KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDLAWY

PRPOPOSAL TESIS
KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM
MENURUT YUSUF AL-QARDLAWY
(Kajian Pustaka)

Untuk memenuhi tugas studi
Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Hukum
Dosen Pengampu: DR. H. MASKURI BAKRI, M.Si

Oleh: SUNARTIP
NIM: 2101060015

Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2010/2011
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Islam adalah landasan bagi negara, masyarakat dan tata kehidupan ini secara universal, Allah menjadikan penguasa sebagai salah perangkat menuju kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan yang islamy, berbagai ayat dalam al-Qur’an bisa dijumpai yang menerangkan perintah Allah tersebut.
                              •   ••  
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49)

Firman Allah yang lain:
         •                  ••                 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44)

Firman Allah juga:
   • • •                            
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 45)

Ayat-ayat al-Qur’an banyak menashkan beberapa nash hukum ketatakenegaraan, hukum pidana, pertahanan-keamanan, politik, dan berbagai perkara mu’amalah. Di samping itu banyak juga hadits-hadits yang menerangkan masalah yang sama. Semuanya menerangkan kewajiban yang harus diemban para muslimin, yakni penegakkan syari’at Allah di muka bumi ini, dengan mengimplementasikannya dalam sistem pemerintahan yang islamy yang berasaskan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah.
Sistem pemerintahan islamy telah nampak di jaman kepemerintahan Nabiyullah Muhammad SAW di Madinah, juga di masa-masa kepemerintahan khulafau-r-rasyidin, begitu pula banyak dijumpai di berbagai kepemerintahan yang berlabel Islam setelah mereka, seperti-halnya yang tergambar di masa kepemerintahan Ustmaniyah, Fathimiyah, ‘Abasyiyah, dan lain-lain. Demikianlah Islam menggambarkan kesempurnaannya pada perwujudan kepemerintahan islamy yang pernah ada, kepemerintahan yang beredeologi Islam yang berusaha mencapai tujuan kemuliaan dunia akhirat. Maka Islam disebut sebagai agama dan keyakinan hidup yang mengurusi hampir semua aspek kehidupan manusia. Maka mustahil memisahkan Islam dengan kepemerintahan secara radikal, memisahkan antara Islam dan politik seperti yang telah dilakukan para pemikir orang-orang Barat dan kaum libaeralis. Sesungguhnya keberadaan sistem kepemerintahan Islamy adalah satu-satunya jalan yang dianjurkan Islam untuk penegakkan hukum-hukumnya yang universal pada seluruh lini kehidupan manusia. Dan tidak dimungkinkan mewujudkan semua itu tanpa penegakkan sistem kepemerintahan yang Islamy. Maka banyak yang berpendapat, bahwa penegakan kepemerintahan Islamy tidak terlepas dengan pembentukan Negara Islam, dan yang dimaksud Negara Islam bukanlah negara Tuhan, tidak pula para pemimpinnya adalah orang-orang yang ma’shum (terlepas dari kesalahan dan dosa) seperti yang terdapat pada para nabi dan rasul. Namun negara ini adalah negara yang memiliki sistem kepemerintahan Islamy; baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam. (Muhammad Maghfur Wahid, 1997:14)
Diriwayatkan dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, Nabiyullah bersabda:
إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَلِيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ
“Bila keluar tiga orang muslim di antara kalian, hendaklah mereka menunjuk satu diantaranya untuk menjadi pemimpin”(al-Imam Ibnu Zakariya Yahya bin Syarafu-n-Nawawy ad-Damsyiqy, 1998: 209)

Hadits ini menunjukkan kewajiban memimpin atau membentuk kepemimpinan yang satu walaupun dalam himpunan muslimin yang sedikit, hal ini bisa menjadi acuan bagi kumpulan masyarakat muslim yang jumlahnya lebih banyak. Sebab Allah juga menugasi kaum muslimin untk menegakkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Keduanya tidak akan terlaksana tanpa dukungan kepemerintahan yang islamy, dan penegakan hudud juga tidak akan berjalan tanpanya. Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitabnya al-Fatawa: “Sesungguhnya sulthan adalah manifestasi Allah di muka bumi.” Dikatakan pula: “enampuluh tahun dengan kepemerintahan yang lalim lebih baik dari-pada satu malam tanpa adanya pemerintah.” (Ibnu Taimiyah, 1997: 390-391)
Fatwa-fatwa ini seolah bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama’. Ibnu Taimiyah mengawali fatwanya dengan tulisannya: “Sesungguhnya agama adalah dasar bagi kepemerintahan dan agama.” Setiap pemimpin negara muslim harus kembali kepada sistem kepemerintahan yang Islamy dalam melaksanakan roda kepemerintahannya. (Khalid Ibrahim Jindan, 1999: vii)
DR. Yusuf Al-Qardlawy adalah murid Hasan al-Banna di saat usianya 14 tahun. (Sulaiman bin Shalihu-l-Khushairy, 2003: 14) Imam asy-Syahid Hasan al-Banna adalah sosok pemikir yang menulis buku ar-Ra’yu dan berpendapat di dalam bukunya (Hasan al-Banna. Tanpa tahun: 331-332):
Telah luput dari pengamatan para pembesar dunia dan penduduk bumi ini, bahwa ada pihak yang menggiring mereka untuk mengakui dominasi kekuatan dunia pasca perang dunia ke-dua ini, sedangkan fanatisme agama telah luntur di kalangan muslimin sendiri, hingga hilanglah tujuan-tujuan mulia agama Islam dalam jiwa mereka dan hati-hati mereka, pudarlah idealism Islam yang mengajak kaum muslimin untuk menjadi penegak kebenaran, menjadi lawan bagi kedlaliman dan kelaliman penguasa. Maka seolah-olah asas kebebasan, persatuan ummat, perwujudan masyarakat yang mulia dengan aturan yang manusiawi dan terhormat menjadi jargon yang hanya diusung oleh komunisme dan demokrasi. Padahal di belakang kedua ideology adalah misi penjajahan dan ketundukan pada liberalisasi seluruh lini.

Penulis membahas Konsep Kepemintahan Islam menurut DR. Yusuf Al-Qardlawy sebagai salah satu alternatif tawaran untuk keluar dari ketidakstabilan roda kepemerintahan Negara Republik Indonesia yang notabene berpenduduk muslim terbesar di dunia, di sisi lain UUD 1945 pasal 29 menegaskan kebebasan para pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jaminan UUD 1945 tersebut menjadi modal dasar penerapan sistem pemerintahan Islamy di Indonesia sah secara hukum, sehingga terbebas dari ancaman laten tindakan maker atau pemisahan diri dari NKRI bagi siapapun yang meyakini bahwa sistem kepemerintahan Islamy adalah kewajiban syari’at yang harus ditegakkan. Pengangkatan masalah ini juga dilatarbelakangi sedikitnya pembahas di Indonesia yang membahasnya.

1.2 Rumusan Masalah
Sebagai upaya mempertegas batasan masalah yang dibahas dan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap penting masalah-masalah berikut ini:
1. Apakah dasar pemerintahan Islam dan bagaimanakah perundang-undangan pemerintahan Islam serta pelaksanaannya menurut DR. Yusuf al-Qardlawi?
2. Bagaimakah konsep pemerintahan Islam; legistalatif, eksekutif dan yudikatif serta cara pengangkatan dan kewenangannya menurut DR. Yusuf al-Qardlawi?

1.3 Tujuan Kajian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk:
1. Mendiskripsikan konsep dasar pemerintahan Islam dan perundang-undangan negara Islam serta pelaksanaannya menurut DR. Yusuf al-Qardlawi.
2. Mendiskripsikan konsep pemerintahan Islam; legistalatif, eksekutif dan yudikatif serta cara pengangkatan dan kewenangannya menurut DR. Yusuf al-Qardlawi.

1.4 Asumsi
Islam sebagai agama universal berisi segala konsepsi dasar yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan perintah Allah SWT agar manusia menjadi khalifah di muka bumi.
                     •         
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-Baqarah: 30)
Maka Allah SWT sebagai penentu keberadaan manusia di muka bumi ini pastilah membekali manusia dengan berbagai aturan untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah, dan Rasulullah SAW sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam tata-aturan kehidupan manusia di muka bumi memberikan contoh dalam membangun civil-society di Madinah dengan berbagai system yang ada. Bermula dari adanya kemerintahan Madinah Islam terseber keberbagai penjuru dunia dengan pesat dan mencengankan, sehingga Muhammad SAW diposisikan di urutan pertama dalam buku 100 tokoh dunia karena perubahan mendasar yang dibawanya atas tata-aturan kehidupan di segala lini masyarakat muslim saat itu, termasuk di dalamnya konsep politik yang dibawanya.
Penulis berasumsi, bahwa ketidakstabilan jalannya kepemerintahan Indonesia yang terjadi dikarenakan Indonensia mengadopsi berbagai tata-aturan kepemerintahan yang ada di dunia pada awal berdirinya dari berbagai sistem keperintahan yang telah ada untuk kemudian diterapkan. (EMHA Ainun Najib, wawancara MetroTV. Tanggal 3 Desember 2010. Membahas Pidato Presiden SBY; Penerapan Sistem Demokrasi di Yogyakarta).
Hal ini dikuatkan dengan Hukum Acara Pidana dan Perdata yang berlaku di Indonesia seolah copy-paste dari kitab BW warisan kolonial Belanda. Keberadaan berbagai undang-undang yang mengatur perikehidupan muslim Indonesia seperti; Undang-undang No 14 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No 41 tahun 2004 tantang perwakafan, dan lain-lain, belum mencukupi untuk mengatur system aturan perundangan bagi muslim. Masih terlalu banyak sistem perundangan Indonesia yang menganut BW, seperti hukum pidana, perdata, dll.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
a. Variable yang diteliti
Variabel yang akan diteliti oleh penulis mencakup adalah konsep pemerintahan Islam menurut DR Yusuf Al-Qardlawy, yang mencakup hal-hal berikut:
1. Dasar Negara dan Perundang-undangan Negara Islam Menurut DR. Yusuf al-Qardlawi
a. Dasar Negara Islam
b. Perundang-undangan Negara Islam serta pelaksanaannya
2. Konsep Kepemerintahan Islam menurut DR. Yusuf al-Qardlawi
a. Legistalatif cara pengangkatan dan kewenangannya
b. Eksekutif cara pengangkatan dan kewenangannya
c. Yudikatif cara pengangkatan dan kewenangannya
b. Populasi dan Subjek penelitian
Subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah berbagai karya tulis DR Yusuf Al-Qardlawy seputar sistem kepemerintahan Islam, seperti buku, makalah, pidato, dll. Penulis juga menggunakan berbagai referensi dari penulis dan peneliti lain yang berkaitan dengan judul, termasuk di dalamnya wawancara, korespondensi, e-mail dengan berbagai sumber ahli yang berkaitan dengan judul, seperti: Prof. DR. KH. Muhammad Tholchah Hasan, Prof. DR. KH. Said Agil Sirajd, Prof. DR. Mahfudz MD, Prof. DR. Mustofa Sueb. MHum. MSi., Anis Matta, Lc., dll.

1.6 Kegunaan Kajian
Penelitian dalam tesis ini mengandung dua sisi manfaat, yaitu manfaat yang sifat akademik dan manfaat yang bersifat praktik.
1. Kegunaan akademik
Secara akademik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat berikut:
a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep negara Islam.
b. Sebagai tambahan refrensi dan atau khazanah kajian politik Islam (fiqh siyasah), atau hukum tata negara Islam.
c. Memberikan kontribusi pemikiran Islam tentang negara Islam, hingga tercapainya pemahaman bahwa Islam mencakup seluruh lini kehidupan manusia, dan menunjukkan sisi Islam yang rahmatan li-l-‘alamin.
2. Kegunaan praktik
Secara akademik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat berikut:
a. Memberikan informasi ilmiah kepada ummat Islam Indonesia pada khususnya, sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia dan ummat Islam di dunia pada umumnya untuk lebih mengetahui cara pelaksanaan hukum Islam dan kepemerintahan Islam.
b. Memberikan tambahan informasi tentang konsepsi negara Islam dengan mengesampingkan sudut pandang yang kaku atas tuntutan berdirinya sebuah negara Islam.

1.7 Metode Kajian
1. Pendekatan dan model kajian
Kajian judul ini bertumpu kepada focus kajian konsep negara Islam yang digaungkan oleh DR. Yusuf al-Qardlawi. Kajian ini menggunakan pendekatan historic analitik dengan penekanan library research. Hal ini disebabkan kajian ini termasuk kajian pustaka dengan menganalisa pertimbangan sejarah-sejarah dengan tidak mengesampingkan analisa kritis dari bukti-bukti sejarah, terutama yang didapatkan dari berbagai buku yang ditulis oleh DR. Yusuf al-Qardlawy tentang negara Islam.
Jenis kajian dalam penulisan tesis ini termasuk kajian pustaka yang bersifat eksplantaris, yaitu kajian yang menjelaskan berbagai fakta sejarah yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan negara Islam secara kritis, yakni negara yang memiliki sistem kepemerintahan islamy dan dijalankan dengan syari’at Islam ijtihadiyah sebagai landasan pijakan palaksanaannya.
2. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumenter, yakni pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan dengan kepemintahan Islam (Masykuri Bakri, 2009: 122-123). Dengan teknik pembacaan heuristic yang bertujuan menggali data topik yang dimaksud dengan membaca bibliografi dan dengan membaca sumber primer dari topic yang diteliti (Abdurrahman, 1999: 55-57). Dalam pengumpulan data ini penulis menjabarkan menjadi dua, yaitu:
a. Data primer
Yaitu kumpulan buku dan tulisan DR. Yusuf al-Qardlawy tentang negara Islam, seperti Fiqh Negara (فقه الدولة), serta beberapa fatwa beliau di dalam fatwa kontemporer.
b. Data skuder
Yaitu data yang terkait dengan topic penelitian yang dibaca dari buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah, serta berbagai cacatan di media massa dan hasil wawancara dari informan yang capable yang berkaitan erat dengan konsep negara Islam (Masykuri Bakri, 2009: 120-121).
Langkah-langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Membaca secara mendalam keseluruhan teks dalam buku Fiqh Negara (فقه الدولة) dan yang berkaitan dengan kepemerintahan Islam.
b. Membaca dengan cermat disertai dengan analisa kalimat, paragraph, isi atau topik yang berkaitan dengan konsep kepemerintahan Islam.
c. Mewawancarai berbagai sumber (informan) yang capable berkaitan dengan konsep kepemerintahan Islam.
d. Mencatat hasil bacaan dan wawancara yang berhubungan dengan konsep negara Islam untuk kemudian menganalisa secara mendalam untuk kemudian menyimpulkan pemikiran DR. Yusuf al-Qardlawy tentang konsep kepemerintahan Islam.
3. Metode analisa data
Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif dalam menganalisa data yang terkumpul, yaitu strategi analisa data yang berintikan pada cara berfikir deduktif induktif (Bungin, 2001: 290) ini berarti:
a. Secara deduktif
Bertolak dari data yang bersifat umum tentang konsep negara Islam yang kemudian dijelaskan dalam pemaparan dalam bentuk premis atau hal-hal yang lebih khusus.
b. Secara induktif
Bertolak dari data-data yang bersifat khusus, yakni dari data-data premis minor tentang negara Islam kemudian disimpulkan dalam bentuk umum berupa simpulan teori atau konsep pelaksanaan kepemerintahan Islam menurut DR. Yusuf al-Qrdlawy.

1.8 Penegasan Istilah
Dalam penulisan tesis tentang pemikiran DR. Yusuf al-Qardlawy tentang negara Islam ini penulis menganggap penting untuk menjelaskan hal-hal berikut:
DR. Yusuf al-Qardlawy dilahirkan di Mesir pada tahun 1926, beliau telah hafal al-Qur’an di usia 10 tahun dan menyelesaikan pendidikan menegahnya di Thantha pada tahun 1973 di lingkungan Universitas al-Azhar. Fatwa-fatwanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna dalam ber-istinbathu-l-hukm (memproduk hukum dalam berfatwa). Beliau menulis dalam buku Fiqhu-d-Daulah fi-l-Islam (Fiqh Negara menurut agama Islam): “Diwajibkan bagi seluruh penyeru agama untuk menyerukan penegakan berdirinya pemerintahan Islam, yakni pemerintahan yang berlandaskan syari’at Allah, seperti halnya diterangkan dalam firman Allah SWT:
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41).

Al-Qardlawy berpendapat bahwa negara Islam bukanlah negara agama, namun negara rakyat yang menghadirkan sistem hukum agama Islam.

1.9 Kajian Terdahulu
Penulis banyak menemukan penelitian seputar judul yang diangkat, yakni negara Islam seperti halnya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya, yang dalam hal ini beliau menyatakan: “Sesungguhnya sulthan adalah manifestasi Allah di muka bumi.” Dikatakan pula: “enampuluh tahun dengan kepemrintahan yang lalim lebih baik dari-pada satu malam tanpa adanya pemerintah.” (Syaikhu-l-Islam Ibnu Taimiyah, Fatawa Ibnu Taimiyah, hal: 390-391)
Penulis juga menemukan pemikiran tantang negara Islam pada buku Sistem Pemerintahan Islam karangan Drs. Muhammad Maghfur Wahid yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan islamy telah nampak di jaman kepemerintahan Nabiyullah Muhammad SAW di Madinah, juga di masa-masa kepemerintahan khulafau-r-rasyidin, begitu pula banyak dijumpai di berbagai kepemerintahan yang berlabel Islam setelah mereka. Sesungguhnya keberadaan sistem kepemerintahan islamy adalah satu-satunya jalan yang dianjurkan Islam untuk penegakkan hukum-hukumnya yang universal pada seluruh lini kehidupan manusia. Dan tidak dimungkinkan mewujudkan semua itu tanpa penegakkan sistem kepemerintahan yang islamy. Negara yang dimaksud bukanlah negara Tuhan, tidak pula para pemimpinnya adalah orang-orang yang ma’shum (terlepas dari kesalahan dan dosa) seperti yang trdapat pada para nabi dan rasul. Namun negara ini adalah negara yang memiliki sistem kepemerintahan islamy, baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam. (Drs. Muhammad Maghfur Wahid, 1997:14)
Juga penelitian tentang Negara Islam pemikiran politik Husain Haikal oleh Musda Mulia (2001). Penelitian ini lebih terfokus untuk mengupas masalah-masalah prinsip yang melandasi negara Islam, seperti halnya prinsip tauhid, sunnatullah, dan prinsip persamaan antar manusia. Penulis buku ini mengajukan kesimpulan bahwa al-Qur’an tidak menunjuk kepada salah satu model bernegara secara tegas dan kongkrit, dan konsepsi negara lebih diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin.
Dan banyak lagi temuan tentang konsep negara Islam yang ditulis oleh beberapa pemikir, baik Barat maupun Timur. Namun khusus kajian pustaka dari tesis yang akan dilaksanakan penulis ini akan lebih difokuskan kepada kajian kritis analitik distisktif terhadap pemikiran DR. Yusuf al-Qardlawy tentang konsep negara Islam.

KOMPOSISI BAB
(Outline)
BAB I: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.
1.2 Rumusan Masalah.
1.3 Tujuan Kajian.
1.4 Asumsi.
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian.
1.6 Kegunaan Kajian.
1.7 Metode Kajian
a. Pendekatan.
b. Model kajian.
c. Teknik pengumpulan data
1. Data primer.
2. Data skuder.
d. Metode Analisa Data
1. Analisa secara deduktif.
2. Analisa secara induktif.
1.8 Penegasan Istilah
BAB II: PENGERTIAN UMUM NEGARA ISLAM
2.1 Pengertian Negara
2.2 Unsur-unsur Negara
2.3 Unsur-unsur Pembentuk Negara
2.4 Teori Terbentuknya Negara
2.5 Bentuk negara dan Bentuk Pemerintahan
2.6 Sistem Pemerintahan
2.7 Sejarah Negara Islam
BAB III: BIOGRAFI DR. YUSUF AL-QARDLAWI
3.1 Biografi DR. Yusuf Al-Qardlawy
3.2 Lingkungan Sosial DR. Yusuf al-Qardlawi,
3.3 Pendidikan DR. Yusuf al-Qardlawi
3.4 Aktifitas DR Yusuf Al-Qardlawy
3.5 Buku-buku DR. Yusuf al-Qardlawi
BAB IV: PEMIKIRAN DR. YUSUF AL-QARDLAWI TENTANG KONSEP
NEGARA ISLAM
4.1 Dasar Negara dan Perundang-undangan Negara Islam Menurut DR. Yusuf al-Qardlawi
a. Dasar Negara Islam
b. Perundang-undangan Negara Islam serta pelaksanaannya
4.2 Konsep Kepemerintahan Islam menurut DR. Yusuf al-Qardlawi
a. Legistalatif cara pengangkatan dan kewenangannya
b. Eksekutif cara pengangkatan dan kewenangannya
c. Yudikatif cara pengangkatan dan kewenangannya
BAB V: PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran.
DAFTAR PUSTAKA

Bahasa Indonesia dan Inggris

Abdurrahman, E. 1991. Perbandingan Madzhab. Bandung: Sinar Baru.
Al-‘Isy Yusuf. 1998. Sejarah Dinasti Umawiyah. Terjemahan oleh Nurhidayat Iman dan Khalil Muhammad. 2007, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Al-Khurasyi Sulaiman bin Shalih. 2003. Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardlawi dalam Timbangan, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
Al-Qardlawy Yusuf. 1995. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jilid: 2. Jakarta: Gema Insani Press.
_______________. 1996. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jilid: 1. Jakarta: Gema Insani Press.
_______________. 1999a. Fiqh Negara, Jakarta: Rabbani Press.
_______________. 1999b. Hukum Zakat. Bogor: Litera Antar Nusa, dan Bandung: Mizan.
_______________. 1999c. Pedoman Bernegara Dalam Presfektif Islam. Jakarta Timur: Pustaka Kautsar.
_______________. 2000a. Islam Abad 21. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
_______________. 2000b. Sekuler Ekstrem. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
_______________. 2001. Halal dan Haram Dalam Islam. Solo: Era Inter Media.
_______________. 2003. Masyarakat Berbasis Syari’at Islam. Solo: Era Intermedia.
_______________. Tanpa tahun. Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam. Jakarta: Rabbani Press.
Amin Muhammad. 1991. Ijtihad Ibnu Taimiyah. Jakarta: Inis.
Ash-Shalabi AM. Tanpa tahun. Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Terjemahan oleh Rahman Samson. 2002. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Hadi Amirul, dan Haryono. 1998. Methode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
Anton M. Muliono dkk. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
Djokosutono. 1982. Ilmu Negara. Jakarta Timur: Galia Indonesia.
Hasan Muhammad T, Wignjosoebroto S, Wahab Sholichin A, Islami M Irfan, Bakri Maskuri, dan Sutopo HB (Ed.). 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, Visipress Media.
Jindan Khaliq Ibrahim. 1999. Teori Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Kartini Kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju.
Khan Qomaruddin. 1983. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Bandung: Pustaka, Perpustakaan Salman ITB.
Malaikah Musthofa. 2001. Manhaj Dakwah Yusuf al-Qardlawi. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Muhammad Koderi. 1999. Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara. Jakarta: Gema Insani Press.
Muhammad Sofyan. 1999. Agama dan Kekerasan, dalam Bingkai Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo.
Munawar Rofi’. 1995. Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Mustholah Maufur. 1991. Muslims In Britain, beliefs and conduct. Wonosobo: Ratna Press.
Qutub Muhammad. 1995. Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam. Jakarta Timur: Gema Insani Press.
Saifuddin Azwar. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Suherman Argo Kumanto. 1996. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
Wachid Moh., Maghfur. Tanpa tahun. Sistem Pemerintahan Islam (Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik). Bangil, Pasuruan: Al-Izzah.

Bahasa Arab

الأب لويس معلوف. 1986. المنجد. في اللغة و الأعلام. بيروت-لبنان: المكتبة الشرقية.
الإسكندري عمر و الميراج سفدج. دون السنة. التاريخ الإسلامي. الطبعة:5. كونتور. فونوروكو: المطبعة دار السلام.
البنا حسن الإمام الشهيد. دون السنة. مجموعات رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، القاهرة: دار الشهاب.
بناني أحمد بن محمد. 1986. موقف الإمام ابن تيمية. القاهرة: جامعة أم القرى، كلية الدعوة و أصول الدين.
تيمية ابن أحمد شيخ الإسلام. 1418هـ-1997مـ. مجموع فتاوى، المجلس الإسلامي الأسيوي.
الجعفي الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبة البخاري، المتوفى سنة 256ه. 1994م-1414هـ. صحيح البخاري. بيروت-لبنان: دار الفكر.
الحلبندي محمد سيد. 1980 مـ: نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلامي و اليوناني. مصري: مطبع التقدم.
خلدون ابن. مقدمة ابن خلدون. لجنة البيان العرب.
الدمشقى الإمام ابن زكريا يحي بن شرف النووي. 1998. رياض الصالحين. بيروت-لبنان: دار الفكر.
الزخيلي وهبة. دون السنة. الفقه الإسلامي و أدلته. بيروت-لبنان: دار الفكر.
السيوطي جلال الدين و حاثية الإمام السندي. 1348هـ – 1930مـ. سنن النسائي. بيروت-لبنان: دار الفكر.
الغزلي الإمام ،إحياء علوم الدين، الجزء الأول، باب العلم.
القرضاوي يوسف. 1992مـ. أوليات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. القاهرة: مكتبة وهبة.
_______________. 1992مـ . فتاوى معاصرة. القاهرة: مكتبة وهبة.
_______________. 1994مـ-1414هـ. الإسلام و العلمانية. القاهرة: دار الصحوة.
النسابوري أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 1992. صحيح مسلم. بيروت-لبنان: دار الفكر.
النيسابوري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري و أبو الحسين مسلم النيسابوري. دون السنة. اللؤلؤ و المرجان. بيروت-لبنان: دار الفكر.
نعمان أحمد الخطيب. موقف الفكر السياسي الإسلامي من الأحزاب السياسية. الإسلام اليوم. مجلة دورية تصدها المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة-إيسيسكو. المغرب: مطبعة النجاح الجديدة، الرباط،-.

About CakTip

Pelayan santri-santriwati Pondok Modern Arrisalah Program Internasional di Kota-Santri Slahung Ponorogo Jawa-Timur Indonesia K. Post 63463. Lahir di Segodorejo Sumobito Jombang JATIM di penghujung Ramadhan 1395 H. Pernah bantu-bantu di IPNU Sumobito Jombang, IPM SMA Muh 1 Jombang, beberapa LSM, karya ilmiah, teater, dll. Lagi demen-demenya sama design grafis (corel). Sekarang lagi ngarit rumput hidayah di lapangan perjuangan PM Arrisalah. Sekali waktu chekout ke beberapa tempat yang bikin penasaran untuk nambah ilmu. Duh Gusti! Nyuwun Husnu-l-Khatimah!

Posted on 27 Mei 2011, in Beasiswa S2, Cak Tip, Kolom, Pemikiran and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: