) ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.
Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Dalam pengakuan ini, ada beberapa konsekuensi yang timbulkannya sebagai berikut:
1. Apabila yang mengaku kaya, dan yang diaku miskin, maka tanggung jawab memberi nafkah adalah orang yang mengakuinya, tapi dengan syarat apabila keluarganya (ayahnya) tidak mengakuinya.
2. Apabila orang yang mengaku meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka orang tersebut berhak atas semua harta yang ditinggalkannya. Jika meninggalkan seorang istri, istri mengambil bagiannya dalam waris dan sisanya diserahkan kepada orang yang diaku.
3. Apabila ayah yang mengaku meninggal dan meningglkan anak, maka hartanya dibagi berdasarkan bagiannya dan yang diaku tidak mendapat bagian. Namun, dia mendapat bagian dari orang yang mengakuinya dengan dibagi rata dengannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti yang membenarkan bahwa orang itu adalah saudaranya.

3. Pengakuan terhadap Al-Laqîth
Al-laqîth adalah anak pungut atau menurut istilah yang diberikan ulama madzhab adalah: “nama untuk seorang anak yang dilahirkan yang ditinggalkan atau dibuang oleh keluarganya karena khawatir fakir atau untuk menutupi perbuatan zina”(Hanafiyah); “seorang anak yang kelaparan dan tidak ada orang yang mengurusinya”(Malikiyah); “semua anak yang terlantar dan tidak ada orang yang mengurusinya”(Syafi’iyah); dan “anak yang dibuang oleh orang tuanya”(Hanabilah). Dalam menentukan umur al-laqîth, para ulama tidak berselisih pendapat yaitu seorang anak sejak dilahirkan termasuk al-laqîth. Namun, terdapat perbedaan dalam masa memelihara atau membantu, seperti empat atau lima tahun menurut ulama Maliki, sampai tamyiz menurut ulama Syafi’i dan Hanbali dan sampai usia baligh menurut sebagian ulama Hanbali.
Semua ulama sepakat, memungut al-laqîth hukumnya wajib/fardhu ain apabila diketahui anak tersebut akan benar-benar binasa apabila tidak dipungutnya. Namun, apabila tidak ada kekhwatiran binasa/bahaya, maka hukum mustahab (sunnah) menurut ulama Hanafi dan fardhu kifayah menurut ulama syafi’i dan Hanbali. Juga, tidak ada hak saling waris-mewarisi antara orang yang menemukan dan al-laqîth itu, sebab apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan.
Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam hukum memungutnya, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menanggung hidupnya, yang wajib hanya memungutnya, karena membiarkannya berarti menyianyiakannya dan membuatnya berada dalam bahaya. Lebih lanjut beliau menjelaskan, seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam diberi status sebagai muslim. Menurut ulama, apabila anak tersebut memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), biaya pemeliharaan diambil dari hartanya. Jika tidak ada, maka penemu dapat menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim menunjuk seseorang untuk memeliharanya, sedangkan biaya pemeliharaan diambil dari bait almaal. Islam mengajarkan agar orang Islam peduli dengan sesama umat manusia.
Kendatipun anak yang dibuang tersebut diyakini anak zina, Islam tetap menganjurkan agar menyelamatkan nyawanya karena anak zina terlahir fitrah/suci, dan perlu diselamatkan. Yang salah dan berdosa adalah orang tuanya (ibunya dan lawan zinanya). Apalagi kalau seorang anak tidak diketahui orang tuanya karena musibah dan bencana alam, tentulah sangat terpuji menyelamatkan nyawa mereka. Tertutupnya informasi tentang siapa orang tua si anak, tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang rendah sesama umat manusia.
Dalam al-Quran tidak ada ayat yang khusus yang menjelaskan tentang allaqîth, namun banyak ayat yang menerangkan bentuk keagungan Allah SWT dalam memuliakan manusia, sebagai berikut:
“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
“…..dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.
“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya”.
Dari ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa anak terlantar (al-laqîth) mencakup di dalamnya anak yatim dan miskin. Ia dianggap yatim karena kehilangan orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah dan dipinggir pantai, oleh karenanya dia berhak mendapatkan kelembutan dan pemeliharaan.
Demikian juga dalam hadis nabawiyah, tidak ditemukan hadis yang menerangkan tentang al-laqîth, namun terdapat hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah dalam memuliakan makhluknya, sebagai berikut:
Artinya: “ Dari Abu Hurairah, berkata: saya ,mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Allah menjadikan seratus macam rahmat, kemudian Allah menahan sembilan puluh sembilan macam dan menurunkan satu macam rahmat ke bumi, dari satu macam rahmat itu seluruh makhluk saling menyayangi sampai seekor kuda rela menghilangkan kuku kudanya demi anaknya karena khawatir mengenai anaknya”.(HR. Bukhari)
Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah yang lain, yang berbunyi:
Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: bahwa seorang wanita dari bani Israil masuk neraka karena mengikat seekor kucing dan tidak memberinya makan dan tidak memperkenankannya (walau) makan serangga”. (HR. Muslim).
Secara umum hadis di atas menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah dalam memuliakan setiap makhluknya sampai dengan hewan ciptaannya. Allah memberikan pahala atas orang yang menyayangi dan merawat binatang, walau anjing sekalipun, apalagi manusia ciptaan tuhan yang paling sempurna. Seekor kucing juga bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka karena diabaikan dan tidak diberi makan oleh pemeliharanya.
Begitu pula manusia yang mempunyai hati dan mempunyai tanggung jawab sosial antar sesama, akan mulia apabila peduli terhadap sesamanya, terutama terhadap anak yatim, anak-anak yang terlantar dan anak yang dibuang oleh orang tuanya untuk dirawat dan diberikan kasih sayang sehingga bisa tumbuh dengan baik. Perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pencipta, memuliakan seluruh makhluk-Nya dan memberikan pahala bagi orang yang juga memuliakan makhluk ciptaan-Nya tanpa melihat apakah manusia ataupun hewan.
Tanggung jawab sosial yang diamanahkan Allah kepada Hamba-nya dapat menghindarkan mereka dari dosa besar, lebih-lebih bagi mereka yang memberi makan anak-anak yatim atau anak-anak terlantar yang sangat membutuhkannya. Dalam nasab, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar menjelaskan bahwa al-laqîth tidak boleh dinasabkan kepada orang yang menemukannya (multaqith), karena ia bukan ayah dari anak tersebut. Seperti halnya pengangkatan anak yang dinasabkan kepada ayah angkatnya, orang yang menemukan sebaiknya berhati-hati dan tidak menasabkannya karena sama saja ia telah menghilangkan nasab orang lain kepada dirinya.
Disamping itu, al-laqîth juga tidak bisa dimasukkan ke dalam anggota keluargannya dan anak-anaknya, bisa melihat aurat (orang yang haram dilihat), bersentuhan dan mewarisi hartanya. Untuk menghindarkan fitnah, solusinya adalah dengan menyusukan anak tersebut (al-laqîth) kepada istrinya, sehingga ada hubungan mahram dalam bentuk persusuan. Dalam pengakuan nasab al-laqîth, ia dinasabkan dengan orang yang mengakuinya pertama kali, walau ada orang yang mengakuinya juga dikemudian hari karena hukumnya pada orang yang pertama kali mengakuinya. Akan tetapi, jika ahli keturunan (al-qâfah) meng-ilhaq-kan kepada orang kedua, maka statusnya al-laqîth berpindah kepada orang kedua, karena peng-lihaq-an ahli keturunan itu merupakan sebuah bukti dalam penyambungan nasab.
Apabila ada orang yang mengaku sebagai keluarganya, laki-laki maupun perempuan, maka dia harus dipertemukan dengan anak itu apabila memungkinkan, demi kemaslahatan anak itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan semacam ini, hak kekeluargaan dan warisan menjadi milik pengaku. Jika yang mengaku lebih dari satu orang, maka keputusan berada pada yang mengaku dengan disertai bukti yang jelas. Jika di antara mereka tidak ada yang mempunyai bukti yang jelas, maka keputusan diambil berdasarkan bantuan dari orang yang ahli dalam membuktikan keturunan. Apabila ada seorang ahli keturunan dapat member data, maka hukum dapat dipakai dengan syarat ahli tersebut merupakan seorang yang mukallaf, laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.
Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pengundian di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian adalah orang yang berhak. Dalam menanggapi hal ini, Imam Abu Hanifah menyatakan: “Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Namun, kalau pengakuan sejumlah orang tentang satu anak temuan adalah sama, maka ia menjadi anak mereka bersama, setiap mereka menganggapnya sebagai anak sendiri dan mewariskan semua dari anak tersebut, tak ubahnya memiliki bapak yang satu”
Pernyataan ini bisa dipahami, bahwa anak yang diperebutkan dalam pengakuannya, dan sama-sama mempunyai bukti yang sama atau sama-sama tidak mempunyai bukti, maka anak tersebut menjadi anak bersama seperti bapak satu. Apabila bapak ini mewarisi dari anak tersebut, maka dibagi rata dengan bapak yang lainnya karena bagiannya sama dengan bapak satu.
Abû Tsûr menyatakan, bahwa jika ada dua orang mengakui al-laqîth, kemudian al-qafah meng-lihaq-kan pada keduanya, maka anak tersebut bersambung pada keduanya, menjadi anak mereka, dan mewarisi dari dua ayah dan keduanya mewarisi seperti warisan satu ayah. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian.
Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi‘I menyatakan: “seorang anak (al-laqîth) tidak boleh di-lihaq-kan kepada lebih dari satu orang tua, jika (ahli keturunan) meng-lihaq-kan kepada dua orang yang mengakui, maka gugur pernyataan mereka dan tidak dihukumkan kepada keduanya”
Maka dalam memberikan solusi, Imam Syafi’i memberikan pendapat sampai anak tersebut mumayyiz (qaul qadim), atau sampai dia dewasa/baligh (qaul jadid). Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar r.a. yang berbunyi:
Dari Umar r.a. bahwasanya ahli keturunan (al-qâfah) berkata: berserikat (ada kemiripan) kedua orang dengan anak itu. Kemudian Umar berkata: berwalilah kepada keduanya yang kamu suka.
Pengakuan terhadap al-laqîth, tidak selamanya bisa menimbulkan adanya pertalian darah antara orang yang mengakuinya dengan al-laqîth. Apabila al-laqîth jelas-jelas tidak mempunyai hubungan darah, maka hanya terbatas pada hubungan kekeluargaan yang sifatnya memelihara, mendidik, memberi nafkah dan menjadikan kehidupannya lebih baik.
Ketika pengukuhannya sah, maka ia berhak mendapatkan warisan. Dalam hal ini, Muhammad Thaha Abul Ela menyatakan bahwa jika ada seseorang yang mengukuhkan orang lain bahwa yang bersangkutan bernasab dengan dirinya dan dia telah memenuhi seluruh syarat terdahulu, pengakuan itu dianggap sah jika tidak merusak nasab orang lain. Mustalhaqlah ditetapkan sebagai orang yang terhubung nasabnya dengan si mustalhiq. Dia berhak menerima warisan, sebagaimana anak laki-laki dan anak perempuannya yang lain, termasuk jika si mustalhiq tidak memiliki ahli waris lain yang jelas, mustalhaq lah berhak mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan. Atau menurut Abu Hanifah dia berhak menerima sisa harta warisan setelah diberikan sebagian kepada pasangan si mayit.

4. Penetapan Asal Usul Anak
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai status sebagai anak kandung dengan kata hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.
Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu, (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apbila anak lahir dari seorang isrti yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah; (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan. Tentang ini terjadi ijma’ para pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam; (4) seami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li’an. Jika seorang laki-laki ragu tetang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li’an.
Menurut Anwar al Amrusy bahwa seseorang yang menikah dengan sorang wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan wanita sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan nya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula ha-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.
Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disisi anak yang lahir itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili wanita tersebut. Oleh karena itu laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.
Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum Islam sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya.
Pendapat ini dapat diapahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal tersembunyi pada diri sendiri. Anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya sekaligus menjadi penerus keturunannya.
Maka, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya ada tiga cara untuk menetapkan asal usul anak, yaitu:
a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
b. Mengajukan pengakuan nasab (iqrâr bin al-nasab/istilhaq)
c. Pengajuan alat-alat bukti, seperti saksi, termasuk termasuk di dalamnya keterangan ahli qiyâfah.
Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA. Jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka status anak menjadi anak sah dan asal-usulnya bisa ditemukan tanpa adanya kerancuan. Asal usul inilah yang menentukan seseorang dalam hak dan kewajibannya, baik dalam perkawinan, perwalian, kewarisan dan sebagainya. Jika statusnya sudah sah, maka pemenuhan hak-anak ini berada di tangan ayahnya, begitu sebaliknya dalam menunaikan kewajibannya.
C. Kewarisan anak angkat
1. Wasiat wajibah bagi anak angkat
Kata wasiat diambil dari kata وصّى-يوصّي وصية yang berarti menyanpaikan kepada atau berwasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang mapun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat wafat. Sebagian ahli fiqih mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yan dilakukan setelah ia wafat.
Adapun dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah yang berbunyi:
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orangorang yang bertakwa.”
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu….”
Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”
Hadis ini menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat wafat secara mendadak. Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum waris, ahli waris –terutama dzawil furûdl- terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris di luar dzawil furûdl, khususnya dzawil arhâm dan bahkan di luar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit. Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) seseorang untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain yang dia inginkan, tidak menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah SWT. Sehubungan dengan arti penting dari kedudukan wasiat dalam hukum keluarga Islam di tengah-tengah keluarga muslim, ini mudah dimengerti jika beberapa Negara Islam yang memasukkan diktum “wasiat wajibah” dalam undang-undang kewarisannya, salah satunya Republik Arab Mesir dengan Undang-Undang No. 71 tahun 1946.
Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.
Teoritisi hukum Islam (klasik dan kontemporer) -termasuk Ibn Hazm yang mengatakan wajib – berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib. Jumhur ulama berbendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan orang yang bersangkutan dalam meringankan kesulitan hidup.
Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furûdl secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kata “alkhair” yang terdapat dalam ayat wasiat surah al-Baqarah ayat 180. Juga, ketentuan
sepertiga ini didukung dengan hadis Nabi SAW yang yang diriwayatkan Bukhari, yang berbunyi:
“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya: “Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang berhartakekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?” Rasul menjawab: “tidak (jangan) !”, aku bertanya lagi: “ataukah aku sedekahkan separuhnya?” Rasul menjawab: “Jangan ! “aku bertanya lagi: “adakah aku sedekahkan sepertiganya?” Rasul menjawab: “sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)”. (HR. Muttafaq Alaih)
Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.
2. Status kewarisan anak angkat
Sistem kewarisan dalam Islam tidak sama dengan sistem kewarisan hukum sekuler dan kewarisan ala Tionghoa. Sistem kewarisan islam sangat memperhatikan aspek maslahah dalam aplikasinya. Sehingga, dalam pandangan Islam, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (nasab) baik dari golongan furû’, ushûl dan hawâsyî, perkawinan (al-mushâharah).
Kewarisan yang berlaku dalam hukum sekuler tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga anak angkat menjadi bagian ahli waris dari keluarga angkatnya.
Begitu juga dengan kewarisan ala (adat) Tionghoa yang menyisihkan keluarga yang mempunyai hubungan nasab dari pada keluarga angkatnya. Bisa dipastikan, bahwa hal ini akan melahirkan konflik dalam sebuah keluarga, karena adanya perselisihan dalam penentuan ahli waris.
Islam yang sangat memperhatikan maslahat, tetap memperhatikan hubungan nasab dan perkawinan (al-mushârah) dalam menentukan ahli waris. Artinya, siapapun yang tidak mempunyai hubungan darah, tidak bisa menjadi ahli waris. Sehingga anak angkat yang tidak masuk dalam kategori nasab dan perkawinan, tidak berhak mendapatkan tirkah dengan cara waris. Ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, dan tidak pula dilahirkan dari rahim orang tua angkatnya. anak angkat tetap menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya saja.
Masuknya anak angkat sebagai ahli waris akan melahirkan kecemburuan sosial di antara keluarga (ahli waris), sebab ahli waris akan merasa dirugikan dengan kehadiran anak angkat sebagai ahli waris. Dengan masuknya anak angkat sebagai ahli waris juga akan mengurangi bagian harta warisan para ahli waris. Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu oran tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal.
Pemberian wasiat tidak tidak boleh melebihi sepertiga harta dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Apabila orang tua angkatnya mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika wasiatnya lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.
Apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, sedang hartanya banyak, maka penguasa (ulil amri) berhak mengeluarkan kebijakan yang tidak perlu disandarakan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang disebut dengan wasiat wajibah. Tujuan dari wasiat wajibah ini yaitu untuk membantu anak angkat tetap bisa bertahan dan mampu menafkahi dirinya sendiri.
Namun, dalam “istilhaq”, anak yang sudah mendapatkan pengakuan (pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan harta warisan. Ia juga termasuk dalam golongan furu’ yaitu anak turun (cabang) dari si mayit (orang yang mengakui). Khusus dalam pengakuan tidak langsung (misal: ukhuwwah), jika ayah orang yang mengaku saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ia hanya mendapat bagian harta dari orang yang mengakuinya.
Sedangkan bagian warisan yang bisa diterima oleh orang yang diakui dengan secara tidak langsung, berdasarkan pernyataan Yahyâ al-Laitsî mengutip pendapatnya Imam Malik (dalam warisan orang yang diaku) sebagai berikut:
“saya mendengar Malik berkata: masalah sosial yang berada di tengah-tengah kita adalah tentang seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan beberapa anak. Kemudian salah satu diantara mereka berkata: “ayahku telah mengakui bahwa fulan adalah anaknya”, nasab anak itu tidak bisa bersambung hanya dengan kesaksaian satu orang. Pengakuan itu tidak bisa (tidak bersambung ke ayahnya) kecuali hanya kepada anak yang mengakuinya itu dan mendapatkan bagian dari harta yang diterima orang yang melakukan kesaksian. Malik berkata: maksud tersebut adalah orang yang meninggal, meninggalkan dua orang anak dan meninggalkan harta sebanyak 600 dinar, maka masing dari keduanya mendapatkan 300 dinar, kemudian salah satu dari mereka melakukan kesaksian bahwa ayahnya yang telah meninggal mengakui bahwa fulan adalah anaknya, maka dari tangan orang yang melakukan kesaksian itu diberikan 100 dinar dan itu bagian waris dari mustalhaq (orang diaku). Jika yang satunya juga mengakui hal tersebut, maka dia mendapat 100 dinar darinya, sehingga haknya terpenuhi dan nasabnya bersambung.”
Namun, jika anak yang diaku (mustalhaq lah) tidak mempunyai hubungan nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu disebabkan karena anak yang diaku tidak mempunyai hubungan nasab dengan mustalhiq.

DAFTAR PUSTAKA

‘Athiyyah Shaqr, Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Juz 4.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008).
Abû Abdullah Muhammad bin Ismâ‘îl bin Ibrahîm (selanjutnya disebut Bukhari), Al-Bukhârî (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz IV.
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, diterjemahkan Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000).
Abû Daud Sulaiman bin al-Asy‘ats al-Sijistani, Sunan Abû Daud (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz II, 258.
Abû Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyâbûri (selanjutnya disebut Muslim), Shahîh Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I.
Ahmad Husni, Ahkâm Syar’iyah fî Ahwâl al-Syakhshiyah ‘Ala Mazhâhibi Imam Abû Hanîfah (Kairo: Darul Qutub, 1960).
Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2008), ed. 1.
Asmu‘i Syarkowi, Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama.www.badilag.net, diakses tanggal 17 Juni 2010.
Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
Maktabah Syamilah, al-Mûsi’ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah. Juz 5.
Maktabah Syamilah, al-Qâmûs al-Fiqhiy, Juz 1, 329, lihat juga di Maktabah Syamilah, al-Mu’jam al-Wasith, Juz 2.
Maryam Ahmad al-Daghistanî, Ahkâm al-laqîth îi al-Islâm. (t.t.: t.p., 1992).
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamîd, al-Ahwal al-Syakhshiyah fî al-Syarîah al-Islâmiyah (Beirut: Maktabah ilmiah, 2003).
Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2007).
Qismau-l-Manhaj ad-Dirasy, ‘Ilmu-l-Faradidl, Pondok Modern Darussalam Gontor: Darussalam, 2001.
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu (Suriah: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII.

Lampiran……..
Contoh keputusan hukum atas sengketa warisan bersama anak angkat

HUKUM WARIS ISLAM HAK ANAK ANGKAT
YANG BERASAL DARI ANAK TIRI
KASUS POSISI:
• Seorang wanita Jepang bernama REIKO SOGABE bersuamikan UENO IWAO, diam di Tokyo Japan. Dalam perkawinan ini dilahirkan anak Yoshifuni UENO. Karena keretakan rumah tangganya, maka Reiko Sogabe berpisah dengan suaminya UENO IWAO.
• Seorang pria Indonesia saat itu berada di Tokyo bernama – Rustam Ibrahim yang masih Perjaka dan di Indonesia ia mempunyai sembilan orang saudara kandung: 1. H. Gustam 2. Hj. Siti Maemunah 3. Hj. Umi Kalsum 4. Hj. Siti Rachmah 5. Hj. Syahniar Rozad 6. Hj. Rusia Roppie
7. Hj. Rusnah Yunus 8. H. Bustanul Arifin 9. Hj. Nursiah Thaher.
• Pada tahun 1964 bulan Mei, pemuda Indonesia Rustam Ibrahim yang berada di Tokyo tersebut menikahi wanita Jepang, Reiko Sogabe secara Agama Islam di Mesjid Tokyo Jepang, kemudian pada Nopember 1975, keduanya kawin lagi di Takamatsushi Kagawa Prefecture secara adat-istiadat Jepang, Perkawinan ini dicatat dihadapan Walikota Takamatsu. Selanjutnya Surat Nikah didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo.
• Pada tahun 1976, suami istri Rustam Ibrahim dan Reiko Sogabe, yang kemudian bernama Ny. Widawati Reiko Rustam binti Sogabe, dalam perkawinannya tersebut belum mempunyai keturunan anak kandung. Kemudian anaknya Ny. Reiko dengan suaminya terdahulu Ueno Iwao bernama Yoshifuni Ueno, diangkat sebagai anak angkatnya Rustam Ibrahim bersama istrinya Widawati Reiko.
• Pada tahun 1976, Mereka bertiga, Rustam Ibrahim, istrinya Ny. Widawati Reiko Sogabe dan anak angkatnya Yoshifuni Ueno, pindah kediaman di Jakarta Indonesia. Saat itu pula Rustam Ibrahim mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan di Tokyo – Jepang kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta – Akta Perkawinan No. 30/1976, tanggal 22 Nopember 1976.
• Disamping harta yang dibawa dari Tokyo Jepang, Rustam Ibrahim juga memperoleh harta dari hasil pekerjaannya sebagai pejabat suatu Bank di Jakarta. Harta ini berupa sejumlah rumah dan tanah-tanah yang terletak di Jakarta Selatan.
• Karena dalam perkawinannya dengan istrinya Ny. Widawati Reiko tidak diperoleh anak kandung, melainkan hanya seorang anak kandung istrinya dengan suami terdulu yang kemudian diangkat sebagai anak angkat (Yoshifuni), maka dengan diam-diam Rustam Ibrahim pada 7 Juli 1987 menikah lagi dengan wanita Soifah binti Musodik tanpa setahu istri Ny. Reiko. Dalam pernikahan dengan Ny. Soifah ini, Rustam Ibrahim diberikan anak kandung bernama Fitria yang lahir pada tahun 1989.
• Perkawinan Rustam dengan wanita Soifah tersebut menimbulkan protes dari istri pertama, namun tidak sampai terjadinya urusan ke Pengadilan Agama.
• Dengan pernikahan dengan wanita Soifah tersebut, maka Rustam Ibrahim mempunyai dua orang istri:
1. Istri pertama, Ny. Widawati Reiko, mempunyai anak angkat Yoshifuni.
2. Istri kedua, Ny. Soifah bt. Musodik, mempunyai anak kandung Fitri Noor.

• Pada tahun 1996, meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri serta dua anak: 1. Anak angkat (Yoshifuni) – 2. Anak kandung (Fitri Noor), termasuk pula meninggalkan sejumlah harta warisan berupa tanah.
• Setelah Rustam Ibrahim, 1996, meninggal dunia, pihak 9 orang saudara kandung menuntut pihak janda, Ny. Widawati Reiko untuk membagi waris harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rustam Ibrahim karena melalui musyawarah tidak berhasil akhirnya, ditempuh melalui jalur hukum.
• Saudara kandung almarhum Rustam Ibrahim yang berjumlah 9 orang: H. Rustam Ibrahim Cs dan janda Ny. Soifah, sebagai Penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap para Tergugat: 1. Ny. Widawati Reiko Rustam binti Sogabe (janda) istri pertama dan 2. Yoshifuni Ueno bin Ueno/anak kandung Reiko – anak angkat Rustam Ibrahim almarhum.
• Para Penggugat menuntut/petitum, agar Pengadilan Agama memberi putusan yang pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan.
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Rustam Ibrahim serta bagiannya masing-masing.
3. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum …………….dst.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat (ahli waris) dari Harta Peninggalan (tirkah) tersebut.
5. Dst………….dst……………..dst.
• Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Saudara kandung dan istri kedua almarhum Rustam Ibrahim diatas, maka dalam persidangan Pengadilan Agama, pihak Tergugat Ny. Widawati Reiko dan Yoshifuni, mengajukan jawabannya berupa eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan rekonpensi yang mengajukan tuntutan/petitum sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan.
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum Rustam Ibrahim dengan Ny. Soifah bt Musodik di KUA Kab. Purbalingga, akta nikah No. 187/7/1987, adalah tidak sah menurut hukum.
3. Menyatakan tanah dan bangunan di Bintaro Jaya adalah milik Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat X (Ny. Soifah) atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkannya dan menyerahkan kepada Penggugat.
5. Dst…………………dst……….dst.

PENGADILAN AGAMA
• Hakim Pertama Pengadilan Agama dalam putusannya memberikan pertimbangan yang intinya sebagai berikut:
• Pernikahan Tergugat, Ny. Reiko dengan Rustam Ibrahim pada 8 Mei 1964 di Mesjid Tokyo Jepang yang dipimpin penghulu Imam Miftahitun, sesuai dengan Agama Islam adalah sah, sedangkan pernikahannya tanggal 13 Nopember 1975 didepan Walikota Takamatsu, adalah berkelebihan, karena nikahnya tahun 1964 sudah sah menurut hukum Islam.
• Dengan sahnya pernikahan secara hukum Islam antara Ny. Reiko dengan Rustam Ibrahim tersebut, maka ia menjadi ahli waris sah dari Pewaris. Dalam perkawinan ini tidak dikaruniai anak.
• Istri kedua Pewaris Ny. Soifah bt Musodik, yang dnikahi tanggal 7 Juli 1987, menurut agama Islam adalah sah menurut Hukum Islam sehingga ia juga adalah ahli warisnya Pewaris.
• Semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada halangan hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris pewaris.
• Bagian dua orang istri pewaris adalah = 1/8 (seperdelapan) dari Harta peninggalan (tirkaH) pewaris, sebab pewaris mempunyai anak dengan istrinya kedua, berdasarkan AL QUR’AN dalam Surat An Nisa ayat 12 sebagai berikut:
“Bagian dari para istri adalah seperempat tirkahmu, bila kamu tidak mempunyai anak. Akan tetapi bila kami mempunyai anak, maka bagian para istri adalah seperdelapan dari tirkahmu”.
• Bagian seorang anak para pewaris adalah setengah dari tirkah Pewaris berdasarkan Al Qur’an, Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut: “……….dan bila anak perempuan itu seorang, maka bagiannya ialah setengah.”
• Sisa harta adalah untuk saudara-saudara kandung pewaris dengan ketentuan yang lelaki mendapat dua kali bagian perempuan beradasarkan Al Qur’an Surat An Nisa ayat 176.
• Sejak Pewaris (Rustam Ibrahim) menikah dengan pewaris Ny. Widawati Reiko 8 Mei 1964 sampai wafatnya suaminya, Pewaris 1996, terbukti terdapat “Harta Bersama”. Ny. Widawati Reiko, janda memperoleh 50% dari harta bersama tersebut selaku istri Pewaris (Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam).
• Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi putusan:

I. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat.
II. Dalam Konpensi:
– Mengabulkan gugatan sebagian.
– Menetapkan Pewaris alm. Rustam Ibrahim telah wafat di Jakarta 26 Januari 1996 dalam keadaan beragama Islam.
– Menetapkan Ahli Waris sah Pewaris dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
1. Ny. Widawati Reiko Sogabe istri pertama Pewaris = 5/80 bagian.
2. Ny. Soifah bt Musodik istri kedua Pewaris = 5/80 bagian.
3. Fitria Nur, anak perempuan kandung Pewaris = 40/80 bagian.
4. H. Gustam saudara laki-laki kandung Pewaris = 4/80 bagian.
5. H. Bustanul Arifin, saudara laki-laki kandung Pewaris = 4/80 bagian.
6. Saudara kandung perempuan pewaris: H. Siti Maemunah – H. Umi Kalsum – H. Siti Rahmah – Hj. Syahniar Rozad – Hj. Rusna Roppie – Ny. Rusnah Yunus – Hj. Nursiah Thaher = masing-masing memperoleh 2/80 bagian.
– Menetapkan “Harta Bersama” Pewaris dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Ny. Reiko adalah 11 bidang tanah dari No. 1 s/d 11.
– Menetapkan sebagai hukum, bahwa separoh (50%) dari seluruh Harta Bersama tersebut diatas adalah hak milik Tergugat Konpensi (Ny. Reiko) dan yang separoh lagi (50%) dibagikan kepada seluruh Ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.
– Menghukum semua Ahli waris dari Pewaris untuk membagi seluruh tirkah Pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara nyata; haruslah dilelang dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagiannya para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

III. Dalam Rekonpensi:
– Menetapkan wasiat wajibah dari Pewaris kepada anak kandung Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi (Ny. Reiko) bernama: Yushifuni Ueno yang menjadi anak angkat Pewaris sebanyak = 8/80 bagian dari tirkah Pewaris dan menghukum semua ahli waris untuk menyerahkan bagian anak angkat tersebut.
– Menetapkan “Harta Bersama” Pewaris dengan istri kedua, Ny. Soifah berupa tanah dan rumah diatasnya di Bintaro Jaya.
– Menetapkan sebagai hukum, bahwa separoh (50%) dari Harta Bersama tersebut merupakan tirkah pewaris dan separohnya lagi (50%) menjadi milik Penggugat X (Ny. Soifah).
– Menghukum semua ahli waris untuk membagi tirkah pewaris tersebut diatas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menghukum Ny. Soifah untuk menyerahkan bagian semua ahli waris pewaris kepada mereka.
– Menolak gugatan selebihnya.

PENGADILAN TINGGI AGAMA:
• Ny. W. Reiko Rustam Sogabe, menolak putusan Pengadilan Agama tersebut diatas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.
• Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya atas perkara gugatan warisan ini berpendirian sebagai berikut:
• Perkawinan antara Rustam Ibrahim dengan wanita Ny. Widawati Reiko di Tokyo Jepang, Tahun 1964 menurut Agama Islam adalah sah, sehingga dengan meninggalnya Rustam Ibrahim, maka Ny. W. Reiko adalah Ahli Warisnya almarhum.
• Perkawinan antara Rustam Ibrahim dengan wanita Soifah bt Musodik pada tahun 1987,sebagai istri kedua, karena tidak melalui jalur hukum UU No 1/1974, bahwa seorang pria yang akan berpoligami wajib memenuhi ketentuan pasal 40 s/d 44 UU No. 1/1974. Karena ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan ini (poligami) tidak mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian istri kedua, Ny. Soifah bt Musodik dan anak yang dilahirkannya: Fitria Nur, adalah tidak termasuk yang berhak mendapat bagian waris.
• Ahli waris dari almarhum Rustam Ibrahim adalah:
– Istri pertama: Ny. Widawati Reiko.
– Sembilan orang saudara kandung almarhum: 1. H. Gustam, 2. Ny. Siti Maemunah, 3. Ny. Umi Kalsum, 4. Ny. Sjahniar Rozad, 5. Hj. Rusia Roppie, 6. Hj. Rusnah Yunus, 7. H. Bustanul Arifin, 8. Hj. Siti Rahmah, 9. Hj. Nursiah Thaher.
• Akhirnya Hakim Banding memberi putusan atas kasus ini sebagai berikut:
Mengadili:
– Menerima permohonan banding.
– Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Mengadili Sendiri:
– Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat konpensi.
Dalam Konpensi:
– Mengabulkan gugatan sebagian dan tidak menerima selebihnya.
– Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Rustam Ibrahim dan pembagiannya:
Ny. Widawati Reiko Sogabe = 11/44 bagian.
1. Para saudara kandung dari almarhum Rustam Ibrahim:
a. Hj. Siti Maemunah – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
b. Hj. Umi Kalsum – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
c. Hj. Siti Rahmah – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
d. Hj. Syahniar Rozad – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
e. Hj. Rusia Roppie – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
f. Hj. Nursiah Thaher – Sdr. Perempuan = 3/44 bagian.
g. H. Gustam Ibrahim – Sdr. Laki = 6/44 bagian.
h. H. Bustanul Arifin – Sdr. Laki = 6/44 bagian.
– Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan seluruhnya.

MAHKAMAH AGUNG RI:
• Para Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi.
• Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, dalam putusannya menilai bahwa putusan Yudex facti Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum, sehingga putusan Yudex facti harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas alasan yuridis yang intisarinya sebagai berikut:
• Perkawinan antara Pewaris (Rustam Ibrahim) dengan wanita Ny. Soifah bt Musodik (Tergugat ke X) sejak 1987 sampai saat pewaris wafat 1996, oleh istri pertama, Ny. Widawati Reiko, tidak pernah diajukan pembatalannya di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan, istri pertama tidak berkeberatan atas perkawinan kedua dari suaminya itu dengan Ny. Soifah (poligami). Karena sampai Rustam Ibrahim (Pewaris) meninggal, perkawinannya dengan Ny. Soifah tidak dibatalkan, maka Ny. Soifah dengan anaknya: Fitria Nur berhak atas harta peninggalan pewaris.
• Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut:
Mengadili:
– Mengabulkan permohonan kasasi.
– Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Mengadili Sendiri:
– Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan sebagian.
2. Menetapkan Pewaris meninggal dunia 21 Januari 1996.
3. Menetapkan “Harta Bersama” Pewaris dengan istrinya pertama Ny. Widawati Reiko Sogabe adalah: 11 (sebelas) bidang tanah ……..dst.
4. Menetapkan bagian Ny. Widawati Reiko sebanyak = ½ (setengah) dari Harta Bersama.
5. Menetapkan harta peninggalan pewaris = ½ (setengah) dari Harta Bersama.
6. Menetapkan Turut Tergugat, YUSHIFUNI UENO sebagai anak angkat pewaris.
7. Menetapkan bagian dari anak angkat tersebut adalah 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.
8. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
a. Ny. Widawati Reiko Sogabe istri pertama memperoleh = 1/16 bagian dari Harta Warisan pada angka 5.
b. Ny. Soifah bt Musodik, istri kedua mendapat = 1/16 bagian dari Harta Warisan pada angka 5.
c. Fitria Nur (anak) mendapat 13/24 bagian dari harta warisan angka 5.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagiannya Ny. Soifah bt Musodik dan Fitria Nur sesuai bagiannya masing-masing.
10. Menolak gugatan selebihnya.
Dalam Rekonpensi:
1. Menetapkan tanah dan bangunannya di Bintaro Jaya = Harta Bersama antara Pewaris dengan istri kedua, Ny. Soifah.
2. Menetapkan bagian istri kedua tersebut adalah ½ (setengah) dari Harta Bersama tersebut.
3. Menetapkan Harta Peninggalan Pewaris adalah ½ (setengah) dalam angka 1 diatas.
4. Menetapkan bagian Ahli Waris dari harta peninggalan Pewaris adalah:
a. Ny. Widawati reiko, istri pertama = 1/16 bagian.
b. Ny. Soifah bt Musodik, istri kedua = 1/16 bagian.
c. Fitria Nur, anak = 7/8 bagian.

CATATAN:
• Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Abtsrak Hukum” sebagai berikut:
• Seorang pria yang mempunyai dua orang istri, maka Harta Bersama yang terbentuk selama dalam masa perkawinan antara suami dengan para istrinya tersebut, harus dipisahkan satu sama lain. Tatkala suami meninggal dunia, maka Harta Bersama yang terbentuk dengan istri pertama dilakukan pembagian Harta Bersama sebagai berikut:
– Setengah – 50% hak istri pertama.
– Setengah – 50% hak almarhum suami yang kemudian dibagikan kepada:
– istri pertama sebesar = 1/16 bagian.
– istri kedua sebesar = 1/16 bagian.
– anak angkat (suami dengan istri pertama) = 1/3 bagian.
– anak kandung dari istri kedua = 13/24 bagian.
• Pembagian dengan cara sama seperti tersebut diatas, berlaku pula terhadap “Harta Bersama” yang terbentuk dengan istri kedua yaitu:
– setengah – 50% adalah hak bagian istri kedua.
– setengah – 50% adalah hak almarhum suami yang kemudian dibagikan kepada:
– istri kedua sebesar = 1/16 bagian.
– istri pertama sebesar = 1/16 bagian.
– anak kandung dari istri kedua = 7/8 bagian.
• Anak Angkat Pewaris (dari anak kandungnya istri pertama dengan suaminya terdahulu) memperoleh 1/3 bagian dari ½ bagian haknya Pewaris atas Harta Bersama dengan istri pertama.
• Demikian catatan dari kasus yang diadili dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung diatas.
(Ali Boediarto)
• Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0479/Pdt.G/1996/PA.JS, tanggal 15 Desember 1996 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1417 H.
• Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 34/Pdt.G/1997/PTA.JK, tanggal 10 Juli 1997M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1418 H.
• Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 M.

Majelis terdiri dari
Drs. H. Taufiq, SH
Ketua Muda sebagai Ketua Sidang

didampingi anggauta Hakim Agung:
H. Zainal Abidin Abubakar, SH dan H. Chabib Sjarbini, SH
serta Panitera Pengganti
Drs. Edi Riadi, SH.

About CakTip

Pelayan santri-santriwati Pondok Modern Arrisalah Program Internasional di Kota-Santri Slahung Ponorogo Jawa-Timur Indonesia K. Post 63463. Lahir di Segodorejo Sumobito Jombang JATIM di penghujung Ramadhan 1395 H. Pernah bantu-bantu di IPNU Sumobito Jombang, IPM SMA Muh 1 Jombang, beberapa LSM, karya ilmiah, teater, dll. Lagi demen-demenya sama design grafis (corel). Sekarang lagi ngarit rumput hidayah di lapangan perjuangan PM Arrisalah. Sekali waktu chekout ke beberapa tempat yang bikin penasaran untuk nambah ilmu. Duh Gusti! Nyuwun Husnu-l-Khatimah!

Posted on 14 Juni 2011, in Agama, Cak Tip, Fiqh, Pemikiran and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: