KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT DR YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Analisa)

KONSEP NEGARA ISLAM
(Analisis Kritis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)

Oleh: SUNARTIP
NIM: 2101060015

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
STUDI HUKUM ISLAM
Januari 2012
DAFTAR ISI

Halaman Sampul …………………………………………………………. i
Halaman Pengesahan ……………………………………………………. ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Konteks Penelitian (Latar Belakang Masalah) …………………..… 1
1.2. Rumusan Masalah ………………………………………………..… 9
1.3. Tujuan Penelitian ……………….………………………………….. 10
1.4. Kegunaan Penelitian …………….…………………………………. 10
1.5. Metode Penelitian ………………………………………………….. 11
1.5.1. Jenis Penelitian ……………………………………..……… 11
1.5.2. Spesifikasi Penelitian ………………………………………. 12
1.5.3. Sumber Data ……………………………………………….. 12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data …………………………………. 15
1.5.5. Teknik Analisis Data ………………………………………. 16
1.5.6. Teknik Validasi Data atau Penyimpulannya …..………… 19
1.6. Penegasan Istilah ……………………………………………..…… 20
1.7. Sistematika Pembahasan …………………………………………… 23
BAB II KAJIAN TEORI
2.1. Kajian Sebelumnya………………………………………………. 25
2.1.1. Ditinjau dari Subtansi Penelitian (Konsep Negara Islam) … 25
2.1.2. Ditinjau dari Tokoh yang Diteliti (Yusuf Al-Qardhawi) …. 26
2.2. Teori yang Relevan……………………………………………… 26

BAB III KAJIAN UMUM TENTANG NEGARA ISLAM DAN RIWAYAT HIDUP YUSUF AL-QARDHAWI
1. Kajian Umum tentang Negara Islam ………………………..….… 33
1. Pengertian negara ………………………………………….… 33
2. Sejarah negara perkembangan Islam ………………………… 39
2. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi ………….………………….. 112
BAB IV KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI
5.1. Pengertian Negara Islam ………………………..………………. 145
5.2. Hukum mendirikan kepeimpinan dalam Negara Islam ………….. 149
5.3. Sistem Perundang-undangan yang berlaku ……………….……… 150
5.4. Susunan Pemerintahan di Negara Islam …………………………. 158
5.5. Pengelolaan Harta Negara Islam ………………………………… 170
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………….…..………………. 180
B. Saran ………………………………………………………………. 192
Daftar Pustaka………………………………………………………….. 194

BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian (Latar Belakang Masalah)
Islam adalah landasan bagi negara, masyarakat dan tata kehidupan ini secara universal, keteraturan dunia menjadi salah satu perangkat menuju kemuliaan hidup dunia dan akhirat.
Tidak diragukan, bahwa pembahasan seputar politik selalu menarik untuk dikaji, pada kenyataannya pembahasan masalah ini memiliki dua kutub pendukung yang fanatik dalam komunitas muslim. Pendapat mereka yang bersifat kaku dengan hanya membatasi apa yang telah diluaskan Allah dalam syari’atNya, yang menutup pintu bagi penguasa, untuk kemudian menawarkan pemahaman melepaskan syari’at dari politik, mereka adalah orang literer yang statis, selalu membanggakan masa lalu dan berusaha untuk tidak menerima perkembangan realitas masa kini, mereka lalai terhadap tujuan syariat dan problematika jaman. Di sisi lain ada pendapat mereka yang berusaha lepas bebas keluar dari batasan hukum Allah dan hak-hak manusia, tidak mau berhukum kepada prinsip dan kaidah, mereka hanya mau berhukum kepada ruh agama dan tujuan syariat.
Dalam penelitian ini peneliti berupaya menggali data untuk menemukan jalan tengah yang ditawar Yusuf Al-Qardhawi dengan mengkompromikan fiqih syara’ dan fiqih relita, antara mengambil hikmah masa lalu dan mengambil manfaat dari masa kini. Hingga bisa menemukan formula keberagmaan yang membawa umat Islam pada tujuan yang universal dari Islam dengan tetap mengkaji nash yang parsial, dengan tetap berupaya bersikap adil pada keduanya.
Tugas kekhalifahan diembankan umat manusia adalah upaya pencapaian tujuan kemuliaan umat manusia pada umumnya sebagai bentuk universalitas Islam dengan bersandar pada parsialistik nash Allah, Allah berfirman:
                     •         
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’

Para ulama’ tafsir memberikan penafsiran bagi ayat sebagai berikut:
Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa Adam dianugerahi Allah untuk menjadi penggantiNya dalam melaksanakan hukumNya di muka bumi.
Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah menjadikan bangsa sebagai pengganti Allah dalam berbagai tahapan kehidupan, yang memimpin kelompok ummat dengan bentangan waktu dan masa. Mereka harus mampu membedakan yang haq dan yang bathil, mencegah kedlaliman dan dosa. Bangsa ini adalah tidak hanya merujuk kepada Adam a.s. seorang namun semua generasi, sebab Ibnu Katsir tidak sekalipun menyatakan Adam a.s. seorang secara definitive untuk mewakili kata khalifah.
Al-Qurtubi menguraikan penafsirannya, bahwa penunjukan khalifah yang dimaksud adalah menjadikan manusia shalih untuk mengemban amanat ketuhanan dengan menegakkan hukum dan ketentuan Allah di muka bumi. Al-Qurtubi menambahkan, bahwa kewajiban memerintah dalam kekhilafahan tidak ditujukan kepada kelompok pemimpin, namun diberikan kepada masyrakat muslim.
Ibnu Taimiyah menenkankan, penafsiran ayat di atas sebagai deklarasi Allah bagi misi penciptaan manusia sebagai khalifahNya di muka bumi yang disertai janji-janji kemenangan dari Allah bagi siapapun yang melaksanakannya, dan Allah mensyarati para khalifatullah dengan selalu memperjuangkan apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan risalah nubuwah yang diturunkan melalui al-Qur’an.
Dalam ayat-ayat lain Allah berfirman:
•            •    •  
“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi [menjadikan manusia berkuasa di bumi.]? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).”

                             
“Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Segala perangkat yang membawa kepada tujuan tercapainya misi kekhlaifahan tersebut adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana perintah Allah terhadap penegakkan keadilan hukum, keadilan hukum tidak bisa dijamin tanpa sistem negara yang Islami, maka Allah memerintahkan muslimin untuk mewujudkan sistem negara yang Islami, berbagai ayat dalam al-Qur’an bisa dijumpai yang menerangkan perintah Allah tersebut.
                              •   ••  
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

   • • •                            
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Sistem negara yang Islami mulai nampak di jaman kepemerintahan Nabiyullah Muhammad SAW di Madinah, juga di masa-masa kepemerintahan khulafau-r-rasyidin, banyak juga dijumpai di berbagai kepemerintahan yang berlabel Islam setelah mereka, seperti-halnya yang tergambar di masa kepemerintahan Ustmaniyah, Fathimiyah, ‘Abasyiyah, dan lain-lain.
Islam menggambarkan kesempurnaannya pada perwujudan kepemerintahan Islami yang pernah ada, kepemerintahan yang beredeologi Islam yang berusaha mencapai tujuan kemuliaan dunia akhirat. Islam adalah agama dan keyakinan hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, maka mustahil memisahkan Islam dengan sistem negara secara radikal, memisahkan antara Islam dan politik seperti yang telah dilakukan para pemikir orang-orang Barat dan kaum liberalis. Sesungguhnya keberadaan sistem negara Islami adalah satu-satunya jalan yang dianjurkan Islam untuk penegakkan hukum-hukumnya yang universal pada seluruh lini kehidupan manusia. Tidak dimungkinkan mewujudkan semua itu tanpa penegakkan sistem negara yang Islami, maka banyak yang berpendapat, bahwa penegakan sistem negara Islami tidak terlepas dengan pembentukan negara Islam, dan yang dimaksud negara Islam bukanlah negara Tuhan, tidak pula para pemimpinnya adalah orang-orang yang ma’shum (terlepas dari kesalahan dan dosa) seperti yang terdapat pada para nabi dan rasul. Sebagaimana yang dikatakan Wahid: “Negara yang memiliki sistem kepemerintahan Islami; baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam.”
Diriwayatkan dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, Nabiyullah bersabda:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ”

“Ali bin Bahri bin Bariyyi menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Muhammad bin ‘Ajlan dari Nafi’ dari Abu Sa’id Al-Khudlri sesunggunya Rasulullah SAW bersabda: ‘Bila keluar tiga orang muslim di antara kalian, hendaklah mereka menunjuk satu diantaranya untuk menjadi pemimpin’.” (terjemah. peneliti)

Hadits ini menunjukkan kewajiban memimpin atau membentuk kepemimpinan yang satu walaupun dalam himpunan muslimin yang sedikit, hal ini bisa menjadi acuan bagi kumpulan masyarakat muslim yang jumlahnya lebih banyak. Sebab Allah juga menugasi kaum muslimin untk menegakkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.
Keduanya tidak akan terlaksana tanpa dukungan kepemerintahan yang Islami, dan penegakan hudud juga tidak akan berjalan tanpanya. Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitabnya al-Fatawa: “Sesungguhnya sulthan adalah manifestasi Allah di muka bumi.” Dikatakan pula: “Enampuluh tahun dengan kepemerintahan yang lalim lebih baik dari-pada satu malam tanpa adanya pemerintah.”
Fatwa-fatwa ini seolah bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama’. Ibnu Taimiyah mengawali fatwanya dengan tulisannya: “Sesungguhnya agama adalah dasar bagi kepemerintahan dan agama. Setiap pemimpin negara muslim harus kembali kepada sistem kepemerintahan yang Islami dalam melaksanakan roda kepemerintahannya.”
Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna tokoh penggerak gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun berpendapat:
“Telah luput dari pengamatan para pembesar dunia dan penduduk bumi ini, bahwa ada pihak yang menggiring mereka untuk mengakui dominasi kekuatan dunia pasca perang dunia ke-dua ini, sedangkan fanatisme agama telah luntur di kalangan muslimin sendiri, hingga hilanglah tujuan-tujuan mulia agama Islam dalam jiwa mereka dan hati-hati mereka, pudarlah idealism Islam yang mengajak kaum muslimin untuk menjadi penegak kebenaran, menjadi lawan bagi kedlaliman dan kelaliman penguasa. Maka seolah-olah asas kebebasan, persatuan ummat, perwujudan masyarakat yang mulia dengan aturan yang manusiawi dan terhormat menjadi jargon yang hanya diusung oleh komunisme dan demokrasi.Padahal dibelakang kedua ideology adalah misi penjajahan dan ketundukan pada liberalisasi seluruh lini.”

Peneliti memilih tema Konsep Negara Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu alternatif tawaran untuk keluar dari ketidakstabilan roda kepemerintahan di berbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Peneliti juga berharap adanya jalan tengah antara mempertahankan keutuhan masing-masing negara tersebut tanpa harus melakukan revolusi yang berdarah-darah dalam penerapan sistem Negara yang Islami yang paling sesuai dengan masing-masing negara dengan merujuk pada berbagai sumber termasuk hasil penelitian ini. Sebab, bagi siapapun yang meyakini, bahwa sistem negara Islami adalah kewajiban syari’at yang harus ditegakkan, membawa resiko pertarungan ideologi yang tidak terelakkan bila sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut menganut sistem pemerintahan non-Islami. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang terkenal moderat di dunia Islam diharapkan mampu menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mencermati konsep negara Islam yang berusaha menampung aspirasi kekinian tanpa harus kehilangan esensi Islam sebagai landasan.
B. Rumusan Masalah
Sebagai upaya mempertegas batasan masalah yang dibahas dan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pendapat Yusuf Yusuf Al-Qardhawi mengenai masalah-masalah berikut ini:
1. Pengertian Negara Islam.
2. Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam
3. Sistem Perundang-undangan yang berlaku di Negara Islam.
4. Susunan pemerintahan di Negara Islam.
5. Sistem pengelolaan harta Negara Islam.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang:
1. Pengertian negara Islam.
2. Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam
3. Sistem perundang-undangan yang berlaku di negara Islam.
4. Susunan pemerintahan negara Islam.
5. Sistem pengelolaan harta negara Islam.
D. Kegunaan
Penelitian dalam tesis ini mengandung dua sisi manfaat, yaitu kegunaan yang bersifat teoritik dan kegunaan yang bersifat praktik.
1. Kegunaan Teoritik
Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat berikut:
a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep Negara Islam.
b. Sebagai tambahan refrensi dan atau khazanah kajian politik Islam (fiqh siyasah), atau hukum tata Negara Islam.
c. Memberikan kontribusi pemikiran Islam tentang pemerintahan Islam, hingga tercapainya pemahaman bahwa Islam mencakup seluruh lini kehidupan manusia, dan menunjukkan sisi Islam yang rahmatan li-l-‘alamin.
2. Kegunaan praktik
Secara praktik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat berikut:
a. Memberikan informasi ilmiah kepada ummat Islam, Indonesia pada khususnya, sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia dan ummat Islam di dunia pada umumnya untuk lebih mengetahui cara pelaksanaan hukum Islam dan kepemerintahan Islam.
b. Memberikan tambahan informasi tentang konsepsi Negara Islam dengan mengesampingkan sudut pandang yang kaku atas tuntutan berdirinya sebuah Negara Islam.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis kajian dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normative. Soerjono Soekanto mengatakan:
“Pada penelitian hukum normative yang sepenuhya menggunakan data skunder, penyususnan kerangka teoritis yang bersifat tentative dapat ditinggalkan. Akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan.”

Pengertian kerangka konsepsional Menurut Maria S.W. Sumardjono adalah:
“Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.”
Soerjono Soekanto menambahkan:
“Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut.”

Penelitian ini juga termasuk kajian pustaka yang bersifat eksplantaris, yaitu kajian yang menjelaskan berbagai fakta sejarah, hal ini digunakan untuk mengkaji landasan pembentukan dan pelaksanaan Negara Islam secara kritis, yakni Negara yang memiliki sistem kepemerintahan Islami dan dijalankan dengan syari’at Islam ijtihadiyah sebagai landasan pijakan palaksanaannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif normatif.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian analisis deskiptif normative, yakni pendeskripsian data yang dilakukan peneliti terhadap hasil rekonstruksi pikiran peneliti terhadap apa yang teramati dengan penyusunan kerangka konsepsional. Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan data dengan cara merekonstruksi pemikirannya terhadap data konsep Negara Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi.
3. Sumber Data
Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan alat dokumenter dengan mengumpulkan berbagai data baik berupa gambar, benda yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakannya untuk menggali data yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai konsep Negara Islam.
a. Sumber data primer
Kumpulan buku dan tulisan Yusuf Al-Qardhawi tentang pemerintahan Islam, seperti Fiqh Negara (فِقْهُ الدَّوْلَةِ فِي الإِسْلاَمِ), Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik (الـدِّيـْنُ وَ السِّيَاسَةُ), Pedoman Bernegara dalam Prespektif Islam (السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ), serta beberapa fatwa beliau di dalam fatwa kontemporer seputar pemerintahan Islam.
b. Sumber data skunder
Data yang terkait dengan topik penelitian yang dibaca dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, makalah-makalah ilmiah.
Seperti buku-buku berikut:
1. Al-‘Isy Yusuf. 1998. Sejarah Dinasti Umawiyah. Terjemahan oleh Nurhidayat Iman dan Khalil Muhammad. 2007, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
2. Al-Khurasyi Sulaiman bin Shalih. 2003. Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam Timbangan, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
3. Yusuf Al-Qardhawi
a. Islam Abad 21. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Sekuler Ekstrem. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
b. Masyarakat Berbasis Syari’at Islam. Solo: Era Intermedia.
c. Menuju Kesatuan Fikrah Aktivis Islam. Jakarta: Rabbani Press.
4. Amin Muhammad. 1991. Ijtihad Ibnu Taimiyah. Jakarta: Inis.
5. Ash-Shalabi AM. 2002. Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Terjemahan oleh Rahman Samson. 2002. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
6. Djokosutono. 1982. Ilmu Negara . Jakarta Timur: Galia Indonesia.
7. Jindan Khaliq Ibrahim. 1999. Teori Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
8. Qomaruddin Khan. 1983. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Bandung: Pustaka, Perpustakaan Salman ITB.
9. Malaikah Musthofa. 2001. Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qardhawi. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
10. Muhammad Koderi. 1999. Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara . Jakarta: Gema Insani Press.
11. Muhammad Sofyan. 1999. Agama dan Kekerasan, dalam Bingkai Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo.
12. Munawar Rofi’. 1995. Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
13. Mustholah Maufur. 1991. Muslims In Britain, beliefs and conduct. Wonosobo: Ratna Press.
14. Qutub Muhammad. 1995. Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam. Jakarta Timur: Gema Insani Press.
15. Wachid Moh., Maghfur. Tanpa tahun. Sistem Pemerintahan Islam (Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik). Bangil, Pasuruan: Al-Izzah.
c. Sumber data tertier
Sumber data yang berkaitan dengan konsep pemerintahan Islam yang berasal dari berbagai kamus, berbagai cacatan di media massa, makalah, dan blog.

4. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menekankan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumenter, yakni pengumpulan data dari dokumen dengan tema yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini diperlukan peneliti untuk menggali data dari dokumen yang berasal dari buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, dll yang dibuat oleh Yusuf Al-Qardhawi yang berkaitan dengan konsep Negara Islam.
Teknik pembacaan heuristic yang bertujuan menggali data topik yang dimaksud dengan membaca bibliografi dan dengan membaca sumber primer dari topik yang diteliti. Teknik membaca ini peneliti gunakan untuk menemukan runutan pola berfikir Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep Negara Islam dengan menelaah secara mendalam bibliografinya, dengan teori membaca ini, peneliti berharap bisa mengumpulkan data yang dimaksud secara akurat. Menetapkan sasaran pengumpulan data selanjutnya dari informan, situasi dan dokumentasi yang berkenaan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep Negara Islam.
a. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dimaksud adalah langkah peneliti dalam menelaah, mengurutkan, dan mengelompokkan data agar bisa menyusunnya dalam hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan penelitian.
Peneliti melandasi penelitian ini dengan startegi berfikir fenemenologis, sebab menurut Sutopo, strategi berfikir ini bersifat lentur dan terbuka dengan menekankan analisis induktif (empirico inductive) yang meletakkan data penelitian bukan sekedar alat dasar pembuktian tapi sebagai modal dasar pemahaman.
Peneliti menggunakan dua langkah analisa data; selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.
1. Teknik Analisis data selama pengumpulan data
Maka prosedur yang peneliti tempuh untuk mengumpulkan data sekaligus pencermatan atas kevalidan data yang diperoleh selama pengumpulan data adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan fokus penelitian yang berkenaan dengan konsep Negara Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi dengan membaca secara mendalam keseluruhan teks dalam buku primer diantaranya: Fiqh Negara (فقه الدولة) dan yang berkaitan dengan konsep Negara Islam. Serta sumber skunder dan tersier hingga peneliti mampu menemukan fokus penelitian dengan benar. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemikir lain yang memiliki pengetahuan tentang konsep negara Islam, seperti Tholchah Hasan, Musthofa Sueb, dan lain-lain.
b. Menyusun temuan-temuan sementara dari data yang peneliti dapatkan pada langkah pertama.
c. Menyusun temuan-temuan yang peneliti dapatkan dari hasil membaca dengan cermat disertai dengan analisa kalimat, paragraph, isi atau topik dan wawancara berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep Negara Islam.
d. Mengembangkan secara pertanyaan-pertanyaan analitik untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep Negara Islam.
2. Teknik Analisis data setelah pengumpulan data
Seluruh data yang berhasil peneliti kumpulkan selanjutkan dianalisa secara mendalam dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pengembangan sistem kategori pengkodean
Data-data yang berkenaan dengan sistem pemerintahan Islam telah terkumpul baik cacatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dikategorkan peneliti dalam kode-kode yang digunakan peneliti untuk memilah pemikiran sistem pemerintahan dari berbagai sumber dan pakar.
b. Penyortiran data
Setelah peneliti menetapkan sistem kategori pengkodean dengan menetapkan kode dan batasan operasionalnya, maka peneliti menelaah kembali semua data-data (kalimat, alinea atau beberapa alinea) yang berkaitan dengan konsep Negara Islam dengan memberikan kode persesuaian dengan fokus penelitian, setelah itu peneliti mengelompokkan dan menyortitr data dengan menggunakan metode pendekatan the file card sistem, yakni pendekatan:
1. Semua satuan data yang telah peneliti beri kode sebelumnya untuk ditulis kembali pada file.
2. Meletakkan kartu-kartu tersebut dalam folder-folder tertentu dengan memberikan catatan-catatan satuan data. Setiap folder diberi kode sesuai dengan urutan fokus penelitian untuk memudahkan penempatan data pada folder sesuai dengan kode yang telah ditetapkan.
c. Perduksian data.
Adalah proses pemilihan data dan penyederhanaan untuk mengabstraksi dan mentransformasi data yang didapat peneliti, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk ditarik kesimpulan sementara.
d. Penyajian data
Data disajikan dalam bentuk pengelompokkan analisis untuk dicermati secara mendalam yang kemudian disimpulkan sementara, kemudian ditelaah kembali, bila menemukan ketidak singkronan dengan analisa, maka peneliti manggali ulang data-data lain untuk kemudian dikelompokkan kembali dan disajikan ulang hingga peneliti benar-benar merasa yakin akan data yang ada untuk disimpulkan.
F. Teknik Validasi Data atau Penyimpulannya
Langkah verifikasi data yang ditempuh peneliti adalah teori yang digunakan Lincoln dan Guba sebagai berikut:
1. Credibility (derajat kepercayaan)
Untuk credibility digunakan teori trangulasi data dengan menguji data dengan cara membandingkan dengan data dari sumber atau informan lain. Untuk kemudian didiskusikan dengan kawan peneliti dan pembimbing.
2. Transferbility (keteralihan)
Menguraikan secara runtut dan cermat data yang didapat agar muncul penstranferan maksud penjaian data yang benar bagi pembaca.
3. Dependability (kebergantungan)
Langkah ini dilakukan dengan melakukan uji tesis yang peneliti susuan dengan mempertahankannya dihadapan penguji internal dan eksternal.
4. Confirmbility (kepastian)
Peneliti menyiapkan segala bahan-bahan, data-data yang peneliti lakukan dalam proses penelitiannya hingga mampu menarik kesimpulan yang menjadi hasil temuan dalam penelitian tentang konsep pemeritah Islam yang digagas Yusuf al-Qrdhawi.
G. Penegasan Istilah
Untuk menajamkan pembahasan, peneliti menegaskan istilah yang digunakan dalam judul Konsep Negara Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagai berikut:
1. Negara Islam
a. Negara
Diartikan Anton. Moeliono sebagai “organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat.” Atau “kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif”.
Menurut Jimly Asshiddiqie: “Negara adalah lembaga yang memliki tujuan untuk tetap menjamin penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak dasar yang dijamin undang-undang dasar sebagai dokumen hokum tertinggi.”
b. Negara Islam
Menurut Wahid: “Negara yang memiliki sistem kepemerintahan Islami; baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam.”
Menurut Yusuf Al-Qardhawi: “Negara Islam yang dimaksud bukanlah Negara agama ala Sokrates yang mendevinisikan Negara agama sebagai Negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara bagi warganegaranya dengan kekuasaan yang dianugerahkan oleh Tuhan.” Selanjutnya Al-Qardhawi menegaskan, bahwa yang dimaksud Negara Islam adalah “negara madaniyah yang menjadikan Islam sebagai landasan yang menjadikan baiat sebagai pokok berwarganegara bertiang musyawarah, yang para penguasanya dipilih dari orang yang compitable (mampu), credible (terpercaya), dan mampu menjaga kepercayaan. Tiga aspek tiga di atas tidak boleh dihilangkan, kecuali dalam kondisi dharurat”.
Menurut Qomaruddin Khan: “adalah negara yang menjadikan risalah islamiyah sebagai aqidah, jalan dan akhlaknya yang semua gerakan politik yang terjadi di dalamnya sesuai dengan metode yang islami.”
2. Yusuf Al-Qardhawi
Yusuf Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi. nasabnya merujuk kepada nama perkampungan yang bernama AL-Qardhah Provinsi Kafru Syaikh Mesir.
Ia dilahirkan pada tanggal 1 Rabiu-l-Awwal 1345 H/9 Desember 1926 di daerah Shift Thurab Markaz Al-Mahalliyah Al-Kubra Provinsi Gharbiyah Mesir.
Ketika usianya belum genap 10 (sepuluh) tahun ia menyelesaikan hafalan al-Qur’an, dan ia menyelesaikan pendidikan Magister Hukumnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir fakultas Usuluddin pada tahun 1973.
Maka yang dimaksud peneliti dengan judul “KONSEP NEGARA ISLAM (Analisis Kritis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)” adalah penelitian yang berbasis analisa kritis atas pemikiran Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi tentang Negara (kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif) yang memiliki sistem kepemerintahan Islami; baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam.
H. Sistematika Pembahasan
Bab pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup: kontek penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan kajian yang terbagi menjadi dua; manfaat toeritik dan manfaat praktik, sistematika pembahasan, Kajian teori yang mencakup dua hal; kajian terdahulu dan kajian yang relevan, metode penelitian, yang terbagi menjadi lima subkajian; jenis penelitian, sumber data yang terbagi menjadi tiga; primer, sekunder, dan tersier, yang dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, teknik analisa data dan ditutup dengan validasi data.
Bab kedua: Pengertian Umum Pemerintahan Islam, dalam bab ini peneliti mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan: Sistem Pemerintahan, Sejarahpemerintahan Islam.
Bab ketiga: Biografi Yusuf Al-Qardhawi, dalam bab ini peneliti meneliti: Biografi Yusuf Al-Qardhawi, Lingkungan Sosial Yusuf Al-Qardhawi, Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi, Aktifitas Yusuf Al-Qardhawi, Buku-buku Yusuf Al-Qardhawi.
Bab keempat: Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep pemerintahan Islam yang terbagi menjadi empat fokus penelitian utama: Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam Pengertian negara Islam. Sistem perundang-undangan yang berlaku di negara Islam. Susunan pemerintahan negara Islam. Sistem pengelolaan harta negara Islam. Yang kesemuanya dianalisa kritis oleh peneliti dengan berbagai pemikiran seputar sistem kepemerintahan; baik menurut Islam atau non Islam.
Bab kelima, dalam bab ini peneliti memuat di dalamnya kesimpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Kajian Sebelumnya
1. Ditinjau dari Subtansi Penelitian (Konsep Negara Islam)
Peneliti menemukan penelitian seputar judul yang dibahas oleh Gufron dalam bentuk tesis dengan judul “Pemikiran Ayatullah Khomeini Tentang Pemerintahan Negara Islam (Analisa Tentang Konsep Wilayah Al-Faqih)” yang bersangkutan adalah alumnus Program pascasarjana Universitas Islam Malang Program Studi Hukum Islam pada tahun 2010. Dalam tesisnya membahas hakekat konsep wilayah al-faqih yang dikembangkan Ayatullah Khomeini, Prinsip-prinsip pemerintahan Negara Islam menurut Ayatullah Khomeini yang meneliti lebih fokus pemikiran Ayatullah Khomeini tentang hakekat wilayah al-faqih sebagai landasan pembentukan dan pelaksanaan Negara Islam, yaitu Negara yang dipimpin dan dilaksanakan berdasarkan syari’at Islam ijtihadiyah.
Peneliti meniliti fokus penelitian yang sama-sekali berbeda, sebab: Pertama, pemikian yang diteliti bersumber dari tokoh yang berbeda yakni Yusuf Al-Qardhawi. Kedua, bila yang diteliti Gufron adalah wilayah Al-Faqih, maka peneliti lebih memfokuskan pada pendeskripsian pengertian Negara Islam, sistem perundang-undangan yang berlaku, susunan pemerintahan, dan pengelolaan harta negara Islam.

2. Ditinjau dari Tokoh yang Diteliti (Yusuf Al-Qardhawi)
Buku al-Manhaju ad-Da’wiyyu ‘inda al-Qardhawy adalah salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaikh Akram Kassab diterbitkan tahun 2008 oleh Maktabah Wahbah, kemudian diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Ridha dengan judul Metode Dakwah Yusuf Al-Qrdhawi dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2010. Salah satu bahasan dalam buku ini adalah pemikiran politik Yusuf Al-Qardhawi secara global, seperti sikap politik, politik hukum Islam, warna politik yang dikehendaki, hingga pendapat Yusuf Al-Qadhawi tentang pencalonan wanita sebagai anggota legislative. Pembahasan mendalam yang dilakukan Syaikh Akram Kassab lebih difokuskan kepada pola manhaj dakwah yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi, maka ia kemudian menamai bukunya sebagaimana tertulis di atas.
Penelitian ini memiliki kesamaan tokoh yang diteliti, perbedaannya ialah pada fokus penelitian, dalam hal ini peneliti penelitian fokus yang sama-sekali berbeda, yaitu: pendeskripsian pengertian Negara Islam, sistem perundang-undangan yang berlaku, susunan pemerintahan, dan pengelolaan harta negara Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi.
B. Teori yang Relevan
1. Pengertian negara Islam.
Al-Mawardi lebih “suka” menyebut Negara Islam sebagai imamah yang ia devinisikan sebagai “kekuasaan yang mengokohkan prinsip-prinsip agama dan mengatur berbagai kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal dan kekuasaan khusus lahir darinya.”
Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa: “suatu Negara Islam tidak wajib mempunyai seorang khalifah sebagai pucuk pimpinan atau demi menandai cirri umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Islami, seuatu bentuk pemerintahan yang meletakkan syari’ah sebagai penguasa tertinggi (Allah) adalah gambaran dari pemerintahan Islam yang memenuhi syarat, adapun penerapan syariat dilakukan oleh ulama dan umara’.”
Muhammad Maghfur Wahid yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islami telah nampak di jaman kepemerintahan Nabiyullah Muhammad SAW di Madinah, juga di masa-masa kepemerintahan khulafau-r-rasyidin, begitu pula banyak dijumpai di berbagai kepemerintahan yang berlabel Islam setelah mereka. Sesungguhnya keberadaan sistem kepemerintahan Islami adalah satu-satunya jalan yang dianjurkan Islam untuk penegakkan hukum-hukumnya yang universal pada seluruh lini kehidupan manusia. Dan tidak dimungkinkan mewujudkan semua itu tanpa penegakkan sistem kepemerintahan yang Islami. Negara yang dimaksud bukanlah negara Tuhan, tidak pula para pemimpinnya adalah orang-orang yang ma’shum (terlepas dari kesalahan dan dosa) seperti yang terdapat pada para nabi dan rasul.
Asy-Syuyuti mengutip pendapat Al-Farusi dan Mu’awiyah bahwa khilafah adalah pokok kepemerintahan umat Islam, pendapat ini juga di kuatkan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi.
2. Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam
Menurut Status hukum mendirikan kepemimpinan menurut Al-Mawardi adalah wajib, hal ini dimaksudkan melindungi warga Negara dari segala bentuk ketikdak-adilan dan pemutusan hubungan dalam pelayanan dan komunikasi, dengan menyerahkannya pada pihak yang berwenang dalam agama dan tata aturan Negara.
Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya, yang dalam hal ini beliau menyatakan: “Sesungguhnya sulthan adalah manifestasi Allah di muka bumi.” Dikatakan pula: “enampuluh tahun dengan kepemerintahan yang lalim lebih baik dari-pada satu malam tanpa adanya pemerintah.” Dari uraian di atas jelas mendirikan kepemerintahan di mata Ibnu Taimiyah adalah wajib.
Al-Maududi berpendapat bahwa khilalafah pada hakekatnya menurpakan manisfestasi dari anugerah Allah Sang Penguasa Tertinggi, Sang Hakim Agung yang sebenarnya kepada manusia yang menjadi wakilNya dalam menegakkan kekuasaan dan hokum Allah di antara manusia, maka konsekuensi logisnya; penegakkan kekuasaan yang tidak dilandasi agama adalah bentuk kudeta kepada Allah SWT.
Ibnu Khaldun berpandangan bahwa khalifah adalah tuntutan syari’ah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia (sosial politik) guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena kemaslahatan akhirat lebih utama, menurutnya maka semua kepentingan dunia hatus disesuaikan dengan kepentingan agama. Khalifah (nabi/rasul) menurut Ibnu Khaldun adalah ia yang menobatkan diri sebagai pengganti membuat undang-undang memelihara kewibawaan dan mengatur urusan keduniawian.
Ali Abdurraziq berpandangan bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhalifahan, lembaga ini tidak ada kaitannya dengan tugas keagamaan, melainkan tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan Negara. Agama tidak mengakui tapi tidak mengingkari pembentukan khilafah, agama menyerahkan pada pilihan bebas yang rasional. Pendukung pemikiran ini adalah Qomaruddin Khan yang berpendapat bahwa “Kata-kata khalifah dengan arti memerintah di bumi adalah sesuatu yang dipaksakan dari Al-Qur’an misal ayat 55 surah An-Nur tidak berimplikasi politik dan tidak menunjukkan teori ketatanegaraan apapun.
3. Sistem perundang-undangan yang berlaku di negara Islam.
Sistem perundangan yang digunakan Negara Islam menurut Al-Mawardi adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ Ulama dan Juriprudensi Hakim Islam terhadap berbagai masalah yang tidak termaktub secara definitive dalam sumber hukum dasar (Al-Qur’an dan As-Sunnah).
Landasan konstitusional khilafah menurut kaum sunni adalah syari’ah. Yang dimaksud syari’ah dalam hal ini adalah Al-Qur’an
Muhammad Maghfur Wahid yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Namun negara ini adalah negara yang memiliki sistem kepemerintahan Islami, baik secara sifat, dasar negara, tiangnya, ideologinya, konsepnya, standar pelayanannya terhadap warga negara, serta undang-undang dan aturan hukumnya semua bersumber dari Islam.
4. Susunan pemerintahan negara Islam.
Susunan kepemerintahan Negara Islam menurut Al-Mawardi adalah Khalifah/imam, menteri, gubernur, panglima angkatan bersenjata, Hakim, wali pidana (pengacara), serta berbagai jabatan pelayanan publik. Hal menarik dari pendapat Al-Mawardi adalah penerimaannya terhadap model putra mahkota bagi khalifah yang ditunjuk oleh khalifah terdahulu ataupun oleh majelis-s-Syura. Dan menjadikan faktor keturunan Qurasy sebagai syarat untuk seorang imam.
Dedi Supriyadi berpendapat bahwa “Lembaga kekhalifahan diatur dengan cara pemilihan terbatas yang masuk dalam kelompok ahlu-l-ikhtiyar atau ahlu-l-halli wa-l-aqdi yang memiliki syarat jujur, berilmu dan adil.”
Masih menurut Dedi Supriyadi, bahwa “pemberian wasiat atau monarki (turun-temurun) dengan istilah wali al-‘ahdi, yang terikat dengan perjanjian (kontrak sosial) untuk menjamin kesetiaan terhadap kesejahteraan masyarakat (maslahat) dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai khalifah.
5. Sistem pengelolaan harta negara Islam.
Al-Mawardi mengelompokkan sistem pengelolaan harta dalam bernegara sebagai berikut: zakat, fai, ghanimah, dan pajak. Dengan methode distribusi sebagaimana yang terundangkan dalam al-Qur-an dan As-Sunnah. Namun ia memberikan penjabaran rinci mencakup pembiayaan dengan skala prioritas tersendiri bagi daerah yang memiliki stautus berbeda dalam penanganannya seperti tanah suci, pembangunan Ka’bah, kiswah penutup Ka’bah, Masjidi-l-Haram, Hijaz, daerah selain tanah suci dan Hijaz.
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqie berpendapat bahwa salah satu kewenangan Negara adalah mengatur segala bentuk kemakmuran rakyat, maka pengelolaan harta Negara menjadi kewenangan penguasa.
Menurut Diauddin Rais: “Tata kelola harta Negara Islam diemban secara individu untuk dipertanggungjawabkan oleh seorang khalifah yang kemudian dibagi secara kolektif dalam pelaksanaannya oleh lembaga yang membantunya.”
Menurut Musthafa Muhammad Thahhan: “tujuan pemberlakuan syariat Islam adalah menjadi tujuan negara, salah satunya adalah Negara berkewajiban menjaga dan menjamin keutamaan dan penggunaan harta warga Negara.”
Konsep pemerintahan Islam banyak ditemukan peneliti yang ditulis oleh beberapa pemikir, baik Barat maupun Timur. Namun khusus kajian pustaka dari tesis yang dilakukan peneliti lebih difokuskan kepada kajian kritis analitik deskriptif terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep negara Islam.

BAB III
KAJIAN UMUM NEGARA ISLAM DAN
RIWAYAT HIDUP YUSUF AL-QARDHAWI
3. Kajian Umum tentang Negara Islam
1. Pengertian Negara Islam
Penggalian data tentang Negara yang dilakukan peneliti tidak hanya terfokus pada kata Negara, daulah, atau state saja. Hal ini disebabkan banyaknya bentuk Negara yang berlaku di kalangan muslimin. Maka pencarian arti khilafah dan imamah menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sebagai upaya penyeimbang dalam memahami hakikat Negara yang dimaksud dalam penelitian ini.
Pengertian Negara penulis bagi menjadi dua bagian besar sebagai berikut:
a. Pengertian Negara
Dalam ensiklipedia bebas Wikipedia disebutkan bahwa Negara adalah
“Suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu kkm,, /.ml..//,, di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.”
Mm
Wikipedia menambahkan syarat primer sebuah negara adalah
“memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.”

Dan karakter negara adalah
“Pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.”

Abdul al-Satar Abu Ghadah mendevinisikan Negara sebagai:
“مجموعة أفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية.”

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian Negara Indonesia yang dikatakan sebagai Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
b. Pengertian Negara Islam
Komarudin Khan berpendapat: “Nabi Muhammad tidak pernah menegakkan Negara, tapi tidak bisa diragukan lagi bahwa al-Madinah al-Munawwarah adalah miniature yang sangat mirip dengan negara.”
Nu’man Ahmad al-Khatib menuliskan dalam majalah Dauriyah Tashduruha al-Munadhamah al-Islamiyah sebagai berikut: “Negara Islam adalah negara yang memiliki penerapan hukum dasar yang diberlakukan bagi muslimin namun tidak meninggalkan penegakan hukum bagi non muslim sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan dan yang menjadi titik poin dalam penegakan hukum di dalamnya adalah berstandar agama, bukan kemauan atau kehendak publik/rakyat.” Pendapat ini dikuatkan oelh Rafi Munawar dengan menambahkan syarat bagi pemegang kekuasaannya ada tiga: al-amanah (terpercaya), al-quwwah (memiliki kemampuan mengemban), dan al-‘adalah (adil).
Muhamad Koderi memberikan devinisi yang lebih umum dalam penjelasan pemangku kekuasaan Negara Islam, dia menyebut bahwa Negara Islam adalah Negara yang pimpinannya dinyatakan sebagai manivestasi khalifatulllah ‘ala-l-ardli, hukum yang ditegakkan di dalam Negara Islam adalah hukum Allah, dan roda kepemerintahannya dijalankan dengan aturan Allah.
Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa Negara Islam adalah Negara yang memiliki landasan dasar atau Undang-undang Dasar syariat Islam.
Al-Imam al-Ghazaki berpendapat bahwa Negara Islam adalah: “Negara yang memiliki tujuan untuk memerintahkan yang benar dan mencegah yang mungkar,” Hal ini kemudian menjadikan al-Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penegakkan kepemimpinan, kesultanan atau Negara yang berjalan dengan aturan syariat Islam adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Ia kemudian menyandingkan antara agama dan penguasa adalah dua factor yang tidak bisa dipisahkan berikut pernyataannya:
“الملك و الدين تؤمان، فالدين أصل و السلطان حارس، و ما لا أصل له فمعدوم، و ما لا حارس له فضائع و لا يتم الملك إلا بالسلطان. و إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب، و أن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به.”
“Penguasa dan Agama saling melengkapi, maka penegakan agama adalah kebutuhan dasar dan penguasa adalah pengawal yang menjamin keberlangsungan pelaksanaannya. Penguasa yang menjalankan kekuasaan dengan meninggalkan penegakan agama di dalamnya adalah ketiadaan, bila agama tidak memiliki penguasa yang menjamin keberlangsungan diterapkannya, maka agama akan hilang. Sesungguhnya menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban, dan kewajiban tidak disebut gugur kecuali telah ditegakkan.”

Ibnu Khaldun berpendapat dalam bukunya Muqaddimah, bahwa Negara Islam adalah Negara yang mengawal keberlanglungsan kehidupan manusia (penduduknya) dengan syariat Islam untuk kemuliaan dunia akhiratnya. Pemimpinnya adalah wakil Allah di muka bumi yang bertugas menjaga keberlangsungan urusan agama dan urusan dunia bagi penduduknya.
Para pakar Barat memberikan devinisi Negara Islam sebagai berikut, Nallilo ia menyebut bahwa Muhammad telah mendirikan agama dan Negara Islam dalam satu waktu dan menjaga keberlangsungan penerapan hudud di dalamnya sepanjang hayat.
Senada yang pendapat Nallilo, Schacht lebih melihat bahwa Islam bukan hanya doktrin agama, namun di dalamnya juga terdapat doktrin dan konsep yang mengajarkan korelasi yang erat antara agama, politik dan Negara, bahkan kebudayaan, maka ia menyimpulkan bahwa Islam muncul dan bersamaan dengannya muncullah Negara, Negara yang muncul bersama Islam ini oleh Schacht disebut sebagai Negara Islam.
Mac Donal salah satu tokoh Barat berpendapat, bahwa Madinah adalah bentuk Negara Islam pertama kali yang ada dan di dalamnya ditancapkan pondasi dasar sistem perundangan Islam. Thomas Arnold menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok nabi yang menjabat sebagai kepala Negara yang mengurusi perkara dunia dan agama dalam satu waktu, dan Madinah adalah bentuk Negara Islam yang pertama kali ada.
Dapat dilihat dengan jelas bahwa para pakar Barat menyepakati bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah adalah sebagai ijtihad politik Muhammad SAW dalam mengawal keberlangsungan penerapan agama atau misi yang ia bawa, hingga mereka tidak memiliki celah untuk menyepadankan apa yang telah dilakukannya dengan gerakan komunitas lain sebelumnya. Negara Islam mereka percayai sebagai produk pemikiran Muhammad dan pengikutnya yang ada di Madinah kala itu.
Dari pendevinisian di atas maka Negara Islam yang dimaksud adalah Negara yang berdiri dengan tujuan menjaga keberlangsungan diterapkannya syariat Islam dengan kepala Negara atau pejebat Negara muslim, memiliki sistem perundangan yang bersumber dari syariat Islam, hal ini didasari kenyataan bahwa aturan penegakan agama Islam tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaannya di tengah masyarakat, dalam hal ini Dliyau-d-Diin ar-Raisi berpendapat bahwa pemisahan antara agama dan Negara secara radikal adalah kemustahilan bila benar-benar menghendaki pelaksanaan perintah Allah dan pencegahan atas larangannya secara efektif. Dia menegaskan bahwa di dalam Islam, pelaksanaan agama dan Negara dalam satu waktu adalah keniscayaan, sebab Islam adalah agama yang menyentuh seluruh aspek hidup manusia, sebab di dalam Islam terkumpul aspek yang mengatur materi dan non-materi yang menjangkau segala perbuatan manusia baik itu urusan dunia maupun akhirat, kalaulah kemudian ditemukan perbedaan aplikasi dari konsep agama atas berbagai masalah kemanusiaan yang ada itu hanya sebatas wilayah penerapan yang tidak menyentuh esensi agama Islam yang menyeru kepada yang benar dan mencegah yang munkar, dan hal itu dibolehkan dalam agama, mengingat penerapan konsep dasar di berbagai Negara yang memiliki kondisi geografis, sosiologi dan kebudayaan yang berbeda-beda.
Pemisahan agama dengan Negara tidak mungkin dilakukan, sebab seorang muslim yang berdakwah tidaklah hanya mendakwahkan agama yang hanya mengurusi hubungan hamba dengan Tuhannya, namun juga menyentuh semua aspek kebaikan dunia akhirat.
2. Sejarah perkembangan negara Islam
Peneliti menemukan korelasi yang sangat erat hubungannya antara perkembangan pemikiran politik Islam dan perkembangan sejarah modern. Konsep-konsep politik yang ada dirasakan penulis sebagai konsep, doktrin atau tawaran teori yang tidak lepas dari perjalanan sejarah perpolitikan di berbagai neraga Islam pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.
a. Rasulullah Muhammad SAW
Sejarah telah mencatat, bahwa ketika Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam kepada segenap manusia, sesungguhnya saat itu telah dimulailah fase permulaan pencatatan berdirinya Negara. Fase nubuwwah atau fase wahyu adalah fase yang menjadi tonggak model yang sempurna untuk dijadikan contoh bagi segenap umat Islam di sepanjang masa setelahnya.
Fase ini dibagi menjadi dua bagian besar yang terpisahkan dengan peristiwa hijrah, peneliti mencatat bahwa -baik fase Makkiyah maupun Madaniyah- keduanya adalah fase yang menggambarkan pengembangan model hidup sebuah komunitas yang menciptakan bentuk Negara baru yang belum ada sebelumnya, hal ini peneliti yakini walaupun banyak ditentang para pemikir oriantalis Barat.
Fakta perjanjian yang semestinya hanya bisa dibuat oleh sebuah institusi Negara telah dilakukan Muhammad SAW dengan membuat perjanjian dengan para peziarah dari Yatsrib yang membaiatkan diri mereka dengan melakukan penjaminan dan perjanjian atas Muhammad dan pengikutnya, serta bersedia menampung mereka bila kaum muslimin melakukan hijrah menuju Yatsrib yang kemudian dikenal dengan al-Madinah al-Munawwarah.
Beikut pendapat mengenai peristiwa gharanik dimana Muhammad SAW yang mengutus kaumnya hijrah meminta perlindungan kepada Raja Negus di Etiopia kemudian melakukan rekonsiliasi dengan kaum Quraisy, sebagaimana diungkap tokoh orientalis William Muir:
“Pengungsian kaum muslim ke Etiopia baru tiga bulan. Mereka hidup tentram di sana dibawah naungan Negus. Mereka tik akan kembali ke Mekah untuk bertemu dengan kenalan dan kerabat kalau tidak mendengar kabar tentang rekonsiliasi Muhammad dengan Quraisy. Karena itu Muhammad perlu menyiapkan sarana dan perdamaian, dan itu tidak lain adalah kisah Gharaniq itu sendiri.”

Perjalanan sejarah Muhammad SAW beserta kemunitasnya kaum muslimin di Makkah adalah jenjang yang tidak bisa terpisahkan menuju kesatuan komunitas dalam membangun Negara Madinah.
Muhammad Dliau-d-Din ar-Raisi menyebut fase atau periode madinah sebagai fase ta’sis atau peletakan pondasi bernegara untuk kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Negara Islam Madinah yang memiliki pemimpin (Muhammad SAW), rakyat (kaum muslimin baik anshor atau muhajirin, beberapa kaum Nasrani dan Yahudi yang tinggal di dalamnya), adanya aturan atau sistem yang berjalan dan batasan wilayah yang jelas. Hingga melakukan berbagai kegiatan keperintahan layaknya sebuah Negara, seperti membuat perjanjian, melakukan perdagangan, bahkan melakukan pemberantasan atas kaum pembangkan.
Kalaulah kemudian banyak sanggahan, bahwa kegiatan kenegaraan telah dilakukan Muhammad SAW bersama komunitasnya di Madinah dengan mengatakan ini bukan sebagai bentuk Negara bahkan bukan pula bentuk penerapan politik, maka catatan sejarah yang diajukan Muhammad Dliau-d-Din ar-Raisi jelas menggambarkan langkah politik Muhammad SAW beserta para penduduk Madinah adalah kegiatan kenegaraan yang tidak bisa disangkal, bahkan model politik pertama kali yang diperkenalkan Muhammad SAW beserta penduduknya dengan mengadakan Madinah Carter (Perjanjian Madinah) adalah langkah politik yang menjunjung tinggi hak individu yang secara bersamaan menjaga keutuhan komunitas dengan jalan yang mulia.
Demikianlah fase Negara yang ada di jaman Rasulullah SAW, dimana semua aspek politik, penerapan kehidupan bernegara, sistem pemerintahan dan semangat politik Islam yang banyak dijadikan contoh dan rujukan bagi generasi setelahnya, walau di masa itu belum tertulis secara jelas garis-garis kebijakan politik secara konseptual. Namun jelas dalam rekaman sejarah perabadan masyarakat Madinah, bahwa yang mereka lakukan mengandung 3 (tiga) unsur penting dalam bernegara sebagaimana diungkap Muhamamd Dliau-d-Din: (1) Penerapan aturan bermasyarakat yang dibangun oleh Muhammad SAW. (2) Adanya jaminan kebebasan berbuat dan berpendapat bagi segenap warga negara. (3) Adanya upaya untuk mengorganisasi dan mengelola kepentingan publik yang oleh petugas pemerintah yang ditunjuk.
Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Sufyan yang menilai bahwa model Negara Islam yang dikenalkan Muhammad SAW tidak bisa lepas dari pengaturan urusan individu dan publik.
Mustholah Maufur menambahkan bahwa pola penerapan politik Islam yang dilakukan Muhammad SAW tidak hanya berlaku dengan batasan waktu dan tempat, namun ia berlaku sepanjang waktu di segala tempat.
b. Khulafaurrasyidin (632 – 661 H)
1. Khailah Abu Bakar Ash-Shiddiq
Ketika Muhammad SAW mulai memasuki sakit yang kritis beberapa sahabat mendorong satu terhadap yang lainnya untuk menanyakan perihal pengamanan tampuk kepemimpinan pasca beliau. Pendeta Lammens menuduh bahwa Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ubaidah r.a. berusaha menguasai kekuasaan untuk memimpin ummat Islam pasca wafatnya Nabi SAW. Pendapat ini diadobsi begitu saja secara sepihak oleh banyak orintalis termasuk T. Arnold.
Sudah menjadi berita yang umum di kalangan umat Islam, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau meminta kertas dan pena untuk menuliskan (mendiktekan) wasiat yang diyakini banyak pihak adalah penunjukan siapa penggantinya pasca wafatnya, namun tidak jadi seiring dengan riuhnya orang yang hadir disekitarnya. Akhirnya ia memerintahkan para sahabat untuk keluar dan tidak jadi mendiktekan wasiatnya. Pemikiran transisi kekuasaan di kalangan para sahabat adalah keniscayaan, hal ini diharapkan mampu mencegah perpecahan dan menjaga stabilitas yang telah terbangun. Maka tuduhan Lammens yang kemudian banyak dicopy-paste para orientalis tidaklah mendasar, hal ini tidak didukung oleh fakta sejarah dan akal. Sebab itu akan merendahkan martabat para shahabat yang mulia.
Model Pemerintahan Khulafaurrasyidin adalah pemerintahan yang tercipta dengan jalan pemilihan yang dilakukan para shahabat muhajirin diantaranya adalah Abu Bakar, Umar dan lain-lain, dalam pertemuan di Saqifah. Di dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan yang sangat krusial bagi perkembangan pemerintahan Islam yang akan dijadikan kiblat di kemudian hari, beberapa keputusan itu adalah: (1) Terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. (2) Dusturnya adalah al-Qur’an dengan mengacu penjabarannya pada as-Sunnah. (3) Model penentuan pemimpin atau kepala pemerintahan adalah dengan melalui pemilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, bukan model pewarisan kekuasaan ala kerajaan. (4) Rakyat melakukan baiat setelah terpilihnya khalifah.
Hal yang sangat menarik untuk diketahui adalah munculnya teori politik dalam pertemuan tersebut yang bisa dilacak penulis sebagai berikut, Pertama: kalangan anshar mengklaim diri bahwa mereka yang berhak menjadi khalifah, sebab merekala yang member tempat pertolongan dan perlindungan bagi kaum muhajirin untuk menegakkan Islam. Kedua: kalangan Muhajirin dalam hal ini diwakili Abu Bakar yang menyatakan bahwa kaum muhajirin dalam hal kaum Quraisy adalah yang paling berhak, sebab mereka yang pertama kali masuk Islam, mengorbankan harta, keluarga bahkan nyawanya dalam memperjuangkan Islam di saat orang lain mengingkarinya bahkan menolak untuk ber-Islam. Maka di kemudian hari dikenal istilah “Para imam atau pemimpin adalah dari suku Quraisy.” Ketiga: Tawaran “jalan tengah” yang diberikan oleh Habbab bin Mundzir bin Jamuh, dengan memunculkan kemungkinan adanya dua khalifah sekaligus yang memimpin masing-masing kelompok (Anshor dan Muhajirirn). Namun akhirnya mereka menyepakati untuk memilih metode bait (pemilihan) dengan memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Pidato kenegaraan Abu Bakar ash-Shiddiq ketika dilantik menjadi khalifah menjadi adalah:
“Setelah tahmid dan pujian kepada Allah, “Amma ba’du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dijadikan wali (pemimpin/khalifah) untuk kamu sekalian, padahal aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku, dan ketika aku membuat kejelekan luruskanlah aku. Kejujuran merupakan perwujudan amanat, sedangkan kebohongan berarti pengkhianatan. Si lemah di antara kalian dalam anggapanku adalah si kuat hingga aku mampu member haknya dengan izin Allah dan sikuat di antara kalian adala si lemah bagiku hingga aku mampu merampas hak orang lain darinya dengan izin Allah. Tidak seorangpun diantara kalian yang meninggalkan jihad di jalan Allah, karena tidak ada satu kaumpun yang meninggalkan jihad kecuali Allah timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah merajalela perbuatan keji pada suatu kaum kecuali Allah sebarluaskan dalam kalangan kaum itu berbagai musibah. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan RasulNya, dan ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, maka kalian tidak lagi harus taat kepadaku!”

Kandungan pidato pelantikan Abu Bakar bisa disimpulkan sebagai berikut:
a. Ketaatan harus dimiliki kepada penguasa, selama penguasa itu benar.
b. Boleh meluruskan penguasa yang salah.
c. Persamaan hak di mata hukum.
d. Khalifah bukan pemimpin yang otoriter.
e. Kebijakan pemerintahan Islam harus berlandaskan syariat Islam.
f. Kesinambungan jihad harus dilanjutkan demi kemuliaan agama.
g. Pemerintah dan rakyat harus menjamin berlangsungnya perbuatan terpuji dan wajib mencegah kemungkaran.
h. Pemimpin harus jujur dan teguh memegang amanat.
Dalam sistem kepemerintahan Abu Bakar, cacatan penting yang tidak mungkin dibuang dari sejarah adalah bahwa Umar bin Khattab diposisikan sebagai hakim Negara, sedangkan Ali karramallahu wajhah sebagai sekretaris Negara. Para gubernur (walatu-l-aqalim) bertanggungjawab langsung kepada khalifah di segala urusan baik agama, maupun kenegaraan atau politik.
2. Khalifah Umar bin al-Khattab
Umar r.a. kemudian memisahkan kekuasaan kehakiman dari lembaga eksekutif negara dengan memberikan kekuasaan independen kepada kehakiman untuk mengurusi urusan peradilan saja.
Dalam kepengurusan harta Negara, yang dimaksud dalam klafisikasi harta yang dikelola Negara adalah: zakat tanah, perdagangan, hasil pertanian, perternakan, serta ghanimah (rampasan perang). Dan sumbagsih terbesar yang diperoleh saat itu adalah dari rampasan perang yang diperoleh para tentara. Baitu-l-Maal mulai dikenalkan Umar bin Khattab dalam mengelola harta Negara. Seperti termaktub dalam kitab Manaqibu Amiru-l-Mukminin Umar bin Al-Khattab karya Ali Muhammad Ali:
“لم يكن للنبي بيت مال و لا أبي بكر و أول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب.”
“Nabi SAW tidak mendirikan baitu-l-mal begitu pula Abu Bakar, orang yang pertama kali memprakarsai Pendiriannya adalah Umar bin al-Khattab.”

Ia tidak membolehkan pasukan Islam memiliki tanah rampasan perang dari hasil ghanimah yang mereka dapatkan, rampasan perang berupa tanah atau wilayah sepenuhnya dikelola oleh Negara, hal ini dimaksudkan memberikan kemudahan akses bagi penduduk setempat yang tertaklukkan untyuk mengelola kembali pertanian mereka di bawah kontrol Negara, keputusan Umar ini kemudian menjadi model kebijakan para penguasa Umawiyah dan Abasiyah.
Beberapa ijtihad Umar r.a. yang lainnya yang populer dalam ranah kebijakan publik ada beberapa poin penting:
a. Penghapusan hak penerimaan zakat bagi orang muallaf.
Para pendukung sekulerisme Islam menjadikan kebijakan Umar r.a. yang menghapus jatah muallaf dalam zakat sebagai langkah yang membenarkan penghapusan “nash yang tidak factual.”
                         
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tafsir Departemen Agama RI menyebutkan klasifikasi penerima zakat sebagai berikut:
“Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.”
Munawwir Syadzaly mantan menteri agama RI mencatut pendapat Umar dalam idenya “reaktualisasi ajaran Islam” yang menganggap pembagian waris 2:1 (laki-laki : perempuan) menjadi 1:1 dengan mengatakan bahwa pemikirannya ini diilhami kebijakan Umar yang dengan akalnya mempertimbangkan pembekuan nash dan mengambil langkah ijtihad sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.
Ahmad Amin berkata: “yang dapat memecahkan berbagai problem kita adalah membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya, setelah pintu itu ditutup rapat oleh para ulama. Ijtihad yang kami maksud adalah ijtihad tak terbatas, bukan ijtihad dalam madzhab, yaitu ijtihad yang meliputi segala hal termasuk pula membatasi nash dan menghentikan pengamalannya. Tapi dengan catatan, orang yang berijtihad harus memenuhi syarat-syarat dalam ijtihad.” Kemuadian ia menyambung; “Pemimpin kita adalah Umar bin al-Khattab r.a..” lalu ia menyebutkan langkah Umar yang menghapus pemberian zakat bagi muallaf.
Pendukung pendapat ini yang lain adalah Khalid Muhammad Khalid yang kemudian ia menyesalinya dan mengubahnya, pendapatnya sebelum diubah adalah: “Ummar bin al-Khattab meninggalkan nash agama yang suci di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, ketika dia mempertimbangkan kemaslahatan. Selagi al-Qur’an memeberikan bagian dari zakat bagi orang-orang muallaf yang hatinya perlu dibujuk, Nabi SAW dan Abu Bakar juga malaksanakannya, maka Umar dating sambil berkata: Kami tidak member sedikitpun atas nama Islam.”
Pendapat kaum liberalis ini kemudian disanggah para ulama, sebagai contoh adalah Muhammad Ghazaly yang menyetakan bahwa mereka yang menganggap kebijakan Umar tidak memberikan zakat kepada muallaf sebagai langkah penghapusan ayat adalah pemahaman yang salah dan sesat. Dia menerangkan bahwa konsidi ummat Islam yang telah kuat segala sisinya tidak lagi menghajatkan bantuan musyrikin yang mullafah qulubuhum, maka menghentikan zakat kepada mereka bukanlah menghapus nash, tapi meniadakan zakat bagi muallaf yang dimaksud sebab hajat atas pertolongan kepada Islam dan muslimin sudah tidak dibutuhkan.
Yusuf Al-Qardhawi mengamini pendapat Muhammad Al-Ghazaly dengan mengemukakan pendapat, bahwa penghentian zakat bagi para pemimpin Badui (yang sebelumnya dibutuhkan dukungan mereka untuk mendukung muslimin dalam mengalahkan Romawi dan Persia), bila Romawi dan Persia telah ditundukkan apakah perlu untuk memberikan zakat kepada mereka yang sebenarnya hanya ingin meraup kekayaan.
b. Umar r.a. menolak membagikan tanah rampasan perang kepada para prajurit perang.
Hal ini terjadi disaat Sa’d bin Waqash menuntut Umar r.a. untuk membagikan tanah taklukan Persi dan Irak yang amat subur, namun Umar menolaknya dengan pertimbangan takut terjadi kerusakan pada sistem pengarian yang telah ada, maka ia berijtihad untuk memberikan kembali tanah ramapasan tersebut kepada para pemiliknya yang lama dengan menetapkan jizyah (pajak) yang harus mereka bayarkan kepada Negara.
c. Umar r.a. menghentikan hukuman pidana pencurian di tahun paceklik.
Penghentian pelaksanaan hukuman pidana (stay of execution) dilakukan Umar r.a. pada tahun paceklik yang mendera ummatnya. Hingga ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat dan melihat haknya ada pada harta orang lain yang kaya, maka orang ini kemudian mengambil haknya secukupnya untuk menghidari kebinasaan yang bisa menimpanya, maka Umar tidak mengenakan potong tangan bagi pencuri tadi, sebab Umar r.a. melihat si pencuri mengambil haknya pada harta orang kaya.
d. Umar r.a. mengingkari perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul bait. Ketika Hufaidzah bin al-Yaman menikahi seorang Madain, Umar r.a. tidak menyetujui perkawinan mereka, maka Hufaidzah menulis surat mempertanyakan apakah pernikahan yang mereka lakukan haram, Umar r.a. menjawab bahwa perkawinan mereka tidak haram, namun ia khawatir jika ummat Islam jatuh ke pelukan wanita Yahudi yang tidak bisa menjaga kehormatannya (pelacur).
e. Umar r.a. mensahkan talak tiga yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu dan menetapkannya sebagai talak bain. Hal ini dilakukan sebagai hukuman bagi orang yang meremahkan ucapan talak dan suka mempermainkannya sebagai ancaman bagi isteri-isteri mereka.
f. Umar r.a. menambah hukuman bagi peminum khamr dari ketentuan yang berlaku di jaman Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar r.a. dengan menetapkan kira-kira 40 (empat puluh kali pukulan), konteks kata kira-kira berlaku tidak baku yang menunjukkan angka sekitar angka itu. Sesuai kemampuan yang bersangkutan. Atau bahkan ia menambahkannya bagi yang sengaja meminum khamr di siang bulan Ramandhan sebagai tanda penjagaan atas kesucian bulan Ramandhan.
g. Umar r.a. merubah sebutan jizyah (upeti). Bani Taghlib yang jumlahnya banyak juga kuat merupakan wilayah tundukan Islam, mereka harus menyerahkan jizyah kepada pengusa Islam dalam hal ini pemerintahan Khalifah Umar r.a. namun mereka tidak berkenan dengan sebutan jizyah, sebab menurut mereka ini lebih dekat kepada arti ketundukan daerah jajahan kepada penjajah, mereka meminta istilah tersebut diubah menjadi sedekah atau zakat, Umar r.a. melihat kemaslahatan yang besar atas pembayar mereka, maka ia mengabulkan permintaan mereka dan berkata: “mereka adalah orang-orang bodoh yang ridha dengan makna dan menolak nama atau sebutan.” Intinya Umar menggugurkan nama tapi tidak mengggugurkan hukumnya.
h. Langkah ijtihad Umar r.a. di bidang ekonomi ia memberikan ketentuan penetapan harga barang dagangan pada saat ia melihat ada keharusan untuk melakukan itu, sebab dikhawatirkan terjadi penimbunan dan permainan harga dari pemilik modal, walaupun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasululllah SAW.
3. Khalifah Utsman bin Afwan
Umar bin al-Khattab menunjuk enam orang shahabat ketika ia dalam kondisi sakaratu-l-maut pasca penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu’lu’, mereka yang ditunjuk adalah: Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqash, Utsman bin Afwan, Ali bin Abi Thalib, az-Zubair ibnu-l-Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah untuk bermusyawarah menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai pengganti. Lalu ia wafat.
Di sisi lain Abdurrahman bin Auf menanyakan kepada khalayak ramai yakni penduduk Madinah tentang siapa yang pantas menggantikan Umar r.a. sebagai khalifah selama tiga hari. Kebanyakan kaum muslimin menghendaki Utsman bin Afwan sebagai khalifah pasca wafatnya Umar r.a. Maka hasil yang ia peroleh disampaikan kepada enam orang yang ditunjuk Umar r.a. hingga akhirnya disepakati yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Afwan r.a.
Hal ini berarti telah terjadi dua sistem politik baru dalam Islam. Pertama: pembentukan majlis Halli wa-l-‘Aqdi yang bertugas memilih dan mensyahkan khalifah. Kedua: Kaum muslimin menyepakati adanya pemilihan rakyat (PEMILU) dengan menanyakan siapa yang mereka kehendaki untuk jadi khalifah.
Dan masa kepemerintahannya Utsman bin Afwan mengikuti kebijakan politik yang diambil Nabi SAW dan kedua khalifah sebelumnya. Selanjutnya ia memperkuat daerah taklukan dan terus memperluasnya. Kekayaan dan kesejahteraan Negara secara umum makin menuju peningkatan, dengan situasi yang aman.
Fanatisme kekabilahan menjadikan beberapa wilayah melakukan protes di akhir pemerintahannya. Dan ini diterima Utsman dengan lemah lembut hingga makin membuat mereka berani dengan menunjukkan perlawanan yang ekstrem. Hingga akhirnya Utsman terbunuh. Pasca terbunuhnya Utsman ummat Islam terpecah dalam masalah penetapan kekhalifahan.

4. Khalifah Ali bin Abi Thalib
Khalifah Ali karramallahu wajahah dilantik dalam masa politik yang chaos, Ali dibaiat oleh mayoritas penduduk Madinah dan beberapa diantara mereka menolak, di antara kelompok yang membaiat adalah mereka yang telibat dalam kematian Utsman bin Afwan r.a. penduduk Hijaz dan Iraq juga mendukungnya, namun kelompok masyarakat Syam di bawah kepemimpinan Muawiyah (Gubernur Syam) menolak untuk membaiat Ali. Mereka menuntuk qishas bagi pembunuh Utsman, juga memprotes keikutsertaan para pembunuh Ustman yang terlibat pembaiatan atas Ali. Masa pemerintahan Ali yang dimulai dengan ketidak stabilan akhirnya diwarnai peperangan antara Ali dengan sahabat yang melarikan diri ke Iraq, Muawiyah dan pengikutnya di Syam, juga kelompok Khawarij hingga ia terbunuh oleh kelompok Khawarij di kota Kufah.
Ia kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali putranya, setelah satu tahun terjadilah perjanjiandamai antara Hasan dengan Muawiyah yang berisi menyerahkan kesatuan khilafah kepada Muawiyah, di lain pihak jauh sebelumya terjadi arbritase (peristiwa tahkim), yang terjadi pada tahun 37 H. Sedangkan pembaiatan secara umum terjadi pada tahun 41 H yang kemudian disebut sebagai tahun persatuan, sebab muslimin di bawah satu naungan khalifah.
Maka bisa disimpulkan pada saat inilah umat Islam terpecah minimal menjadi empat kelompok besar:
1. Kelompok Sunni
Mereka yang mengakui kekhlaifahan Ali dengan menyetarakannya bersama para sahabat yang lain. Dan kemudian mengakui kekhalifahan Muawiyah pasca tahun persatuan.
2. Kelompok Syiah
Mereka yang mengakui kekhlaifahan Ali tapi mengsitimewakannya dibanding para sahabat yang lain. Bahkan dalam beberapa versi, kelompok syiah menganggap siapapun selain Ali bukanlah khalifah, sebab mereka dianggap telah merebut kekuasaan dari diri Ali pasca wafatnya Muhammad SAW.
3. Kelompok Khawarij
Kelompok Khawarij yang awalnya membela Ali mengakui pembaitan Ali k.w. namun pada akhirnya membelot dari kelompok Ali sebab tidak menerima peristiwa tahkim, dan menginginkan terus menumpas kaum pemberontak (Muawiyah dan pasukannya).
4. Kelompok Muawiyah
Mereka yang menentang dan menuntut Ali untuk mengqishash para pembunuh Utsman bin Afwan. Hingga akhirnya memerangi Ali dan pasukannya, serta memaksa Hasan bin Ali r.a. untuk menyatukan kekhalifahan dibawah naungan Muawiyah. Setelah sebelumnya mengikrarkan diri sebagai khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Yang dikemudian hari kelompok ini banyak didukung oleh paham Mu’tazilah yang mengakui Muawiyah sebagai khalifah yang ke-empat dan mengesampingkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
i. Muawiyah
Sesungguhnya naiknya Muawiyah menjadi khalifah pada mulanya tidak berlangsung melalui forum pembaiatan yang bebas. Atau melalui pemilihan dari semua ummat Islam. Yang perama kali membaiat Muawwiyah adalah penduduk Syam, yang ketika Muawiyah merupakan Gubwernur Syam. Pembaiatan yang menyeluruh dimiliki Muawiyah terjadi setelah tahun persatuan (amm jama’ah) pasca penyerahan kekuasaan Hasan bin Ali kepadanya.
Maka peneliti melihat bahwa pembaiatan yang diperoleh Muawiyah tidak lebih dari kondisi keterpaksaan ummat atas pemaksaan yang dilakukan Muawiyah yang ditasbihkan penduduk Syam sebagai khlifah. Di dalam pembaitan ini hilanglah unsur kesukarelaan dan permusyawaratan yang digariskan Islam yang agung. Bila unsure sukarela dan musywarah telah hilang dalam pemilihan seorang khalifah, maka periode Muawiyah ini telah terjerumus ke dalam sistem monarki yang dipenuhi dengan kekuatan dan kekuasaan dalam mendapat pengakuan sah tidaknya sebuah keperintahan.
Muawiyah pada dasarnya adalah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, cakap dan sangat berjasa dalam penaklukan Syam. Umar bin al-Khattab menunjuknya menjadi Gubernur Syam karena mengetahui kecakapan yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya menangkis serangan Romawi kepada wilayah Islam dan membawa penduduk Syam menuju kemajuan di segala bidang.
Ia berupaya meraih simpati rakyat Syam dengan kedermawanan dan kesantunannya, namun ia tidak segan menumpas pembangkangnya dengan jalan kekerasan. Pada perjalanan pemerintahannya Muawiyah berupaya selalu memperluas daerah kekuasaan Islam salah satunya dengan merebut Konstantinopel ibu kota Romawi.
Pembahasan kekhalifahan yang peneliti angkat dibatasi hingga masa kepemerintahan Muawaiyah saja, hal ini dilakukan untuk menjaga obyektifitas peneliti dalam mengkaji manhaj yang akan dijadikan acuan untuk mengkritisi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, sebab periode Muhammad SAW hingga Muawiyah inilah yang menjadi kunci pokok sistem politik Negara Islam yang kemudian banyak dijadikan model dan ditiru oleh kepemerintahan selanjutanya, baik itu kemuadian berbentuk khilafah, daulah atau bahkan kekaisaran atau kerajaan.
Sebagai upaya stimultan bagi penyesuaian penelitian, peneliti kemudian menulis beberapa karakter Negara Islam atau Negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang ada pasca perang dunia ke dua.
3. Beberapa contoh Negara yang mayoritas berpenduduk muslim.
a. Mesir
Mesir lebih dikenal dengan (مصر, Miṣr) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan negara maju di Afrika. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.
Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni.Mayoritas penduduk negara Mesir adalah Islam.
Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.
Beberapa keterangan lain tentang Mesir:
1. Politik
Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang Berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.
2. Demografi
Mesir merupakan negara Arab paling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariyah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez. Hampir 90% dari populasinya adalah pemeluk Islam dan sisanya Kristen (terutama denominasi Coptic).
Penduduk Mesir hampir homogenous. Pengaruh Mediterania (seperti Arab dan Italia) dan Arab muncul di utara, dan ada beberapa penduduk asli hitam di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal-usul orang Mesir, namun tidak ada yang konklusif, dan yang paling banyak diterima adalah masyarakat Mesir merupakan campuran dari orang Afrika Timur dan Asiatik yang pindah ke lembah Nil setelah zaman es. Orang Mesir menggunakan bahasa dari keluarga Afro-Asiatik (sebelumnya dikenal sebagai Hamito-semitic).
3. Pembagian Administratif, Governorat Mesir adalah:
Mesir dibagi menjadi 26 governorat (muhafazat; tunggal – muhafazah): Aswan, Asyut, al-Bahr al-Ahmar, Bani Suwayf, al-Buhayrah, Bur Sa’id, ad-Daqahliyah, Dumyat, al-Fayyum al-Gharbiyah, al-Iskandariyah (Alexandria), al-Isma’iliyah, Janub Sina’, al-Jizah, Kafr ash Shaykh, Matruh, al-Minufiyah, al-Minya al-Qahirah, al-Qalyubiyah, Qina, Shamal Sina’, ash-Sharqiyah, Suhaj, as-Suways, al-Wadi al-Jadid.
4. Agama
Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, adzan yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar, yang memiliki komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama.
90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut ajaran Sufi lokal. Sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen; 78% dalam denominasi Koptik (Koptik Ortodoks, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik).
5. Pendidikan
Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Di antara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sistem Pendidikan di negara Mesir meliputi: Sekolah Dasar (Ibtida’i), Sekolah Menengah Pertama (I’dadi), Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah ‘Ammah), Pendidikan Tinggi.
b. Qatar
Lebih dikenal dengan sebutan دولة قطر (Dawlat Qatar), memiliki Lagu kebangsaan: As Salam al Amiri, Ibu kota Doha, Bahasa resmi Arab
Pemerintahan Monarki, dengan Emir Sheikh (Raja) Hamad bin Khalifa Al-Thani, Perdana Menteri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Kemerdekaan dideklarasikan pada 3 September 1971.
Dengan keterangan sebagai berikut:
1. Luas Total 11,437 km2 (158)
2. Penduduk Perkiraan 2010 1.699.453, dengan Kepadatan 75/km2.
3. PDB (KKB) Perkiraan 2005. Total US$21,87 miliar, Per kapitaUS$28.919, Mata uang Riyal (QAR).
4. Zona waktu (UTC+3), Musim panas (DST) (UTC+3)
5. Ranah Internet .qa dengan Kode telepon 974.
6. Negara Qatar atau دولة قطر dalam bahasa Arab adalah sebuah Emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Batasnya di selatan adalah Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia.
7. Sejarah
Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916.
Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain.
8. Ekonomi
Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940-an, yaitu pada masa penemuan simpanan minyak bumi. Sekarang, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel (2,4 km³).
Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan gas bumi, namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Pada 2004, Qatar Science & Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar.
Dengan PDB per kapita nomor 2 tertinggi di dunia dengan perkiraan tahun 2008 sekitar $111.000[1]yang menjadikannya sebagai negara dengan taraf hidup penduduknya bisa disamakan bahkan lebih maju dibandingkan negara-negara Eropa Barat dengan berbagai layanan sosial dan fasilitas modern.
9. Governorat
Qatar dibagi menjadi 9 Kegubernuran (muhafazah): Ad Dawhah, Al Ghuwariyah, Al Jumaliyah, Al Khawr, Al Wakrah, Ar Rayyan Jariyan al Batnah, Madinat ash Shamal, Umm Salal
10. Geografi
Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Dukhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar.

11. Demografi
Kebanyakan penduduk Qatar beragama Islam. Selain etnik Arab, Qatar juga terdiri dari banyak ekspatriat yang bekerja di Qatar dalam industri minyak. Kebanyakan ekspatriat berasal dari Asia Selatan, yaitu wilayah India, Pakistan dan Maladewa. Kebanyakan Muslim di Qatar mengikuti aliran Islam Sunnah, sedangkan yang mengikuti Syi’ah hanya 3 %. Sedangkan penganut Kristen kebanyakan berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di Qatar.
12. Hukum
Meskipun berada di kawasan Arab, hukum di Qatar cenderung lebih bebas dan liberal. Dibawah kepemimpinan Emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, Qatar mengalami modernisasi dan liberalisasi. Seperti misalnya, alkohol diperbolehkan dalam jumlah terbatas saja.
13. Pendidikan
Pada beberapa tahun ini, pemerintah Qatar menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Pemerintah Qatar telah membangun sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Beberapa universitas Amerika Serikat telah membuka cabangnya di Qatar dengan dukungan Qatar Foundation, diantaranya adalah Carnegie Mellon University, Georgetown University School of Foreign Service, Texas A&M University, Virginia Commonwealth University, dan Cornell University’s Weill Medical College. Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani telah membentuk Dewan Pendidikan Qatar pada tahun 2002.
14. Komunikasi
Qatar memiliki sistem komunikasi yang modern di Doha. Sistem ini memakai penggunaan 2 Intelsat dan 1 Arabsat. Perusahaan telekomunikasi resmi di Qatar adalah Qtel dan Vodafone. Qtel juga menjadi ISP di Qatar yang dinamai Internet Qatar. Stasiun televisi Al Jazeera berasal dari Qatar dan didukung oleh Emir Qatar.
c. Saudi Arabia
lebih dikenal dengan nama المملكة العربية السعودية (Al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah), memiliki motto: لا إله إلا الله محمد رسول الله, dengan lagu kebangsaan: “Aash Al Maleek” (Panjang Umur sang Raja), beribu kota Riyadh, berbahasa resmi Arab, model pemerintahan Monarki Multak Islam, nama Raja Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, nama Pangeran Mahkota Nayef bin Abdul Aziz Al Saud.
Dengan keterangan:
1. Luas Total mencapai 2.240.000 km2.
2. Penduduk Perkiraan 2006: jumlah 27.019.731, Sensus pada tahun 2004 jumlah penduduknya mencapai 25.100.430, Kepadatan mencapai 11/km2
3. PDB (KKB) Perkiraan 2005, Total US$576,4 miliar, Per-kapita US$15.338, Mata uang Riyal (SAR)
4. Zona waktu (UTC+3), Musim panas (DST) (UTC+3), Ranah Internet .sa, Kode telepon 966.
5. Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara. Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa’ud—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa’ud. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti “Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya”.
6. Kondisi Perkonomian
Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.
7. Peta Arab Saudi
Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci Mekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, Khafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah.
8. Politik
Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur’an dan Hadits atau dengan kata lain pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Memiliki hubungan internasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam, maupun negara negara lain.
9. Penduduk dan pembagian wilayah
Keluarga suku Qurays yang dikenal sebagai bangsawan dan pemimpin bangsa Arab, turunan pendiri dan pemelihara bangunan suci Ka’bah, Nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail, dimana Nabi Muhammad adalah salah satu dari Bani Hasyim Qurays, di wilayah Hijaz, sekarang merupakan salah satu suku penduduk di Saudi Arabia. Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta mayoritas beragama Islam. Di daerah daerah industri dijumpai penduduk dari negara-negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat
10. Peta Arab Saudi dengan pencantuman angka-angka
Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 provinsi atau manatiq (jamak dari mantiqah) yakni: Bahah, Hududusy Syamaliyah, Jauf, Madinah, Qasim, Riyadh, Syarqiyah, Arab Saudi (Provinsi Timur), ‘Asir, Ha’il, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk.
11. Geografi
Arab Saudi terletak di antara 15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda’ pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki “Daerah Kosong” (dalam bahasa Arab, Rub al Khali), kawasan gurun terluas di dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau.
d. Indonesia
Negara ini lebih dikenal dengan nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), memiliki Motto: Bhinneka Tunggal Ika dari bahasa Jawa Kuno yang berarti: “Berbeda-beda tetapi tetap Satu”, Ideologi nasional: Pancasila, Lagu kebangsaan: Indonesia Raya, Ibu kota: Jakarta, posisi 6°10.5′S 106°49.7′E, bahasa resmi Bahasa Indonesia, Pemerintahan Republik presidensial, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MPRTaufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD IrmanGusman, Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Tinggi Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat, Kemerdekaan dari penjajahan Belanda Diproklamasikan 17 Agustus 1945, Diakui (sebagai RIS) 27 Desember 1949.
Memiliki keterangan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Luas Total 1,904,569 km2, dengan hunian 4,85% Penduduk, Perkiraan 19 Juni 2009 sejumlah 230.472.833, Sensus 2010 237.556.363, dengan kepadatan 124/km2.
2. PDB (KKB) Perkiraan 2009, yang memiliki Total Rp. 8,576 triliun (AS$ 909 miliar) Per kapita Rp. 37,538 juta (AS$ 3,979), PDB (nominal) Perkiraan 2009 Total Rp. 4,821 triliun (AS$ 511 miliar), Per kapita Rp. 21.113 juta atau AS$ 2,238. IPM (2006) tumbuh 0.734 (menengah), Mata uang Rupiah (Rp) (IDR).
3. Zona waktu WIB (+7), WITA (+8), WIT (+9), Lajur kemudi Kiri, Ranah Internet .id, Kode telepon +62.
4. Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (“pulau luar”), di samping Jawa yang dianggap pusat). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, “Bhinneka tunggal ika” (“Berbeda-beda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.
5. Etimologi, Kata “Indonesia” berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti “Hindia” dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti “pulau”.[9] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[10] Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk “Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu”.[11] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[12] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.
6. Sejarah
Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki “Manusia Jawa”, menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu.[13] Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM, menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran antara India dan Cina selama beberapa abad. Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.
Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh, bahkan sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi Borobudur, k. 800 M.
Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan.[18] Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering disebut “Zaman Keemasan” dalam sejarah Indonesia.
Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15.[20] Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel.[21] Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.
Johannes van den Bosch, pencetus Cultuurstelsel. Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika,[22] yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda.
Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Soekarno, presiden pertama Indonesia. Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai ‘aksi kepolisian’ (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer.[23] Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia (“Konfrontasi”),[24] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, tiga pendiri Indonesia. Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama. Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil “Mafia Berkeley”.[25] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia[26] diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, terutama Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
7. Politik dan pemerintahan
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen.[27] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
8. Pembagian administratif
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah.[28] Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi.[29] Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001.[30] DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
9. Geografi
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU – 11°08’LS dan dari 95°’BT – 141°45’BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,[34] searah penjuru mata angin, yaitu:Utara Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan, Selatan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia, Barat Samudra Indonesia, Timur Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik.
10. Sumber daya alam
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.
11. Pendidikan
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28 %.

12. Ekonomi
Peta yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp.100 juta manakala PDRB per kapita Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur kurang dari Rp.5 juta.
██ Lebih dari Rp.100 juta
██ Rp.50 juta ++ – Rp.100 juta
██ Rp.40 juta ++ – Rp.50 juta
██ Rp.30 juta ++ – Rp.40 juta
██ Rp.20 juta ++ – Rp.30 juta
██ Rp.10 juta ++ – Rp.20 juta
██ Rp.5 juta ++ – Rp.10 juta
██ Kurang dari Rp.5 juta
Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,[37] selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997[38] Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,[39] yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut.[40] Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.
13. Peringkat Survey Internasional
a. Heritage Foundation/The Wall Street Journal Indeks Kebebasan Ekonomi 110 dari 157.
b. The Economist Indeks Kualitas Hidup 71 dari 111.
c. Reporters without Borders Indeks Kebebasan Pers 103 dari 168.
d. Transparency International Indeks Persepsi Korupsi 143 dari 179.
e. United Nations Development Programme Indeks Pembangunan Manusia 108 dari 177.
f. Forum Ekonomi Dunia Laporan Daya Saing Global 51 dari 122.
e. Iran
Dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Islamic Republic of Iran dan dalam bahasa Arab جمهوری اسلامی ايران, dala bahasa Persia Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān, memiliki motto: Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī
(Persia: “Kemerdekaan, Kebebasan, Republik Islam”), Lagu kebangsaan: Sorūd-e Mellī-e Īrān, Ibu kota Teheran, Bahasa resmi Persia.
Dengan keterangan sebagai berikut:
1. Bentuk pemerintahan Republik Islam. Dengan Pemimpin Agung Ali Khamenei, Presiden Mahmoud Ahmadinejad.
2. Luas Total 1,648,195 km2
3. Luas wilayah yang dihuni 0,7%
4. Penduduk Perkiraan 2005 68.017.860 (18), dengan Kepadatan 41/km2.
5. PDB (KKB) Perkiraan 2005, Total US$518,7 miliar, Per kapitaUS$7.594, memiliki Mata uang Rial (IRR).
6. Zona waktu (UTC+3:30), Musim panas (DST) (UTC+4:30),
7. Ranah Internet .ir dengan Kode telepon 98.
8. Iran (atau Persia) (bahasa Persia: ایران) adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan “Arya” yang berarti “Tanah Bangsa Arya”.
Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.
Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran (جمهوری اسلامی ایران).

9. Sejarah
a. Sejarah awal, Kekaisaran Media dan Kekaisaran Achaemenid (3200 SM – 330 SM)
Dari tulisan-tulisan sejarah, peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, diikuti dengan peradaban Elam. Pada milenium kedua dan ketiga, Bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media (728-550 SM). Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM) yang didirikan oleh Cyrus Agung.
Cyrus Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, tertulis di atas artefak yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar Agung dan juga Shah Iran. Di zamannya, perbudakan dilarang di kawasan-kawasan taklukannya (juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia.) Gagasan ini kemudian memberi dampak yang besar pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya.

Kekaisaran Persia kemudian diperintah oleh Cambyses selama tujuh tahun (531-522 M) dan kemangkatannya disusul dengan perebutan kuasa di mana akhirnya Darius Agung (522-486 M) dinyatakan sebagai raja.
Ibu kota Persia pada zaman Darius I dipindahkan ke Susa dan ia mulai membangun Persepolis. Sebuah terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah turut dibangun dan menjadikannya pelopor untuk pembangunan Terusan Suez. Sistem jalan juga turut diperbaharui dan sebuah jalan raya dibangun menghubungkan Susa dan Sardis. Jalan raya ini dikenal sebagai Jalan Kerajaan.
Selain itu, pen-syiling-an dalam bentuk daric (syiling emas) dan juga Shekel (syiling perak) diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahasa Persia Kuno turut diperkenalkan dan diterbitkan di dalam prasasti-prasasti kerajaan.
Di bawah pemerintahan Cyrus Agung dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Pencapaian utamanya ialah sebuah kekaisaran besar pertama yang mengamalkan sikap toleransi dan menghormati budaya-budaya dan agama-agama lain di kawasan jajahannya.

b. Kekaisaran Iran Ketiga: Kekaisaran Parthia (248 SM – 224 M)
Parthia bermula dengan Dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi dan juga Mesopotamia antara tahun 150 SM dan 224 M. Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Tentara-tentara Parthia terhagi atas dua kelompok berkuda, tentara berkuda yang berperisai dan membawa senjata berat, dan tentara berkuda yang bersenjata ringan dan kudanya lincah bergerak. Sementara itu, tentara Romawi terlalu bergantung kepada infantri, menyebabkan Romawi sukar untuk mengalahkan Parthia. Tetapi, Parthia kekurangan teknik dalam perang tawan, menyebabkan mereka sukar mengawal kawasan taklukan. Ini menyebabkan kedua belah pihak gagal mengalahkan satu sama lain.
Kekaisaran Parthia tegak selama lima abad (Berakhir pada tahun 224 M,) dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sassania.
c. Kekaisaran Iran Keempat: Kekaisaran Sassania (226–651)
Ardashir I, shah pertama Kekaisaran Sassania, mula membangun kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II (590-628) pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sassanid menamakan kekaisaran mereka Erānshahr (atau Iranshæhr, “Penguasaan Orang Arya”.)
Kekaisaran Sassania pada zaman kegemilangannya.
Sejarah Iran seterusnya diikuti dengan konflik selama enam ratus tahun dengan Kekaisaran Romawi. Menurut sejarawan, Persia kalah dalam Perang al-Qādisiyyah (632 M) di Hilla, Iraq. Rostam Farrokhzād, seorang jenderal Persia, dikritik kerana keputusannya untuk berperang kengan orang Arab di bumi Arab sendiri. Kekalahan Sassania di Irak menyebabkan tentara mereka tidak keruan dan akhirnya ini memberi jalan kepada futuhat Islam atas Persia.
Era Sassania menyaksikan memuncaknya peradaban Persia, dan merupakan kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Pengaruh dan kebudayaan Sassania kemudian diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia.
d. Islam Persia dan Zaman Kegemilangan Islam Persia (700–1400)
Setelah pemelukan Islam, orang-orang Persia mulai membentuk gambaran Islam Persia, di mana mereka melestarikan gambaran sebagai orang Persia tetapi pada masa yang sama juga sebagai muslim. Pada tahun 8 M, Parsi memberi bantuan kepada Abbassiyah memerangi tentara Umayyah, karena Bani Umayyah hanya mementingkan bangsa Arab dan memandang rendah kepada orang Persia. Pada zaman Abbassiyah, orang-orang Persia mula melibatkan diri dalam administrasi kerajaan. Sebagian mendirikan dinasti sendiri.
Pada abad kesembilan dan kesepuluh, terdapat beberapa kebangkitan ashshobiyyah Persia yang menentang gagasan Arab sebagai Islam dan Muslim. Tetapi kebangkitan ini tidak menentang identitas seorang Islam. Salah satu dampak kebangkitan ini ialah penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi Iran (hingga hari ini.)
Pada zaman ini juga, para ilmuwan Persia menciptakan Zaman Kegemilangan Islam. Sementara itu Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu sains, filsafat dan teknik. Ini kemudian memengaruhi sains di Eropa dan juga kebangkitan Renaissance.
Bermula pada tahun 1220, Parsi dimasuki oleh tentera Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan, diikuti dengan Tamerlane, dimana kedua penjelajah ini menyebabkan kemusnahan yang parah di Persia.
e. Islam Syi’ah, Kekaisaran Safawi, Dinasti Qajar/Pahlavi dan Iran Modern (1501 – 1979)
Parsi mulai berganti menjadi Islam Syiah pada zaman Safawi, pada tahun 1501. Dinasti Safawi kemudian menjadi salah satu penguasa dunia yang utama dan mulai mempromosikan industri pariwisata di Iran. Di bawah pemerintahannya, arsitektur Persia berkembang kembali dan menyaksikan pembangunan monumen-monumen yang indah. Kejatuhan Safawi disusuli dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Britania (yang menggunakan pengaruh Dinasti Qajar). Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan dan wilayah-wilayahnya, menjadikannya unik di rantau itu. Modernisasi Iran yang bermula pada lewat abad ke-19, membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya Revolusi Konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911. Pada tahun 1921, Reza Khan (juga dikenal sebagai Reza Shah) mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin lemah. Sebagai penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan banyak rakyat Iran tidak puas.
Pada Perang Dunia II, tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941, untuk membatasi Blok Poros dan menggagas infrastruktur penggalian minyak Iran. Blok Sekutu memaksa Shah untuk melantik anaknya, Mohammad Reza Pahlavi menggantikannya, dengan harapan Mohammad Reza menyokong mereka.
Malangnya, pemerintahan Shah Mohammad Reza bersifat otokratis. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi Industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya, SAVAK. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Mohammad Reza dan kemudian ia dipenjarakan selama delapan belas bulan. Melalui nasihat jenderal Hassan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki dan selepas itu ke Irak.
f. Revolusi Islam dan Perang Iran-Irak (1979-88)
Protes menentang Shah semakin meningkat dan akhirnya terjadilah Revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudianvmengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian.
Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tidakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Aljir.
Pada saat yang sama, Saddam Hussein, presiden Irak saat itu, mengambil kesempatan di atas kesempitan setelah revolusi Iran dan juga kekurangan popularitas Iran di negara-negara barat, untuk melancarkan perang atas Iran. Tujuan utama peperangan ini ialah menaklukkan beberapa wilayah yang dituntut Irak, terutamanya wilayah Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak. Saddam pula ketika itu mendapat sokongan dari Amerika, Uni Soviet dan beberapa negara Arab lain. Tentara Iran pula yang suatu masa dahulu merupakan sebuah tentara yang kuat, telah dibubarkan saat itu. Walau bagaimanapun, mereka berhasil mencegah bahaya tentara Irak seterusnya menaklukkan kembali wilayah Iran yang ditaklukkan Irak. Dalam peperangan ini puluhan ribu nyawa, baik penduduk awam maupun laskar Iran, menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan antara 500.000 hingga 1.000.000.
10. Pemerintahan dan politik yang ada di Negara ini meliputi: Pemimpin Agung, Eksekutif, Majelis Wali, Majelis Kebijaksanaan, Parlemen, Kehakiman, Majelis Ahli, Dewan Kota Setempat.
11. Iran adalah salah satu di antara anggota pendiri PBB dan juga kepada OKI dan juga GNB. Sistem politik di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan “Qanun-e Asasi” (Undang-undang Dasar) dengan pola sistem keperintahan sebagai berikut:
a. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Agung Iran, Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap “kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran”. Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi kelayakan dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugasan Pemimpin Agung.
b. Eksekutif, Orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran adalah presiden. Setiap presiden dipilih melalui pemilihan umum dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden mesti mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dilaksanakan agar mereka ‘serasi’ dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden adalah memastikan konstitusi negara diikuti dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Pemimpin Agung. Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran, dan berkuasa membuat keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta membantu presiden dalam administrasi, dan mereka semua mesti mendapat persetujuan badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, tetapi presiden Iran berkuasa melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan harus mendapat persetujuan Pemimpin Agung dan badan perundangan.
c. Majelis Wali, Majlis Wali Iran mempunyai dua belas ahli undang-undang, dan enam dari mereka dilantik oleh Pemimpin Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam aanggota selebihnya dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau Majles. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan mempunyai hak veto untuk keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Jikalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.
d. Majelis Kebijaksanaan, Majelis Kebijaksanaan berkuasa untuk menyelesaikan konflik antara parlemen dengan Majelis Wali Iran. Badan ini juga turut menjadi penasihat Pemimpin Agung.
e. Parlemen, Majles-e Shura-ye Eslami (Majlis Perundingan Islam) mempunyai 290 anggota yang dilantik dan akan bertugas selama empat tahun. Semua calon Majles dan ahli undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali.
f. Kehakiman, Pemimpin Agung akan melantik ketua kehakiman Iran, dan ia pula akan melantik Mahkamah Agung dan juga ketua penuntut umum. Terdapat beberapa jenis mahkamah di Iran termasuk mahkamah umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Terdapat juga “Mahkamah Revolusi” yang mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.
g. Majelis Ahli, Majelis Ahli yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun mempunyai 86 anggota yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bertugas selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan mengundi untuk jabatan Pemimpin Agung dan juga berkuasa untuk memecatnya.
h. Dewan Kota Setempat, Majelis setempat akan dipilih secara umum untuk bertugas selama empat tahun di semua kota dan desa. Kekuasaan majelis ini luas, dari melantik pimpinan kota hinggal menjaga kepercayaan rakyat.
12. Geografi
Iran berbatasan dengan Azerbaijan (panjang perbatasan: 432 km) dan Armenia (35 km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (992 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (499 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan akhirnya Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Luas tanah total adalah 1.648.000 km² (daratan: 1.636.000 km², perairan: 12.000 km²).
Lansekap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan basin drainage atau dataran tinggi yang beragam. Bagian barat yang memiliki populasi terbanyak adalah bagian yang paling bergunung, dengan barisan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m. Sebelah timur terdiri dari gurun di dataran rendah yang tak dihuni seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul.
Ladang lapang luas ditemukan di sepanjang pesisir Laut Kaspia dan di ujung utara Teluk Persia, di mana Iran berbatasan dengan sungai Arvand (Shatt al-Arab). Plain yang lebih kecil dan terputus ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Iran dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia.
13. Iklim
Lanskap Iran memiliki beberapa iklim yang berbeda. Di sisi utara negeri itu (dataran pesisir Kaspia) suhu amat rendah membekukan dan tetap lembap selama beberapa tahun terakhir. Suhu musim panas jarang mencapai 29 °C. Penguapan tahunan adalah 680 mm di bagian timur dataran dan lebih dari 1700 mm di sisi barat dataran. Di barat, permukiman-permukiman di lereng Pegunungan Zagros mengalami rendahnya suhu. Daerah-daerah itu memiliki musim dingin yang hebat, dengan rerata suhu harian membekukan dan curah saljunya keras. Lembah timur dan tengahnya kering, yang curah hujannya kurang dari 200 mm dan bergurun. Suhu musim panas rata-rata melebihi 38 °C. Dataran pesisir Teluk Persia dan Teluk Oman di Iran selatan memiliki musim dingin yang sejuk dan mengalami musim panas yang lembap dan panas. Penguapan tahunan berkisar dari 135 mm hingga 355 mm.
14. Ekonomi
Ekonomi Iran adalah campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki pemerintahan, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran stabil semenjak dua abad yang lalu.
Pada awal abad ke-21, persenan sektor jasa dalam pengeluaran negara kasarnya, PNK, adalah yang tertinggi, diikuti dengan pertambangan dan pertanian. 45% belanja negara adalah hasil pertambangan minyak dan gas alam, dan 31% dari cukai. Pada 2004, PNK Iran diperkirakan sebanyak $163 milyar atau $2.440 per kapita.
Rekan dagang Iran adalah Cina, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat 90-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara berkembang termasuk Suriah, India dan Afrika Selatan.
15. Komunikasi dan pengangkutan
Jaringan jalan raya di Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan menghubungkan kota-kota utama dan kawasan-kawasan luar kota. Pada 2002, Iran mempunyai 178.152 km jalan raya dan 66% beraspal. Sementara itu terdapat 30 pengguna kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Jalan KA di Iran sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya dan jalan kereta api untuk pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran dan Asia Tengah melewati Tehran dan Mashad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr dan pelabuhan Bandar Khomeyni di Teluk Parsi. Kota-kota utama di Iran juga dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Iran Air adalah maskapai penerbangan kebangsaan Iran yang bertanggung jawab dalam pengangkutan udara di Iran dan luar Iran. Sistem transit pula terdapat di semua bandar-bandar utama sedangkan Tehran, Mashad, Shiraz, Tabriz, Ahwaz dan Isfahan sedang dalam proses membangun jalan kereta api bawah tanah.
16. Pembagian administrasi
Iran terbagi atas tiga puluh provinsi yang diperintah seorang gubernur (استاندار, ostāndār). Peta di sebelah tidak menunjukkan provinsi Hormozgan, (#20 di dalam daftar) yang merupakan sebuah pulau: Tehran, Qom, Markazi, Qazvin, Gīlān, Ardabil, Zanjan, Azarbaijan Timur, Azarbaijan Barat, Kurdistan, Hamadān, Kermanshah, Īlām, Lorestān, Khūzestān, Chaharmahal dan Bakhtiari, Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad, Bushehr, Fārs, Hormozgān, Sistan dan Baluchestan, Kermān, Yazd, Isfahan, Semnān, Māzandarān, Golestān, Khorasan Utara, Razavi Khorasan, dan Khorasan Selatan.
f. Turki
Dikenal dengan Republik Turki (Türkiye Cumhuriyeti), memiliki motto: Yurtta Barış, Dünyada Barış (Damai di rumah, Damai di Dunia), Lagu kebangsaan: İstiklâl Marşı (Lagu kemerdekaan), Ibu kota Ankara, lokasi 39°55′N 32°50′E, Kota terbesar Istanbul, Bahasa resmi Bahasa Turki, Pemerintahan Republik Parlementer
Dengan keterangan sebagai berikut:
1. Pendiri: Mustafa Kemal Atatürk
2. Presiden: Abdullah Gül
3. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan
4. Juru bicara Parlemen Mehmet Ali Şahin
5. Presiden Mahkamah Konstitusi Haşim Kılıç
6. Suksesidari Kesultanan Utsmaniyah
7. Perjanjian Lausanne 24 Juli 1923
8. Proklamasi Republik 29 Oktober 1923
9. Luas Total 783.562 km2.
10. Penduduk, Sensus 2009 72.561.312 (18th), Kepadatan 92,6/km2 (108th³).
11. PDB (KKB) Perkiraan 2008, Total AS$915,212 milyar , Per kapita AS$13.138, PDB (nominal) Perkiraan 2008 Total AS$729,983 milyar. Per kapita $10.479 Gini (2005), memiliki 38 IPM (2007) ▲ 0,806 (tinggi). Mata uang Lira Turki5 (TRY)
12. Zona waktu EET (UTC+2), Musim panas (DST) EEST (UTC+3)
13. Lajur kemudi kanan, Ranah Internet .tr, Kode telepon 90
14. Republik Turki (bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti) disebut Türkiye (bahasa Turki: Türkiye) adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.
Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, beylik-beylik Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya.
Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.
Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.
15. Provinsi
Turki dibagi menjadi 81 provinsi: Ankara, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Afyon, Isparta, Antalya, Konya, Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Elâzığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Muş, Van, Hakkâri.

4. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi
1. Kelahiran dan perkembangannya
Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 1 Rabiu-l-Awwal 1345 H/9 Desember 1926 H di daerah Shift Thurab Markaz Al-Mahalliyah Al-Kubra Provinsi Gharbiyah Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qardhawi. Sebutan al-Qardhawi dirujuk kepada kampung halamannya al-Qardhah Provinsi Kafru Syaikh Mesir.
Shift Thurab dikenal juga dengan nama al-Qudur tempat makam Abdullah bin al-Haris bin Jazai’ bin Abdullah bin Ma’di Karab az-Zubaidi, salah seorang sahabat rasulullah SAW yang terkemuka. Ia wafat di usianya yang tua di tahun 86 H, yang merupakan sahabat terakhir yang wafat di Mesir.
Kemampuan dan profesi Yusuf al-Qardfhawi diantaranya ialah: pakar fiqih, guru, dai, ahli usul fikih, ahli tafsir, aktivis dakwah, penyair, akademisi, penulis.
2. Kondisi keluarganya
Yusuf al-Qardhawi ditinggal wafat ayahnya saat usianya 2 tahun. Yusuf kecil kemudian di bimbing oleh pamannya yang bernama Ahmad yang tinggal tak jauh dari kediaman Yusuf dan ibunya, orang yang istiqamah menjalankan ajaran Islam seperti kebanyakan penduduk desanya. Pamannya yang seorang petani selalu berupaya menjalankan shalat lima waktu di masjid bersama Yusuf dan gemar menceritakan berbagai kisah yang menarik, inilah yang menjadikan Yusuf al-Qardhawi kecil kuat hafalannya.
Ibu Yusuf tinggal bersamanya di rumah peninggalan ayah Yusuf hingga akhirnya ia meninggal dunia di saat Yusuf al-Qardhawi berusia 15 tahun. Setelah itu Yusuf di asuh oelh semua bibinya dan dianggap sebagai anak dari semua keluarga bibi dan pamannya.
3. Pendidikannya
a. Pendidikan non-formalnya di kuttab.
Pendidikan pertama yang dikenyam Yusuf al-Qardhawi adalah di kuttab Syekh Yumani Murad, namun karena perlakuan kasar Syekh Yumani yang suka memukuli anak yang menghafal kepadanya kemudian ia pindah ke kuttab milik Syekh Hamid Abu Zuwail dengan diantarkan oleh ibunya dan menasehatinya agar tetap belajar di kuttab. Dalam kuttab kelompok kajian dibagi sesuai dengan tingkat hafalan, pemahaman dan kecerdasan masing-masing, bisaanya dibagi menjadi sepuluh kelompok, masing-masing anak memegang papan tulisnya, mengulangi hafalan atau mendengarkan hafalan kawannya yang lain. Karena banyaknya anak yang mengaji, suara mereka terdengar seperti suara lebah dari kejahuan.
Di kuttab Syekh Zuwail, Yusuf diperlakukan dengan baik, karena prestasinya dan ia anak yatim, maka ia memperoleh beasiswa sebesar 0,5 Peaster Mesir setiap minggu dari sekolahnya. Hafalan yang dijalaninya bermula dari surah an-Nas sebab pendek dan ringan bagi usia anak-anak, ketika hafalannya sudah sampai an-Najm ia disuruh untuk menghafal surah al-An’am, lalu al-Baqarah, ketika sudah menghafal al-Baqarah diadakan wisuda kecil-kecilan sebagaimana tradisi masyarakat Mesir saat itu. Lalu meneruskan hafalannya di surah al-‘Araf hingga surah al-Kahfi, dan tidak boleh menambah dan harus mengulang-ulang kecuali benar-benar hafal. Hal ini dalam rangka melatih sesorang untuk mempertahankan hafalannya. Ketika masa liburan Yusuf berlibur ke Kairo, dan sekembalinya ke kuttab Yusuf menyelesaikan hafalannya hingga 30 juz dan usianya 10 tahun.
b. Masa sekolah di al-Azhar Thantha
Ia masuk sekolah dasar negeri di usianya tujuh tahun di pagi hari dan mengaji di kuttab di sore hari dengan begitu dia terbisaa menyatukan dua kebaikan di sekolah dan kuttab. Setelah selesai dari Sekolah dasar ia ingin meneruskan sekolah di al-Azhar, tapi saat itu ia disuguhi kenyataan bahwa banyak sarjana al-Azhar yang menganggur walau telah 15 tahun sekolah di sana. Maka ia menunda keberangkatannya ke al-Azhar dan ikut berdagang pamannya Ahmad. Suatu hari ada seorang syekh yang dating minta minum dan melihat kemampuan Yusuf, maka sang syekh meminta pamannya Ahmad untuk menguji hafalan Yusuf, ketika tahu bahwa Yusuf memiliki hafalan yang kuat maka syekh tadi menyuruh pamannya agar membawa Yusuf untuk belajar di Al-Azhar akhirnya ia masuk sekolah Tsanawiyah hingga Aliyah al-Azhar di Thanta.
c. Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir al-Quran Universitas Al-Azhar.
d. Magister Syari’ah Universitas Al-Azhar.
4. Kondisi politik yang di alami.
Yusuf al-Qardhawi lahir, tumbuh dan dewasa di saat dunia Islam menjadi target penjajahan kaum imperialis Barat, kawasan teluk dan Arab 1849 di Mesir 1882, Sudan 1898. Semua penjajahan di Negara-negara ini dilakukan Inggris, kemudian pada tahun 1830 Perancis menjajah al-Birr, Tunisia 1881, Maroko 1912. Rusia menguasai ummat Islam di Asia Tengah yaitu Azarbaizan, Kyrgyztan, Ubekistan, Turkistan, Kazakstan pada abad 19. Yang selamat dari penjajahan Rusia adalah Yaman, Hijaz (Saudi Arabia), Iran dan Turki Tengah.
Tahun 1924 M terjadi bencana besar bagi ummat Islam, yakni runtuhnya Khilafah Islamiyah pecah menjadi beberapa Negara Negara kecil. Mesir dijajah Inggris, penuh dengan penghianatan, lemahnya ummat dan kekuatan Negara. Di dalamnya terjadi pertarungan politik antar partai yang berorientasi materi dan kekuasaan. Raja mudah dicopot dan digantikan orang lain, dengan gelar raja atau sulthan. Rakyat jarang mengetahui perubahan tampuk kekuasaan kecuali dari media masa atau peredaran mata uang yang ada.
Peristiwa besar lainnya yang dialami Yusuf al-Qrdhawi adalah Perang Dunia II, perang Palestina, berdirinya Negara Israel 1948, Revolusi Juli 1952, dan bencana alam hebat di Mesir tahun 1967. Yusuf al-Qardhawi belum mampu berbuat banyak melihat apa yang ia alami saat itu, ia hanya membuat catatan-catatan guna merekam berbagai peristiwa yang ia alami. Gambaran tepat mengenai apa saja yang ia alami bisa terekam dalam tulisan Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya 70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimun tentang masa-masa perubahan peta politik, pengaruh peradaban Barat dan kekuasaan di Mesir serta dunia sebagai berikut:
a. Berbagai Negara terpengaruh materislisme Barat hingga memepengaruhi juwa dan emosi. Yang akhirnya mampu mengubah berbagai tatanan kehidupan di Negara tersebut, seperti halnya Turki dan Mesir. Agama hanya boleh menjadi symbol ibadah di masjid, majelis ta’lim atau kegiatan keagamaan yang lain.
b. Berbagai Negara yang terpengaruh sistem secara formal tapi tidak terlalu terikat secara emosional juga muncul, seperti Iran, dan beberapa Negara di Afrika Utara.
c. Berbagai Negara yang terpengaruh oleh peradaban Barat pada tataran kelompok penguasa dan kaum intelektualnya saja, sedangkan masyarakatnya tidak terpengaruh, seperti Suriah, Irak, Saudi Arabia dan beberapa Negara di kawasan Teluk.
Adapun peta kekuatan Mesir secara khusus pada era itu bisa digambarkan sebagai berikut:
a. Mesir adalah Negara dan bangsa yang tercabut dari akar khilafah, setelah Inggris menang perang melawan khilafah Utsmaniyah dan Kemal Ataturk memplokamirkan Turki (pusat khilafah Utsmaniyah) sebagai Negara sekuler.
b. Bangsa Mesir adalah bangsa yang beriman, bertauhid, namun bodoh dan mayoritas penduduknya buta huruf, hingga miskin dan tertindas secara keji oleh penjajah. Hingga akhirnya banyak perjuangan menuju revolusi menuntut kemerdekaan Mesir pada 1919, yang salah satu sumber dan simbol perjuangan mereka berasal dari kampus al-Azhar.
c. Para penjajah memainkan kekuatan pribumi untuk mengontrol kelemahan yang dimiliki bangsa Mesir. Cara yang mereka tempuh dalam upaya mencengkeram kekuasaan di Mesir adalah:
1. Menyingkirkan syariat Islam sebagai sumber hukum dan menggantinya dengan sistem huku imperialis, dan hanya membolehkan sistem hukum perdata (al-ahwal asy-syakhsyiyah).
2. Penjajah berupaya menjadikan Mesir hanya sebagai penghasil bahan mentah dan tak mampu mengolahnya untuk kemudian diangkut ke Negara mereka. Lebih menganjurkan penduduk Mesir menjadi pegawai pemerintah agar mudah mengontrol pergerakan yang ada.
d. Menerapkan sistem pemerintahan yang dlalim dengan menjadikan alat kekuasaan kerajaan guna menekan rakyat, dan menciptakan diskriminasi penerapan hukum antara pihak asing, anggota kerajaan dibanding rakyat Mesir.
e. Kelas penguasa (para pejabat) dipilih sesuai selera raja dan restu penjajah, bisaanya berasal dari keturunan Albania dan Turki. Pada masa pemerintahan Muhammad Ali al-Kabir (Agung) tanah dikuasai lalu dibagi-bagikan oleh Ismail Pasha kepada keluarga dekatnya.
5. Pergerakan yang diikutinya
Pasca keruntuhan Khilafah Islamiyah di tahun 1924, banyak seruan kaum liberalis dan materialis yang berupaya memisahkan antara agama dan Negara, namun seruan ini tidak mendapat respon positif, bahkan di Mesir tahun 1927 berdiri organisasi pemuda muslim, lalu organisasi al-Ikhwan al-Muslimun berdiri pada Maret tahun 1928. Di kota Ismailiyah Mesir dengan tujuh pendiri: Hasan al-Banna, Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zakki al-Maghribi.
Al-Ikhwan al-Muslimun adalah gerakan Islam modern yang besar yang memiliki tujuan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, Muhammad SAW sebagai suri tauladan, al-Qur’an sebagai sumber hukum, jihad sebagai jalan hidup, dan mati syahid sebagai cita-cita. Gerakan ini memiliki lahan dakwah: menerapkan syari’at di berbagai sektor kehidupan, bersikap tegas menghadapi politik pemisahan agama dengan Negara, berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi melalui berbagai gerakan dunia tanpa pandang perbedaan Negara. Melalui dakwahnya, al-Ikhwan al-Muslimun membentuk generasi muda yang bisa memperbaiki diri dan lingkungannya, gerakan ini didirikan Hasan al-Banna pada tahun 1928.
Universalitas dan misi gerakan al-Ikhwan al-Muslimun adalah:
a. Menjadi organisasi yang menjadikan dakwah sebagai kebutuhan.
b. Memiliki keistimewaan dan kepribadian yang jelas.
c. Memiliki pemimpin yang sadar dan bijaksana.
d. Memiliki tentara yang percaya misi dan tulus.
e. Memliki tujuan yang jelas dan menyeluruh.
f. Memiliki cara yang jelas untuk mencapai tujuan.
g. Memfokuskan perjuangan pada masalah yang universal, mendunia, besar, jelas dan nyata.
Berikut ini berbagai pergerakan yang diikuti Yusuf al-Qardhawi secara aktif:
a. Menjadi ketua organisasi siswa di bangku kelas III Tsanawiyah, juga di kelas I s/d II Aliyah al-Azhar di Thanta.
b. Mengikuti Konferensi pelajar di Syabin al-Kum saat Aliyah, ia dan kawan-kawannya memiliki tuntutan: Masukkan Bahasa Arab dalam kurikulum sekolah al-Azhar, Membuka fakultas militer dan sispil bagi tamatan sekolah menengah al-Azhar, membuka sekolah bagi perempuan, membuka pascasarjana di al-Azhar dan menentukan pengurus di berbagai fakultas di al-Azhar. Memperluas jangkaun sekolah al-Azhar, dan mengembangkan metode berbagai ilmu Islam dan bahasa Arab sesuai kebutuhan jaman.
c. Bergabung di al-Ikhwan al-Muslimun pimpinan Hasan al-Banna di Thanta saat ia duduk di kelas empat sekolah al-Azhar di Thanta.
d. Kegiatannya di al-Azhar:
1. Saat ia mengambil program megister, 1953 ia menghadiri konferensi untuk tiga fakultas magister (Usuluddin, Syari’ah, dan Bahasa Arab) di al-Azhar sebagai pembicara, ia menyampaiakan tuntutan mahasiswa al-Azhar tentang agama, keilmuan, sastra dan masalah sosial.
2. Aktif di Brigade Mahasiswa Al-Azhar. Sebuah pasukan yang dipersiappimpian al-Azhar untuk berangkat ke Palestina dan dipimpin oleh Abdul Aziz Khalid. Sebelum berangkat mereka dilepas oleh Muhammad Abduh dan para petinggi al-Azhar, perwakilan mahasiswa diwakili Yusuf al-qardhawi.
3. Mendirikan Dewan Kebangkitan Al-Azhar, organisasi pemuda al-Azhar yang bercita-cita mengangkat citra al-Azhar setinggi-tingginya. Dewan ini memiliki tujuan: (a) Memberikan kontribusi bagi kaum muslimin untuk membentuk generasi muda yang memahami Islam, mengamalkannya dan berjihad di jalanNya. (b) Menyatukan alumni al-Azhar untuk merealisasikan tujuan di atas. (c) memperbaiki keadaan al-Azhar. (d) menjamin masa depan kebuadaan Islam yang sedang terancam dan membuat sumber peradaban yang berasal dari al-Azhar.
4. Peranannya dalam reformasi al-Azhar, beberapa nasehat Yusuf al-Qardhawi untuk reformasi al-Azhar adalah: (a) Ia meminta metode belajar yang ada di al-Azhar disesuaikan dengan semangat hidup yang sedang dialami oleh para pelajar dan mahasiswa. (b) Ia meminta guru dan dosen al-Azhar bisa menjadi teladan mulia bagai para murid dan mahasiswa di segala sisi kehidupan. Hingga terwujud sosok guru alim yang mampu memahami kelimuan modern, tidak hanya agama. (c) Ia meminta agar para pelajar dan mahasiswa al-Azhar selain berilmu tinggi juga berhati bersih dan ikhlas.
5. Kontribusinya untuk al-Azhar, selain kritik yang membangun yang ia sampaikan ia juga memberikan berbagai kontribusi berikut ini: (a) memberikan kebebasan sepenuhnya kepada al-Azhar untuk melaksanakan amanahnya dengan selalu memberikan nasehat yang membangun. (b) Menjauhkan al-Azhar dari pemahaman terorisme dan dakwah radikalis yang mengancam. (c) Memberikan kepada al-Azhar segenap harta yang diperlukan agar bisa dakwah ke segenap penjuru dunia. (d) Menjadikan al-Azhar sebagai lembaga pendidikan internasional, hingga umat Islam berhak memberikan masukan kepada al-Azhar dan berhak mengusulkan dan memilih Syaikh al-Azhar. (e) Menjadikan al-Azhar bukan sebagai gerakan politik lokas (Mesir) agar tidak menjadi lembaga yang mengekor kepada kepentingan sempit.
e. Profesi dan kegiatan dakwahnya adalah:
1. Tahun 1956: Aktif mengajar, ceramah dan khutbah di Mesir, menjadi pengawas di al-Ma’had al-Aimmah yang merupakan ma’had binaan Kementerian Wakaf Mesir.
2. Tahun 1959 dipilih kantor Keuangan dan Kebudayaan Islam Mesir untuk menjadi Dewan Redaksi yang menjawab berbagai tuduhan yang dilancarkan guna menyerang Islam.
3. Tahun 1961-1973 menjadi tenaga pengajar di Qatar, setelah gerakan pemuda dipersempit geraknya oleh pemerintah Mesir. Dan mnejadi kepala sekolah di Sekolah Lanjutan Islam.
4. Tahun 1973 di tunjuk sebagai kepala jurusan Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Qatar.
5. Tahun 1977-1990 menjadi dekan Fakultas Syari’ah dan Studi Islam yang menyatukan Syariah dan Usuluddin.
6. Tahun 1990 menjadi dosen tamu di al-Jazair atas permitaan Syeikh al-Gazali, lalu menjadi kepala dewan akademik di Universitas tersebut dan berbagai sekolah Islam di sana.
7. Jabatan lain yang pernah ia emban adalah:
a. Anggota Dewan Tertinggi Urusan pendidikan Qatar selama beberapa tahun.
b. Anggota pusat penelitian Kontribusi Umat Islam dalam Peradaban di Qatar.
c. Anggota Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami di Makkah al-Mukarramah.
d. Dewan Pakar Fikih Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah.
e. Anggota Wali Amanat di Universitas Islamabad.
f. Anggota Wali Amanat di Centre of Islamic Studies Oxford.
g. Anggota Dewan Kerajaan untuk Penelitian Peradaban Islam di Aalu Bait Foundation Jordania.
h. Anggota Rabhitah al-Adab al-Islami.
i. Anggota Pendiri Lembaga Ekonomi Islam Kairo.
j. Anggota Pendiri Lembaga Sosial Islam Internasional Kuwait.
k. Anggota Wali Amanat Lembaga Dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Khortoum Sudan.
l. Anggota Dewan Tertinggi Universitas Islam Madinah al-Munawwarah selama beberapa tahun.
m. Wakil Ketua Lembaga Syariat Internasional untuk Urusan Zakat di Kuwait, selama beberapa tahun.
n. Ketua Dewan Pengurus Shunduq Qatar al-Islami urusan Zakat dan Shadaqah, selama beberapa tahun.
o. Ketua Dewan Kepercayaan Wakaf Islam untuk Majalah al-Muslimun al-Mu’ashir dan anggota dewan penasehat.
p. Ketua Dewan Penasehat Majalah al-Manar al-Jadid Kairo Mesir.
q. Anggota Dewan Akademik Sekolah Tinggi Eropa untuk studi Islam di Perancis.
r. Ketua Wali Amanat di Universitas Islam Amerika.
s. Anggota Dewan Pengawas Syariah di perusahaan Rajihi untuk investasi kerajaan Arab Saudi.
t. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar.
u. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Internasional Qatar.
v. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam pertama di Bahrain.
w. Ketua Dewan Pengawas Bank at-Taqwa di Albahama.
x. Ketua Dewan Syariah di perusahaan al-Barakah.
y. Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Islam Abu Dhabi.
z. Ketua Dewan pengurus Organisasi Muballigh untuk pengabdian Islam di jejaring sosial.
aa. Ketua Wali Amanat pada Organisasi Muballigh untuk pengabdian Islam di jejaring sosial.
bb. Ketua Dewan Eropa untuk fatwa dan penelitian.
cc. Ketua Persatuan Ulama Muslimin Internasional
dd. Sebagai peserta dalam berbagai acara penting yang tidak mudah dihitung dan disebutkan.
f. Kegiatannya setelah pindah ke Qatar
Berbagai gerakan Yusuf al-Qardhawi yang dilakukannya menjadikkannya sebagai target operasi dari rezim berkuasa Mesir, hingga ia dan beberapa kawannya melakukan perjalanan ke Qatar dengan cara mencari upaya agar bisa diutus berdakwah ke berbagai Negara Arab selama tiga tahun. Setelah mengikuti ujian untuk keperluan utusan al-Azhar, nilainya ditetapkan sebagai rangking pertama, maka ia mengajukan diri untuk diutus ke Qatar, karena sebelumnya ia telah menjalin komunikasi dengan Syaikh Abdullah bin Turki, hingga syaikh ini memintanya untuk berdakwah di sana. Yusuf al-Qardhawi berangkat ke Qatar pada 12 September 1961.
Di Qatar yang didirikan sekolah diniyah pada tahun 1960, di sekolah ini belajar para siswa yang berasal dari sekolah dasar yang ada sebelumnya namun saat itu telah ditutup. Yusuf al-Qardhawi menghadapi beberapa kesulitan dalam pengajaran di sekolah ini: (a) banyak siswa yang mengundurkan diri, sebab mereka merasa metode yang ada di dalamnya terlalu sulit. (b) Tidak ada murid baru yang masuk di tahun setelahnya, hingga ia kemudian banyak menulis makalah dan disebarluaskan yang menjelaskan pentingnya belajar ilmu agama dan mendalaminya secara serius. Hasilnya ada delapan murid baru yang masuk pada tahun ke tiga.
Di sekolah ini mata pelajaran yang ditetapkan Yusuf al-Qardhawi untuk diajarkan adalah: Pertama, kategori ilmu agama dan ilmu alat: (a) Syarh Ibnu Aqil fi an-Nahwi wa ash-Sharfi yang kemudian dirubah dengan an-Nahwu al-Wadhih. (b) Syarh Muslim fi al-Mantiq. (c) Manar as-Sabil diganti dengan ar-Raudh al-Murabba’ Syarh Zad al-Mustanqa’ untuk ilmu Fikih. (d) Tafsir an-Nasai fi at-Tafsir. (e) Shafwah Shahih al-Bukhari. Kedua, kategori ilmu umum: (a) Matematika. (b) ilmu sosial. (c) Bahasa Inggris.
6. Para Guru dan Syaiknya
Beberapa tokoh pergerakan Islam berpengaruh di jamannya dan para ulama bersar tercatat sebagai guru Yusuf al-Qardhawi, mereka itu terbagi menurut perjalanan hidup Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:
a. Guru dan Syaikhnya di Periode Sekolah dan Kuliah
1. Syaikh Hamid Abu Zuwail, guru sekaligus syaikhnya Yusuf al-Qardhawi yang pertama, dialah yang memberikan bekas yang luar bisaa terhadap penjagaan al-Qardhawi kepada al-Qur’an. Yusuf Al-Qardhawi pernah berkata tentang syaikhnya ini: “Syaikh Hamid termasuk di antara huffadz yang dihormati, berjiwa mulia, kehormatannya terjaga, sosok laki-laki yang bersih dan rapi.”
2. Syaikh Abdul Muthallib al-Battah, ia adalah syaikhnya saat al-Qardhawi duduk sebagai mahasiswa megister di al-Azhar jurusan Syariah, ia manyatakan bahwa syaikhnya ini adalah sosok orang yang alim, rajin, memiliki jiwa dan keinginan yang kuat, berani mengatakan yang benar, reformis dan diterima banyak kalangan masyarakat. Sering mengajak mahasiswanya membuat puisi yang menggugah jiwa di saat mengajar mereka.
3. Syaikh al-Baha al-Khauli, penulis buku Tadzkiratu-d-Du’ah, ia adalah guru Yusuf al-Qardhawi di mata pelajaran mahfudlat saat ia duduk di kelas dua sekolah dasar al-Azhar dan akrab hingga sekolah menengah. Ia merasa banyak mengambil pelajaran berharga dari syaikh al-Baha. Selain itu syaikh al-Baha juga penanggungjawab al-Ikhwan al-Muslimun di kotamadya al-Gharbiyah dan membentuk Brigade Adz-Dzabih yang di dalamnya Yusuf al-Qardhawi aktif sebagai anggota.
4. Syaikh asy-Sya’rawi, dai yang popular pada satu abad yang lalu, merupakan mufassir yang pertama kali memiliki karya tafsir berbentuk audio visual. Syaikh asy-Sya’rawi mengajar Yusuf al-Qardhawi saat ia duduk di bangku sekolah menengah di pelajaran al-Balaghah. Ia sempat melerai pertikaian antara siswa al-Wafid dan siswa al-Ikhwan al-Muslimun, lalu Yusuf al-Qardhawi berdialog dengan syaikh tentang masalah ini.
5. DR. Abdul Halim Mahmud, pengajar Yusuf al-Qardhawi di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar saat ia duduk di tingkat tiga dan empat, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa DR Abdul Halim Mahmud adalah sosok yang pendiam, tidak begitu memperhatikan penampilan dan keadaan rumahnya, namun berperilaku baik (pemikiran dan perbuatannya) serta lembut perangainya. Yusuf al-Qardhawi terpengaruh dalam diamnya, ketekunannya dalam mendalami agama, hingga ia menjadi dai yang zuhud dan mengajak ke jalan Allah.
6. Syaikh Muhmud Saltut, Yusuf al-Qardhawi selalu mengikuti perkuliahan tafsir yang disampaikan Syaikh Mahmud Saltut di Universitas al-Azhar. Ketika bekerja di kementerian wakaf Syaikh Mahmud Saltut sangat percaya kepada Yusuf al-Qardhawi, bahkan ia mempercaiayainya untuk mengedit dan melengkapi kekurangan berbagai makalah atau fatwa yang ia buat.
b. Guru dan Syaikhnya di al-Ikhwan al-Muslimun
1. Syaikh Sayyid Sabiq, penulis kitab Fikihu-s-Sunnah. Dalam buku Yususf al-Qardhawi ia berkata:
“و كان لكتاب أخينا الشيخ سيد السابق ((فقه السنة)) و كان قد صدر الجزء الأول منه في الفقه الطهارة و الصلاة، تأثير طيب في تفكيري، و توجيهي إلى الأدلة من القرآن و السنة،…”
“Dan dalam buku karya saudara kita asy-Syaikh Sayyid Sabiq, yakni Fikih Sunnah, pada bagian pertama tentang bersuci dan Shalat, buku ini memberikan pengaruh yang baik kepadaku dalam pemikiran dan pembisaaan untuk memberikan dalil yang tepat dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, …..”

Yusuf al-Qardhawi belajar fikih dari Sayyid Sabiq ketika sama-sama berada di penjara ath-Thur akibat peristiwa yang menimpa al-Ikhwan al-Muslimun pada tahun 1949, Sayyid Sabiq mengadakan pengajian fikih setelah shalat subuh, lalu ketika keluar dari penjara keduanya semakin akrab ketika Sayyid Sabiq menajdi manajer di kantor kebudayaan di kementrian Wakaf Mesir dan Yusuf al-Qardhawi sebagai staffnya di kantor itu. Al-Ikhwan al-Muslimun dibekukan oleh Fahmi Naqrasyi Perdana Menteri Mesir 1948 di saat gerakan ini berkembang pesat dan ikut mengirimkan bantuan tentara untuk berperang di Palestina, hingga akhirnya muncul berita penculikan terhadap Fahmi Naqrasyi oleh al-Ikhwan al-Muslimun, lalu tokoh-tokoh gerakan ini banyak yang ditangkap dan dipenjara.
2. Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi berguru padaya melalui buku dan ketika ia berada dalam wadah al-Ikhwan al-Muslimun, Yusuf al-Qardhawi sangat gemar dengan gaya bahasa Muhammad al-Ghazali dalam menulis artikel yang bisaa diterbitkan setiap pekan. Hingga ia banyak memuji gaya penyampainnya yang memukau dan lugas, hal ini ditulis Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Syaikh al-Ghazali kama ‘araftuhu; Risalah Nisfi Qanin. Yang akhirnya ia bisa bertatap-muka dengan Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam perjalanan di atas kapal Aida ang membawa tawanan al-Ikhwan al-Muslimun untuk di pindahkan dari penjara al-Hay Kastab ke penjara ath-Thur.
c. Guru dan Syaikhnya yang tidak mengajar langsung
1. DR. Muhammad Yusuf Musa, Yusuf al-Qardhawi berguru kepada DR. Muhammad Yusuf Musa melalui buku-bukunya, ketika Yusuf al-Qardhawi di Fakultas Usuluddin ia menyarankan al-Qardhawi untuk mengambil jurusan al-Qur’an dan as-Sunnah, sebab menurutnya dengan mempelajari keduanya al-Qardhawi akan memahami dan menghormati risalah Islam, dan dia memprediksi Yusuf al-Qardhawi akan menjadi mujtahid dalam Islam.
2. Syaikh Muhammad al-Audan, Yusuf al-Qardhawi memang tidak belajar kepadanya di kelas, tapi ia belajar kepadanya dengan mengunjunginya di kediamannya di Zaitun Mesir. Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa Syaikh Muhammad al-Audan adalah orang yang berkata dengan hati, hingga mampu mempengaruhi hati pendengarnya.
3. Muhammad Abdullah Darraz, merupakan pengajar Yusuf al-Qardhawi di program Megister Universitas al-Azhar, Syaikh Abdullah Darraz menurut al-Qardhawi adalah sosok yang sangat pandai dan menguasai berbagai kitab yang telah ditulis para ulama terdahulu, serta mampu menyajikannya secara baik, hingga mudah diterima dan dipahami.
d. Tokoh-tokoh yang mempengaruhinya
1. Imam Ibnu Hazm, ulama yang dikenal dengan pendapatnya yang cenderung menilai nash secara dlahir seperti banyak tampak dalam pandangannya dalam bidang fikih. Yusuf al-Qardhawi mengaguminya sebab Ibnu Hazm juga sangat mempertimbangkan akal dalam berpendapat.
2. Ibnu Rusydi, ia adalah sosok ulama yang gigih dalam belajar, hingga pengetahuannya sangat luas, obyektif dalam berpendapat, dan sangat detail dala menerangkan suatu perkara. Hal inilah yang menjadikan Yusuf al-Qardhawi mengagumi pengarang kitab Bidayatu-l-Mujtahin ini.
3. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (w. 1250 H), tokoh besar di bidang fikih yang sangat dikagumi Yusuf al-Qardhawi, dan memasukkannya dalam deretan ulama mujtahid mutlak yang berasal dari Yaman. Hasil ijtihanya bisa di lihat dalam berbagai karya yang dihasilkannya seperti: Nailu-l-Authar, as-Sail al-Jarrar, ad-Dararuyiu al-Madhui’ah, Syarah ad-Durar al-Bayyinah, dan Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq-l-Haq min ‘Ilmi-l-Ushul. Namun Yusuf al-Qardhawi tidak menyetujui ketika Imam asy-Syaukani menyatakan pendapat tidak bisa dimasukkan dalam ranah hukum fikih, sebab menurut Imam Syaikani hal ini melawan sumber hukum syara’.
4. Al-Qanuji, adalah salah satu murid asy-Syaukani yang juga dikagumi Yusuf al-Qardhawi. Penulis tidak menemukan kritikan atau pendapat Yusuf al-Qardhawi menengenai tokoh yang satu ini.
5. Muhammad Rasyid Ridha, adalah pendiri sekolah al-Manar yang memiliki majalah al-Manar, sekolah yang mampu memadukan antara dalil akal dan nash. Yusuf al-Qardhawi menyatakannya sebagai mujtahid yang mumpuni, memiliki ilmu yang dalam, dan independen dalam berpendapat. Darinya muncul sosok murid yang istiqamah dalam berpendapat juga terpercaya, ia adalah Jamaluddin al-Afghani. Imam Hasan al-Banna juga menjadikan pemikiran Rasyid Ridha sebagai pijakan, hingga banyak ditemukan dalam pemikiran Rasyid Ridha ia rela atas perbedaan pendapat dengan ulama lain dan tetap menghormatinya.
6. Abul Hasan An-Nadwi, di mata Yusuf al-Qardhawi ia merupakan ulama India yang membina umat dengan orientasi salaf yang berupaya mengamalkan ilmunya, juga sosok yang zuhud, berupaya memadukan salaf dan tasawwuf, klasik dan modern, bersih hatinya, lisannya tidak suka mencela, dan seorang dai besar.
7. DR. Abdul Aziz Kamil, adalah sosok yang dikagumi Yusuf al-Qardhawi sebab ketinggian ilmunya, luas pemikirannya, wawasannya, dan dakwahnya. Yusuf al-Qardhawi menyayangankan berbagai pemikiran DR. Abdul Aziz Kamil hanya dalam bentuk artikel dan tidak dibukukan.
8. Abu-l-‘Ala al-Maududi, Yusuf al-Qardhawi sangat memuji Abu-l-‘Ala al-Maududi sebab tokoh yang satu ini memiliki berbagai kemampuan yang jarang dimiliki kebanyakan kaum intelektual atau pendakwah sekalipun, sebab ia adalah sosok sastrawan, ilmuan, agamawan, pengarang berbagai buku, penceramah handal, juga orang yang sangat bagus dalam orasi serta berbagai seminar. Yusuf al-Qardhawi memasukkan Abu-l-‘Ala al-Maududi ke dalam kelompok ulama pembaharu, revolusioner, memiliki solusi tepat bagi problematika umat, kritikus peradaban Barat yang sulit dipatahkan pendapatnya, berani menghadapi pelopor westrnisasi, berani menentang langsung para penyeru adanya nabi baru (Ahmadiyah al Qadiyaniyah dan al-Murtaziqah), serta penentang kejumudan dan taklid buta.
9. Imam al-Ghazali, ketokohan Hujjatu-l-Islam atau al-Imam al-Ghazali telah memberikan pengaruh kepada Yusuf al-Qardjawi sejak ia kecil, hal ini disebabkan oleh: Pertama, Membaca karya-karyanya saat kecil di saat ia tinggal bersama bibinya, dan mendapatkan buku Minhaju-l-Abidin karya al-Imam al-Ghazali milik suami bibinya yang merupakan orang yang shalih dan hafal al-Qur’an. Kedua, buku Ihya ‘Ulumuddin yang dipinjamnya dari tetangganya di kampung yakni Syaikh Bayyumi Azzuni yang kemudian dihadiahkan kepadanya sebab ia sangat giat membacanyanya. Kekagumannya kepa al-Imam al-Ghazali tidak menjadikannya taklid buta, hingga iapun mengkritisi Hujjatu-l-Islam dan melihat bahwa dalam kedua buku di atas banyak terdapat berbagai hal yang berlebihan, dan yang kedua ia terpengaruh dengan gaya penyampaian dan berfikir filsafat.
10. Ibnu Taimiyah, Yusuf al-Qardhawi merasa bahwa belajar dari buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu-l-Qayyim adalah sebagai pelengkap dari apa yang ia pelajari dari al-Imam al-Ghazali. Ia banyak menemukan pembaharuan dari apa yang tidak ia dapatkan dari karya al-Ghazali. Ide Ibnu Taimiyah dan Ibnu-l-Qayyim menurut al-Qadhawi banyak kesesuaian di dalamnya, tidak fanatik kelompok, bersih, universal dan berimbang. Bahkan al-Qardhawi menyebut keduanya adalah sosok yang mampu menampilkan fikih di atas kertas kedalam realita kehidupan dengan cermat sebab melakukan agama dengan dilandasi jiwa.
11. Ibnu-l-Qayyim, sebagaimana pendapatnya yang selalu disambungkan dengan gurunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menurut Yusuf al-Qardhawi melihat bahawa sosok Ibnu-l-Qayyim adalah orang yang tidak fanatik kelompok, bersih, universal dan berimbang. Al-Qardhawi juga kadang memiliki ketidak-sesuaian pendapat dengannya hingga tidak mau mengikutinya saat Ibnu-l-Qayyim bersikap menguatkan dalil yang lemah untuk mendukung pendapatnya.
12. Al-Imam Hasan al-Banna, adalah pendiri al-Ikhwan al-Muslimun bersama enam kawannya yang lain, memulai dakwahnya dari kumpulan orang yang suka duduk-duduk di kedai kopi di Mesir, mengenalkan kepada orang banyak tentang pentingnya berpegang teguh kepada agama Islam agar terbebas dari penjajahan Inggris. Setelah pengikutnya mencapai 100 orang hasil seleksinya, ia menendirikan al-Ikhwan al-Muslimun pada Maret 1928, pada 24 September 1932 AD/ART al-Ikhwan dibuat dan disahkan, kemudian membuka cabang di Suez, Abu Soweir, dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1930 H. Agus Salim memimpin delegasi Indonesia meminta tolong kepada Hasan al-Banna selaku pendiri al-Ikhwan agar mendesak pemerintah Mesir untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, hasilnya Mesir menjadi Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Tahun 1933 al-Ikhwan menerbitkan majalah mingguan. Ketika pecah perang Palestina al-Ikhwan mengutus kadernya untuk berperang di sana 1948, kemudian dibekukan oleh Perdana Menteri Mesir Muhammad Fahmi Naqrasyi di tahun yang sama yang berujung pada penculikan Fahmi, akibat penculikan ini al-Ikhwan dituduh mendalangi kemudian para tokohnya di penjara termasuk Hasan al-Banna. Pada 12 Februari 1949 Hasan al-Banna dibunuh, namun pemikiran Hasan al-Banna yang dikenal lurus masih memiliki pengaruh besar terhadap banyak tokoh pergerakan hingga kini, termasuk Yusuf al-Qardhawi dan banyak tokoh dunia lainnya, juga tokoh-tokoh (Muhammad Natsir, Bachtiar Chamzah, Anis Matta, Hidayat Nurwahid, dan Habib Husein al-Habsyi) dan partai-partai (Partai Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ikhwanul Muslimin Indonesia) di Indonesia. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pengaruh Hasan al-Banna. Ia menulis dalam buku Fikhu-d-Daulah fi-l-Islam (Fikih Negara menurut agama Islam), ini tercermin dari pembelaannya kepada Hasan Al-Banna yang mengatakan:
“Pendapat pemimpin atau wakilnya yang tidak dilandasi nash bisa ditafsiri dengan beberapa versi dan yang berkaitan dengan berbagai kemaslahahatan yang tidak terbatas, boleh dipraktikkan, selagi tidak berbenturan dengan kaidah syari’ah. Pendapat itu bisa berubah menurut perubahan kondisi, hukum adat dan tradisi. Dasar hukum dalam ibadah ialah pelaksanaan ibadah tanpa melihat makna-maknanya, dan dasar hukum dalam tradisi ialah melihat rahasia-rahasia, hukum dan tujuan.”

Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikan al-Banna ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Al-Qardhawi menyatakan bahwa sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Imam Hasan al-Banna.
7. Keluarga dan anaknya, Yusuf al-Qardhawi menikah pada Desember 1958 dengan seorang wanita shalihah yang membantunya dalam agama dan keilmuan, mereka dikarunia tujuh orang anak, empat perempuan dan tiga laki-laki.
8. Buku dan karya ilmiahnya
Pengaruh tulisan Yusuf al-Qardhawi sangat dirasakan dunia Islam, hal ini sempat dinyatakan oleh Abdullah bin Baz. Al-Qardhawi adalah seornag yang rajin menulis, idenya mengalir, pola pemikirannya berkesinambungan, banyak bukunya yang memiliki nilai korelasi satu dengan yang lainnya, hingga sulit menemukan pertentangan pemikirannya antara karyanya dalam buku yang satu dengan yang lainnya.
Berikut ini adalah berbagai buku yang telah ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi:
a. Buku-buku yang awal dikarang dan diterbitkan:
1. Al-Halal wa-l-Haram.
2. Fiqhu-z-Zakah.
3. Al-Iman wa-l-Hayah.
4. Al-‘Ibadah fi-l-Islam.
5. Fiqhu-l-Jihad.

b. Dikarang diperjalanan udaranya:
1. Min Ajli Syahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhadh bi-l-Ummah.
2. Al-Fatwa baina al-Indlibath wa-t-Tasyyub.
3. Bayanatu-l-Hal al-Islami wa-sy-Syubuhat al-‘Ilmaniyyin wa-l-Mughtaribin.
c. Buku yang berasal dari kumpulan makalah, seminar atau muktamar:
1. Syari’atu -l-Islam Shalihah li-th-Thabiq likulli az-Zaman wa-l-Makan.
2. Tsaqafah ad-Da’iyah.
3. Awamiyah as-Sa’ah wa-l-Murunah fi-sy-Syari’ah al-Islamiyah.
4. Ats-Tsaqafah al-Islamiyah baina-l-‘Ashalah al-Mu’ashirah.
5. Daur-l-Qiyam wa-l-Akhlaq fi-l-Iqtishad al-Islami.
6. Kaifa nata’ammal ma’a as-Sunah an-Nabawiyah.
7. Ri’ayatu-l-BI’ah fi-sy-Syaria’h al-Islamiyah.
8. Binau-l-Masajid.
9. Al-Usrah Kama Yuriduha-l-Islam.
d. Buku-buku yang menjadi diktat kuliah:
1. Al-Khashais al-Amanah fi-l-Islam.
2. Al-Madkhal Lima’rifati-l-Islam.
3. Al-Ijtihadu fi-sy-Syari’ah al-Islamiyah.
4. Al-Madkhal ila Dirasati-sy-Syari’ah al-Islamiyah.

e. Buku yang. ditulis sebagai jawaban atas kenyataan yang terjadi di masyarakat:
1. Silsilah Hatmiyati-l-Hal al-Islam, empat Juz.
2. Silsilah Tarsyid Asy-Syahwah al-Islamiyah. Yang terdiri dari:
a. Asyahwah al-Islamiyah baina-l-Jumud wa-t-Tatharruf.
b. Asyahwah al-Islamiyah baina-l-Ikhtilaf al-Masyru’ wa-t-Tafaruq al-Madzmum.
c. Aina-l-Khalal.
f. Buku tentang biografi para tokoh:
1. Asyaikh al-Ghazali kama ‘Araftuhu.
2. Abu al-Hasan an-Nadawi kama ‘Araftuhu.
g. Buku yang ditulis untuk memenuhi permintaan teman dekat:
1. Silsilah Nahwah Wihdah Fikriyah li-l-‘Amilin li-l-Islam. Diterbitkan enam juz yang terdiri dari: Hajah al-Bashariyah ila Risalati-l-Hadlariyah li Ummatina.
h. Buku yang ditulis dalam kesempatan bersejarah:
1. At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrastu Hasan al-Banna.
2. Al-Ikhwan al-Muslimun Sab’una ‘Amman fi ad-Dakwah wa-t-Tarbiayah wa-l-Jihad.
3. Ummatuna baina-l-Qarnain.
4. Al-Imam al-Ghazali baina Madhihi wa Naqidihi.
5. Muqawwamatu-l-Fikri ‘inda asy-Syaikh Muhammad Ibrahim al-Bashir.
i. Buku yang ditulis sebagai jawaban dan atnggapan atas pemikiran atau buku tokoh tertentu:
1. Al-Islam wa-l-Ilmaniyah wajhan li wajhin. Sebagai tanggapan atas buku yang ditulis oleh DR. Fuad Zakariya.
2. Fawaidu-l-Bunuk hiya ar-Riba al-Haram. Sebagai tanggapan atas tulisan DR. Sazid Thanthawi.
3. Asy-Syafa’ah, sebagai tanggapan atas tulisan DR Musthafa Mahmud.
j. Buku yang ditulis karena diperlukan penerbit:
1. Al-Iman wa-l-Hayah.
2. Fiqhu-z-Zakah, merupakan pengembangan dari disertasi doktoralnya di Universitas Al-Azhar Kairo di jurusan Syari’ah.
3. Silsilah Taisiri-l-Fiqh as-Suluk, diterbitkan empat juz.
4. Malamih al-Mujtama’ alladzi Nasyuduhu.
5. Al-‘Ibadah fi-l-Islam.
k. Buku yang berasal dari kumpulan artikel dari tulisannya di Koran dan majalah.
1. Ad-Din fi-l-Ashri al-‘Ilmi, satu bagian dari buku Bayanat al-Hal al-Islam.
2. Aina al-Khalal. Diterbitkan oleh majalah al-Ummah.
3. Al-Ushuliyah. Diterbitkat koran asy-Syraq al-Aushath.

l. Buku yang berasal dari ceramah dan saduran ceramah di kaset rekamannya:
1. As-Sunnah wa-l-Bid’ah, yang merupakan ceramahnya di Markaz ad-Da’wah wa-l-Irsyad Qatar.
m. Buku yang berasal dari kumpulan jawaban pertanyaan dan dialog:
1. Al-Aqaliyat ad-Diniyah wa-l-Hal al-Islam.
2. Nahnu wa-l-Gharbu.
n. Buku yang diambil dari buku sebelumnya yang dipisahkan dalam buku kecil:
1. Markaz al-Mar’ah fi-l-Hayati-l-Islamiyah. Salah satu bagian dari buku Malamih al-Mujtama’ alladzi Nasyuduhu.
2. An-Niqab fi-l-Mar’ah baina-l-Qaul bi Bid’iyatihi wa-l-Qaul bi Wujubihi, buku ini merupakan kumpulan dari dua buku Fatawa Mu’ashirah.
3. Ad-Din fi ‘Ashri-l-‘Ilmi, salah satu bagian dari buku Bayanatu-l-Hal al-Islam.
4. Al-Fatawa baina al-Indlibath wa-t-Tasayyub, berasal dari pengantar buku al-Fatawa.
Peneliti menilai bahwa gaya penulisan Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut: menggunakan bahasa sastra, komprehensif, banyak menggunakan refrensi dan sumber bacaan, padat dan variatif, menggabungkan antara akal dan perasaan, bersikap lembut kepada orang yang berbeda pendapat dan keras kepada orang yang bertele-tele dan ngotot, memadukan antara yang klasik dan modern, menggunakan dalil yang kuat, mengingatkan hal-hal yang bersifat prioritas, percaya dalam menyampaikan gagasan, banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, membeberkan kekurangan teori mateialisme, relistis, mendalam, tidak fanatik kepada pendapat tententu, menggambarkan seusana yang hangat dan hidup karena selalu berhubungan dengan realita kehidupan, memberikan kritik membangun bahkan kepada orang yang dikaguminya, bersikap moderat, memberikan kemudahan dan keringanan dalam bersiap.

BAB IV
KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI
5. Pengertian Negara Islam
Yusuf al-Qardhawwi berpendapat bahwa Negara Islam adalah Negara menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun juga bukan Negara agama sebagaimana yang sering didevinisikan oleh kaum orientalis Barat, dan semua komunitas yang ada di dalamnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama hidup di dalamnya dengan menggunakan aturan syariat Islam, sebagaimana yang pernah ada pada jaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW di al-Madinah al-Munawwarah, yang pemimpin Negara Islam bukanlah orang yang ma’shum dan pejabat Negara yang menopang pemerintahannya tidak pula ma’shum, namun mereka adalah manusia biasa yang berperilaku benar dan bisa melakukan kesalahan.
Negara Islam menurut al-Qardhawi harus berasaskan Islam yang dikondisikan memiliki lingkungan dan nuansa kehidupan yang Islami dan meneyelesaikan urusan politik kenegaraan dengan jalan muyawarah-mufakat.

Secara kekuasaan, Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa Negara Islam sebenarnya adalah Negara yang berbasis kepada kepercayaan publik, namun ia sangat keras menolal model Negara rakyat seperti yang dimaksud demokrasi, ia menyatakan bahwa Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan. Maka tidak mengherakan bila kemudian ia menyatakan bahwa tujuan pendirian Negara ini haruslah al-amru bi-l-ma’ruf wa-n-nahyu ‘ani-l-munkar (penegakkan yang makruf dan pencegahan yang mungkar). Hingga diharapkan Negara Islam bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Allah SWT.
Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kesatuan Negara Islam tidak boleh dibatasi dengan batasan geografi. Negara Islam adalah cakupan luas bangsa sedunia yang di dalamnya terdapat muslim, ia menerangkan bahwa dimanapun terdapat orang yang beriman, maka Negara itu juga dinyatakan sebagai Negara Islam yang harus dibela dan dibantu penduduknya bila terdlalimi. Peniadaan batasan Negara yang digagas Yusuf al-Qardhawi seolah bertentangan dengan devinisi state nation yang dikenal secara umum, yang dinyatakan sebagai:
“A state that the self-identities as deriving its political legitimacy from serving as sovereign entity for a nation as sovereign territorial unit.” Yang berarti: Negara yang mengidentifikasikan diri sebagai Negara yang bermuara dari legitimasi politik yang bertujuan untuk meleyani sebuah bangsa yang berdaulat dengan yang memiliki unit territorial atau batasan wilayah yang jelas (terjm. Peneliti)

Pernyataan tentang state nation yang lai diungkapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui bukunya Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat sebagai berikut:
“Sepertihalnya pemerintahan nasional, pemerintahan (di Amerika Serikat yang terdiri dari. peneliti) negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Fungsi dan cakupan ketiganya kurang lebih sama dengan lembaga-lembaga serupa di tingkat nasional. Kepala pemerintahan Negara bagian adalah gubernur, yang dipilih rakyat dan biasanya mempunyai masajabatan empat tahun (dibeberapa Negara bagian tertentu masa jabatan gubernur hanya dua tahun). Kecuali Nebraska, dimana lembaga legislatifnya hanya satu, seluruh Negara bagian memiliki dua lembaga legislatif. Dewan yang lebih tinggi disebut senat, sedang dewan di bawahnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, atau Majelis Umum. Di sebagain besar Negara bagian, masa jabatan senator adalah empat tahun, sedang dewan di bawahnya hanya menjabat dua tahun.”

Yusuf al-Qardhawi tidak mengingkari adanya berbagai bentuk Negara, termasuk state nation, hal ini bisa dibutikan dari pendapatnya yang mendorong umat Islam untuk mengikuti proses politik yang berjalan di Negara masing-masing termasuk PEMILU dalam menentukan pimpinan Negara dan lain sebagainya. Maka gagasan Negara Islam sebagai Negara yang tidak mengenal batasan geografi adalah sebagai bentuk perwujudan sikap persaudaraan muslim yang harus dimiliki, dengan artian siapapun muslim yang teraniaya di Negara manapun harus dibela jiwa dan raga, sebab ia memandang ia saudara seiman, bukan sebagai orang asing yang dibatasi wilayah geografi negara. Sikap konsisten membantu kesulitan umat Islam di Negara lain ini ditunjukkan al-Qardhawi saat ia diutus membela penduduk Palestina yang dijajah Israel dan berangkat berjuang ke sana pada tahun 1948 yang akhirnya membawanya masuk penjara Mesir. Langkah memperjuangkan umat Islam ia lakukan di segala sisi dari dakwah, ekonomi, pendidikan hingga urusan sosial. Ini tercermian dari berbagai jabatan yang ia sandang.
Dia tidak memiliki maksud bahwa Negara Islam adalah Negara yang berbasis Khilafah Islamiyah.
Ia menyebutkan syarat disebut sebagai Negara Islam adalah: (1) Bersumber ushul agama Islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits. (2) Memiliki pemimpin yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, sebagai pemimpin yang Islami.

6. Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam
Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa mengimani dan menyatakan dengan jelas sistem pemerintahan Islam dalam sebuah Negara adalah kewajiban mutlak yang harus dimiliki siapapun yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah. Hal ini ia sandarkan pada dalil:
  •             
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Secara tegas, Yusuf al-Qardhawi menyatakan tidak mungkin menegakkan syari’at Allah tanpa penegakan sistem kepemerintahan yang Islami. Sandaran dalil hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi guna membela pendapatnya adalah:
  ••      •          
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Tanggungjawab menjaga, mengembangkan dan mengawal keberlangsungan agama Islam berada pada setiap pundak orang Islam, yakni menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar, tujuan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan membentuk negara dengan sistem pemerintahan yang Islam.

7. Sistem Perundang-undangan yang berlaku di Negara Islam
1. Sumber Hukum
Karakter lain dari Negara Islam yang dimaskud al-Qardhawi adalah Negara yang secara akidah berkiblat kepada Islam yang mengesakan Allah dan memiliki garis pemikiran yang bersumber dari Islam.
Secara khusus, Yusuf al-Qardhawi mensyaratkan Undang-undang Dasar yang diterapkan di Negara Islam haruslah bersumber dari Islam untuk mengatur keberlangsungan kehidupan penduduknya. Bila hukum yang ditegakkan dalam sebuah kepemerintahan bukanlah berdasar kepada Islam, maka ia menyatakan umat Islam tidak wajib mentaatinya. Banyak kalangan yang menentang pendapat al-Qardhawi di atas dengan alasan pernyataan di atas hanya bisa digunakan di Negara yang benar-benar memberi label Islam di namanya, dalam hal ini peneliti menilai bahwa pernyataan Yusuf al-Qardhawi di atas tidak bertantangan dengan kenyataan apapun, sebab Negara Islam bukanlan Negara yang harus dilabeli dengan nama Islam secara jelas seperti halnya Indonesia, namun bila di dalamnya ruh dan semangat sumber dasar hukum Islam telah diakomodir, maka wajib hukumnya mentaati. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW:
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.
“Kami diberitahu Shadaqah bin al-Fadl, kami dikabari Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ya’la bin Muslim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas r.a.: ‘Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan juga para pemimpin kalian!’ ketentuan ini diberikan saat Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin ‘Adiyyi mengutusnya ke Sariyyah (terjm. peneliti).”

Al-Qardhawi menyatakan bahwa Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan.
Maka bisa digaris bawahi bahwa sumber hukum Negara Islam yang diakui oleh Yusuf al-Qardhawi adalah:
a. Al-Qur’an, yang meurpakan induk kitab perundang-undangan yang diturunkan Allah dengan berbagai keputusan yang qat’i (baku) dan petunjuk syri’at yang mulia.
b. As-Sunnah, adalah perkataan, perbuatan, perstujuannya dalam aqidah ibadah, akhlaq, mashalih mursalah, keputusan atas tindak pidana, dan lain sebagainya.
c. Al-Ijma, kesepakatan umat dalam suatu urusan untuk mencapai kebenaran hukum syara’.
d. Al-Qiyas, dalam pendevinisian arti qiyas, Yuauf al-Qardawi menyepakati pendapat Abu ‘Ala al-Maududi yang mengatakan bahwa qiyas adalah upaya akal yang digunakan untuk mencari jalan keluar hukum dari perkara yang tidak termaktub secara jelas dalam sumber hukum sebelumnya dengan syarat tidak melanggar syariat yang telah ada.
2. Model Penerapan Hukum yang Berlaku
Yusuf al-Qardhawi sangat mencela siapapun yang meninggalkan berhukum kepada hukum Allah, sedangkan ia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, hingga memasukkannya dalam kategori kekafiran bila ia telah mengetahui arti wajib mengikuti perintah berhukum kepada hukum Allah, sebab keengganannya berhukum kepada hukum Allah semacam ini dikategorikan sebagai pembangkanan, dan pembangkangan atas perintah Tuhan adalah kekufuran.
Al-Qardhawi merasa heran atas pendapat mereka yang menyatakan diri sebagai pakar hukum Islam liberal, sedangkan mereka mengklaim tidak adanya keharusan yang menyatakan kewajiban muslim untuk mengikuti syai’at Allah, sebab petunjuk al-Qur’an hanya satu yang menyebutkan kewajiban di atas
      •       
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

sedangkan ketatapan Allah SWT atas segala peristiwa hukum yang sangat majemuk terjadi hanyalah sedikit. Dan mereka menyatakan bahwa ketidak-cukupan ayat al-Quran dalam mengcover peristiwa hukum tersebut dijadikan alasan, bahwa Allah menyerahkan urusan dunia kepada umat manusia. Maka ulama menyepakati bahwa pengingkaran terhadap satu ayat-pun adalah simbol dari kekufuran sebagaimana juga kedlamiman yang sengaja diciptakan dengan mengetahui larang yang nyata dari al-Qur’an, begitu pula kefasikan. Kekafiran yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak menimbulkan akibat sesorang keluar dari agama (murtad), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas.
Berikut ini dalah beberapa contoh kasus penegakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Islami:
a. Hukuman bagi perampok dan pemberontak.
Al-Qardhawi menilai bahwa perampok dan pemberontak layak diganjar hukuman mati, atau salib, atau dipotong kedua tangannya atau kedua kakinya, atau diasingkan dari komunitas masyarakat. Ia mendasari pendapatnya tersebut dengan firman Allah:
         •                           
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

b. Hukuman bagi pencuri.
Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan sebagaimana firman Allah:
              
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menurut al-Qardhawi adalah ayat muhkamat yang tidak menghajatkan ta’wil. Maka penerapan potong tangan bagi pencuri mestinya tidak dipertentangkan kembali. Sebab itulah ketentuan Allah Yang Maha Bijaksana.
Yang dimaksud dengan pencuri adalah siapaun yang mengambil harta orang lain tanpa hak dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa kedharuratan yang menyertainya. Bila seorang bapak mengambil harta anaknya, maka tidak boleh dipotong tangannya, walaupun mengambilnya sembunyi-sembunyi. Dan batasan potong tangan adalah pergelangannya.
Adapun pembantu yang mengambil harta tuannya sebab kekurang-cukupannya terhadap harta hingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, maka al-Qardhawi memilih ijtihad Umar r.a. untuk tidak memberikan hukuman potong tangan kepadanya.
c. Hukuman bagi pembunuh dan pelukaan.
Dalam hal ini al-Qardhawi jelas menjelaskan bahwa pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja harus juga dihukum bunuh sebagaimana ia telah menghilangkan nyawa orang yang dibunuh. Sebagaimana perkataan Utsman r.a.: “Sesungguhnya Allah tidak membebani seorang penguasa kecuali apa yang telah Ia terangkan dalam al-Qur’an.” Hal ini sesuai firman Allah:
   • • •                            
“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

d. Hukuman bagi pezina.
Semua agama samawi mengharamkan zina, sebab zina merusak nasab, menyebarkan maksiat dan penyakit, serta merusak keluarga dan pranata sosial di dalam masyarakat.
Hukuman bagi pelaku zina adalah terbagai menjadi dua kategori pelanggar:
a. Cambukan seratus kali bagi yang belum menikah.
Allah ta’ala berfirman:
• •  •                         
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

b. Rajam bagi yang telah menikah.
Sabda Rasulullah SAW:

بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا.
8. Susunan pemerintahan di Negara Islam
Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa kecenderungan kaum radikalis yang berupaya memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dengan alasan kurang sempurnannya pemberlakuan hukum Allah atau mereka yang ingin hijrah keluar dari sistem kepemerintahan yang menurut mereka “tidak Islami” sebagai upaya yang menentang fitrah perjuangan. Menurut Yusuf al-Qardhawi sejauh posisi di pemerintahan didominasi kekuatan muslimin, walaupun belum sempurna, tetap seorang muslim wajib taat padanya. Selama tidak bermaksiat kepada Allah dan RasulNya. Sebab mempertahankan tanah air adalah kewajiban orang Islam dimanapun berada, termasuk di dalamnya adalah memperjuangkan pemberlakuan syari’at Islam sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kondisi seperti di atas sebagai mana dinayatakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Uluwiyat al-Harakah al-Islamiyah fi-l-Marhalati-l-Qadimah belum dinilai sebagai kondisi dharurat yang membolehkan muslim hijrah dari tanah airnya, atau melakukan pemberontakan untuk menegakkan sistem yang mereka yakini, hingga tidak juga dibenarkan untuk meminta bantuan pihak asing untuk melengserkan tampuk kepemimpinan yang sah selama mereka belum terdlalimi selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana .
1. Syarat Pemimpin Negara Islam dan Pejabat
2. Suksesi Pemerintahan
Al-Qardhawi tidak menghendaki suksesi yang terjadi di Negara Islam sebagaimana suksesi yang biasa dilakukan oleh sistem monarki, yakni dengan menurunkan kekuasaan kepada keturunannya atau kaum kerabatnya, sebab ia menilai garis kepemimpinan dalam Negara Islam tidak bisa diwariskan, ia harus dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembannya.
3. Pembagian Sistem Pemerintahan dalam Negara Islam
Unsur pembentuk sistem pemerintahan yang dikenal secara umum adalah adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan adanya pejabat yang memangku berbagai jabatan di lembaga yang ada.
Yusuf al-Qardhawi membagi kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang berjalan di Negara menjadi beberapa bagian berikut ini:

a. Lembaga Legislatif
1. Kritereria anggota lembaga legislatif
Al-Qardhawi menerangkan pemimpin dan pejabat Negara Negara ini ada empat poin pokok:
a. Adil.
b. Kuat, tidak lemah lahir bathin.
c. Jujur, tidak pernah memliki record penyelewengan dalam menjabat atau sebelum menjabat.
d. Menguasai management pengaturan pemerintahan dan umat. Dan ketika empat kriteria di atas tidak ditemukan dalam diri seorang calon pemimpin Negara Islam, maka tidak diperbolehkan untuk memilihnya, kecuali dalam kondisi darurat, karena kedahruratan membolehkan sesuatu yang asal terlarang.
e. Dipilih oleh rakyat.
2. Proses Pemilihan
Ahlu-l-Syura, yang lebih spesifik desebut sebagai Ahlu-l-Halli wa-l-‘Aqdi: yang berisi para utusan dar partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui PEMILU. Kekuasaan lembaga ini bertugas mengotrol keijakan dan kinerja lembaga eksekutif (pemerintah) dalam rangka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Al-Qardhawi bersebrangan dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa ahlu-l-halli wa-l-‘aqdi adalah hasil pilihan penguasa yang diharapkan menunjang kebijakan politik mereka dalam mengelola Negara. Maka pendapat al-Qardhawi ini kemudian bisa kita lihat pada tanggungjawab lembaga legislatif menurutnya dengan mengatakan:
“إن هذه الأحزاب دات الطريقة المتنوعة في بحث المسائل المختلفة، و الرأي المحكم هو الأغلبية.”
“(Lembaga legislatif) berisi mereka yang berasal dari berbagai partai politik yang bertugas membahas berbagai masalah kebangsaan yang bermacam-macam. Dan suara yang dimenangkan dalam lembaga ini dalah mayoritas suara dari mereka. (terj. Peneliti)”

Pemilu di mata Yusuf al-Qardhawi dibenarkan dalam agama Islam, sebab ia termasuk persaksian kepada kebaikan dan kemampuan seseorang untuk mewakili kepentingan umat yang harus diperjuangkan di lembaga legislatif.
Proses pemilu yang secara formal tidak sebelumnya dikenal dalam Islam, disepakati oleh Yusuf al-Qardhawi, mengingat hal ini sesuai dengan semangat Islam untuk menempatkan orang sesuai kemampuannya dengan memperjuangkan kepentingan Negara yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah:
                                
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

3. Tugas atau Kewajiban
a. Al-Qardhawi menilai keberadaan lembaga legislatif ini adalah sebuah kewajiban sistem pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan, sebab mereka akan memberikan dukungan politik bila eksekutif berada pada jalur yang benar serta mengontrol dengan menasehatinya bahwa meng-impeachment kepala Negara atau pemerintah bila keluar dari garis kebijakan.
b. Tugas lain yang dimiliki oleh lembaga legislatif (ahlu-l-halli wa-l-aqdi) adalah memilih khalifah atau pimpinan Negara (presiden). Dalam hal ini suara masyoritas adalah sebagai pemenang dalam proses pemilihan khalifah atau presiden, al-Qardhawi menyandarkan pendapatnya ini pada petunjuk Umar yang menyuruh enam orang shabat untuk membentuk ahlu-l-halli wa-l-aqdi yang bertugas untuk menunjuk seorang khalifah atau pimpinan Negara dari antara mereka dan agar yang lain mentaati setiap kebijakannya, hingga kemudian terpilihlah Utsman bin Afwan dalam peristiwa ini.
c. Tugasnya yang lain adalah menyusun sistem perundangan yang akan diberlakukan di Negara tersebut. Merubahnya (mengamandemen) bila dibutuhkan, atau bahkan mencabutnya bila bertentangan dengan syariat Islam.
b. Lembaga Eksekutif
Yusuf al-Qardhawi menyebut lembaga eksekutif ini sebagai majlisu-t-Tandfidz.
1. Proses Pemilihan dan Kriteria
Kriteria kepala Negara atau pejabat publik yang lain menurut Yusuf al-Qardhwai adalah:
Al-Qardhawi menerangkan pemimpin dan pejabat Negara Negara ini ada empat poin pokok:
a. Terpercaya, tidak pernah terbukti berdusta.
b. Kuat, tidak lemah lahir bathin.
c. Jujur, tidak pernah memliki record penyelewengan dalam menjabat atau sebelum menjabat.
d. Menguasai management pengaturan pemerintahan dan umat.
e. Kepala Negara atau khalifah dipilih, ditentukan dan dilantik oleh lembaga legislatif (ahlu-l-halli wa-l-aqdi). Sebagaimana yang telah dilakukan Umar bin Khattab saat menunjuk enam orang untuk menjadi ahlu-l-hallai wal-aqdi yangbertugas memilih khalifah diantara mereka, akhirnya terpilih Utsman bin Afwan. Setelah mengalami pemilihan umum yang dilakukan oleh Abdurrahmn bin Auf dengan menanyakan kepada pada penduduk siapa yang menurut mereka paling layak menduduki kursi Khalifah sepeninggal Umar. Penduduk mayoritas memilih Utsman bin Afwan, akhirnya ahlu-l-hallai wa-l-aqdi memilih Utsman bin Afwan dengan mempertimbangkan agama, kepribadian Utsman dan pilihan penduduk.
Dan ketika kriteria di atas tidak ditemukan dalam diri seorang calon pemimpin Negara Islam, maka tidak diperbolehkan untuk memilihnya, kecuali dalam kondisi darurat, karena kedahruratan membolehkan sesuatu yang asal terlarang. Dan ketaatan kepada mereka adalah kewajiban umat Islam. Sebagaimana pernyata Rasulullah SAW:
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي
“Barangsiapa mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang mengingkariku, maka ia telah mengingkari Allah. Dan barangsiapa mantaati pemimpinnya maka ia telah mentaatiku, dan barangsiapa mengingkari pemimpinnya maka ia telah mengingkariku. (terjm. Peneliti)”

2. Tugas dan Kewajiban
Tugas dan kewajiban lembaga legislatif ini adalah:
a. Mengatur jalannya pemerintahan.
b. Mengawal berjalannya hukum Allah di Negara tersebut.
c. Melaksanakan perundangan yang telah ditetapkan oleh ahlu-l-halli wa-l-aqdi (lembaga legisletif). Dan tidak dibenarkan membuat keputusan pemerintah yang menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.
c. Lembaga Yudikatif
Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa hak kehakiman hanya ada ditangan Allah. Sebagaimana ditetapkan para ahli ushul, bahwa hakim mutlak adalah Allah dan nabiNya sebagai pengejawantahan hukum Allah, sebab hak untuk memerintah dan melarang adalah hak Allah, Yang Maha bisa menghalalkan sesuatu juga menetapkan keharaman atas sesuatu. Yang Maha menetapkan hukum dan syariat. Hal ini bersumber dari ayat al-Qur’an:
         •                       ••   
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
Yusuf al-Qardhawi membagi sifat kehakiman Allah menjadi dua hal besar:
1. Hakimiyah Kauniyah Qadriyah.
Yang berarti sesungguhnya Allah Yang Maha Mencipta segala hal, mengurusinya, yang dengan takdirNya segala macam makhluk menjalani perjalanan waktu. Firman Allah ta’ala:
                              •   ••  
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Maka yang dimaksud peletakkan hukum di sini adalah peletakan hukum alam, seperti terbitnya matahari dari timur, beredarnya bintang dan planet di garis edar amsing-masing, tumbuhan memasak makanan dengan fotosintesis, dan lain-lain.
2. Hakimiyah Tasyri’iyah Amriyah.
Yang dimaksud usuf al-Qardhawi dengan Hakimiyah Tasyri’iyah Amriyah adalah hak penetapan atas aturan dari perintah dan larangan, pemaksaan dan pilihan yang diturunkan dengan al-Qur’an dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yang di dalamnya tercakup penghalalan, pengharaman, dan penetapan status hukum terhadap sesuatu benda atau pekerjaan. Hukum ini sesunggunya berlaku bagi manusia secara umum, sebab Allahlah yang menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi.
3. Proses Pemilihan dan Kriteria
Yusuf al-Qardhawi menerangkan bahwa hakim Negara dipilih oleh lembaga eksekutif untuk diajukan kepada lembaga legislatif untuk disahkan.
Kriteria hakim Negara menurut Yusuf al-Qardhawi adalah:
Negara ini ada empat poin pokok:
a. Terpercaya, tidak pernah terbukti berdusta.
b. Kuat, tidak lemah lahir bathin.
c. Jujur, tidak pernah memliki record penyelewengan dalam menjabat atau sebelum menjabat.
d. Mengasai hukum Allah dan Rasulnya.
e. Mengetahui hukum secara definitive, Memahami Ushul dan furu’ secara baik, memahami perubahan peristiwa hykum di masyarakat, memahami nilai moral, mengatahui tingkatan kemashlahatan, mengetahui tujuan pemberlakuan syari’ah Islam.
f. Kepala Negara atau khalifah dipilih, ditentukan dan dilantik oleh lembaga legislatif (ahlu-l-halli wa-l-aqdi) yang kemudian diutus untuk menjadi hakim agung atau hakim di berbagai wilayah Negara yang ditunjuk.
4. Tugas dan Kewajiban
Tugas dan kewajiban hakim menurut Yusuf al-Qardhawi adalah:
a. Hakim Negara berkewajiban untuk mengawal keberlangsungan hukum sepertihalnya yang diturunkan Allah dan dicontohkan Rasullah SAW.
b. Menetapkan hukum bagi urusan manusia dengan hukum Allah. Hal ini ia sandarkan kepada firman Allah:
                              •   ••  
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Maka hukum mentaati keputusan hukum bagi rakyat, yang telah diambil oleh hakim Negara adalah wajib, sebagaimana kewajiban taat mereka kepada khalifah atau presiden Negara.
9. Sistem pengelolaan harta Negara Islam
1. Jenis harta Negara
a. Ghanimah (rampasan perang)
Ghanimah menurut al-Qardhawi adalah apapun yang diperoleh oleh umat Islam di medan perang, dan oleh syariat dibenarkan untuk dimiliki secara penuh. Yang termasuk ghanimah menurutnya adalah: senjata, uang, pakaian, dan berbagai benda yang mungkin dibawa dan dipindahkan. Adapun tanah taklukan tidak diperkenankan untuk dibagi menjadi ghanimah bagi tentara yang ikut berperang dan hendaknya tetap diberikan kepada pemilik untuk diambil pajaknya sebagaimana ketatapan Umar r.a. tentang hal ini.
b. Fai (upeti)
Qardhawi tidak banyak membahas masalah fai ini, namun yang bisa peneliti ambil dari tulisan al-Qardhawi mengenai fai adalah bahwa fai tidak dikenankan kepada orang yang telah Islam, ini hanya dikenakan kepada mereka yang menjadi wilayah taklukan penguasa muslim. Dalam bukunya Fiqh Daulah, bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengurangi fai penduduk Mesir bahkan menghilangkan kewajiab ini di saat mayoritas penduduk mesir masuk Islam. Dan kewajiban yang dikenakan kepada mereka adalah kewajiban berzakat. Ini tercermin dari penolakannya atas usulan Gubernur Mesir yang ngotot untuk menarik fai kepada penduduknya dengan mengatakan:
لقد خَبُثْتَ بما فكرتَ، إن الله أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلّم ليهتدي الناس إلى الخير و لا ليجمعَ المالَ
“Engkau telah berbuat nista dengan pemikiranmu! Sesungguhnya Allah mengutus RAsulullah SAW untuk memberikan hidayah kepada sekalian manusia, bukan untuk menumpuk-tumpuk harta. (terjm. Peneliti)”

c. Zakat
Kewajiban pembayan zakat yang ada pada diri seorang muslim harus dilakukan dengan secepat-cepatnya, menunda-nudanya adalah terlarang. Ia memberikan hujjah untuk pemikirannya ini dengan firman Allah SWT:
              •  •      
“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Juga dengan ayat:
      •      
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”

Yusuf al-Qardhawi member penjelasan secara aqli bahwa umur dan urusan seseorang tidak ada yang bisa memastikan esok hari, apakah akan dilonggarkan untuk membayarkan zakat yang menjadi kewajibannya atau disempitkan oleh Allah, padahal ia telah pernah memiliki keluasan waktu dan harta untuk membayarkannya sebelumya. Bahkan Yusuf al-Qardhawi membenarkan siapapun yang berusaha menjaga keutamaan berzakat dengan membayarkannya sebelum waktunya.
2. Cara Pengelolaan harta Negara
a. Ghanimah (Rampasan Perang)
Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa 4/5 (empat perlima) bagian dari harta rampasan adalah hak mereka yang berperang, sedangkan yang 1/5 (seperlima) adalah hak Allah dan RasulNya, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil (orang yang kesusahan dalam perjalanan). Firman Allah ta’ala:
      •                             
“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang , Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil , jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan , Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Pembagian yang jelas telah diatur oleh Allah dalam al-Qur’an seperti ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah pembagian yang qath’i (baku).
Maka jelas, al-Qardhawi berpendapat bisa diambil kesimpulan hukum bahwa setelah dipotong 4/5 oleh pimpinan Negara/pimpinan perang untuk dibagikan kepada pasukan perang, maka yang 1/5 harus dimasukkan baitu-l-mal untuk di kelola oleh Negara yang di dalamnya ada lima orang yang berhak:
1. Rasulullah SAW. Al-Qardhawi tidak menjelaskan kemana hak Rasulullah SAW disalurkan ketika Beliau sudah wafat. Menurut peneliti seyogyanya hak Beliau di salurkan kepada ahli warisnya yang hidup, sebagaimana disalurkannya warisan kepada keturunannya dalam ilmu faraidl.
2. Kaum kerabat. Al-Qardhawi tidak menjelaskan kriteria kerabat. Peneliti menilai penafsiran kerabat adalah Kerabat Rasul, yakni Banu Hasyim dan Muthalib.
3. Anak yatim yang ada di wilayah hukum penguasa muslim.
4. Orang miskin yang ada di wilayah hukum penguasa muslim.
5. Dan ibnu-s-sabil (orang yang kesulitan dalam perjalanan di jalan Allah).
b. Cara Pengelolaan Zakat
Al-Qardhawi lebih cenderung untuk menggunakan pendapat jumhuru-l-ulama dalam pembagian zakat, yakni:
1. Fuqara dan masakin, fakir dalam pemahaman al-Qardhawi adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, dan miskin adalah mereka yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Konsep menarik dikemukakan oleh al-Qardhawi bila menemukan keluarga yang fakir atau miskin, maka mereka lebih layak untuk menerima zakat dari pada orang yang jauh.
2. Pengelola zakat, landasan yang digunakan al-Qardhawi dalam hal ini adalah firman Allah ta’ala:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
“Tidak dihalalkan bagi orang yang kaya menanyakan haknya atas zakat kecuali bagi lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah, pengelola zakat, gharim (orang kaya yang menanggung hutang yang banyak), yang membeli zakat dengan hartanya, orang kaya yang memiliki tetangga yang miskin. (terjm. Peneliti)”

Al-Qardhawi menyatakan bahwa orang yang kaya tidak memiliki hak atas zakat walapun ia pengelola zakat, sebab Negara telah membayarnya untuk pekerjaan yang ia lakukan, bila Negara tidak menanggung gajinya, maka mengambil zakat baginya adalah boleh.
3. Muallafah qulubuhum (orang kafir atau musyrik yang diharapkan hatinya terlunakkan untuk membantu kaum muslimin).
Yusuf al-Qardhawi membagi muallafah qulubuhum menjadi tujuh golongan:
a. Orang yang diharapkan keislamannya, juga keluarga dan kabilah atau sukunya.
b. Orang yang ditakutkan akan mendatangkan kemungkaran. Maka pemberian zakat atasnya dengan tujuan mencegah kemungkarannya.
c. Orang yang baru masuk Islam.
d. Pembesar kaum yang masuk Islam, sedangkan kaumnya masih kafir.
e. Pembesar kaum yang masuk Islam, namun tipis keimanannya.
f. Muslim yang menghadapi serangan musuh dan mereka yang menjaga keamanan negaranya.
g. Muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat kecuali dengan pemaksaan.

4. Budak muslim, yang diharapkan dengan zakat yang diberikan kepadanya bisa menebusnya hingga ia bisa merdeka.
5. Orang yang banyak hutangnya yang hutangnya berkembang (bunga-berbunga), sedangkan hartanya tidak mencukupinya untuk membayar hutang apalagi membayar zakat. Adapun orang yang berhutang dan hutangnya termasuk hutang yang tidak mungkin lagi bisa dikembalikan, sebab ketiadaan harta untuk melunasinya, maka tidak diwajibkan bagi penghutang untuk mengembalikan apa yang telah dia hutang.
6. Fi sabilillah. Dalam menafsirkan kata fi sabilillah dalam ayat innama-sh-shadaqatu, Yusuf al-Qardhawi menafsirkannya bahwa ia erat hubungannya dengan pembagian zakat, dan al-Qardhawi menyatakan bahwa fi sabillah tidak hanya ditujuakan kepada menreka yang berjuang di jalan Allah, tapi apapun urusan yang berhubungan dan mendukung perjuangan menuju tujuan agama yang dikehendaki Allah adalah masuk kategori fi sabilillah.
Jihad fi sabilillah oleh al-Qardhawi diartikan sebagai apapun langkah yang bisa ditempun dalam rangka menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar di segala medan perjuangan agama; pendidikan, sosial, politik, kebudayaan, keamanan, dan lain sebaginya. Bila di jaman penaklukan bisa diartikan sebagai perang dijalan Allah, maka di jaman yang tidak ada penaklukan di dalamnya, fi sabilillah diartikan al-Qardhawi sebagai perang pemikiran dengan keilmuan, pena dan informasi.
Mengirimkan zakat ke luar Negara bagi Negara, kelompok atau orang yang lebih membutuhkan juga dikategorikan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai fi sabilillah. Sebab ia memandang bahwa persaudaraan hakiki tidak terletak pada batasan geografi, namun ia berhubungan dengan ikatan keimanan yang telah mereka ikrarkan. Maka siapapun muslim yang menghajatkannya selayaknya ia mendapatkan prioritas pertolongan, dan menolongnya adalah termasuk fi sabilillah.
Dalil jihad fi sabilillah yang digunakan Yusuf al-Qardhawi adalah:
a. Sesungguhnya jihad fi sabilillah mencakup peperangan dengan mengangkat senjata. Sabda Rasulullah SAW:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
b. Termasuk kategori jihad fi sabilillah adalah pembelaan agama dari apapun yang menghancurkannya, serta penegakan kebenaran yang menyertainya. Hal ini adalah sebagai qiyas dari jihad fi sabilillah dengan mengangkat pedang yang memiliki tujuan yang sama.
c. Ibnu Sabil, menurut al-Qardhawi adalah siapapun orang Islam yang menjalani jalan kebenaran, seperti para dai, atau orang yang terancam jiwanya dalam membela Islam dan tidak memiliki harta yang cukup untuk menopang perjuangannya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
10. Pengertian Negara Islam
Komunitas yang ada di dalamnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama hidup di dalamnya dengan menggunakan aturan syariat Islam, sebagaimana yang pernah ada pada jaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW di al-Madinah al-Munawwarah.
Maka karakter Negara Isam menurut Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut:
a. Bukan Negara agama sebagaimana yang sering didevinisikan oleh kaum orientalis Barat yang pimpinan negaranya disetir oleh pemuka agama dan mengksplotasi rakyat dengan janji-jani agama namun sebenarnya hanya untuk kepentingan dunia
b. Pemimpin Negara Islam bukanlah orang yang ma’shum dan pejabat Negara yang menopang pemerintahannya tidak pula ma’shum, namun mereka adalah manusia biasa yang berperilaku benar dan bisa melakukan kesalahan.
c. Berasaskan Islam yang dikondisikan memiliki lingkungan dan nuansa kehidupan yang Islami dan meneyelesaikan urusan politik kenegaraan dengan jalan muyawarah-mufakat.
d. Negara menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW.
e. Negara Islam sebenarnya adalah Negara yang berbasis kepada kepercayaan publik, namun ia sangat keras menolal model Negara rakyat seperti yang dimaksud demokrasi, ia menyatakan bahwa Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan.
f. Tujuan pendirian Negara ini haruslah al-amru bi-l-ma’ruf wa-n-nahyu ‘ani-l-munkar (penegakkan yang makruf dan pencegahan yang mungkar). Hingga diharapkan Negara Islam bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Allah SWT.
g. Yusuf al-Qardhawi tidak mengingkari adanya berbagai bentuk Negara, termasuk state nation, hal ini bisa dibutikan dari pendapatnya yang mendorong umat Islam untuk mengikuti proses politik yang berjalan di Negara masing-masing termasuk PEMILU dalam menentukan pimpinan Negara dan lain sebagainya. Maka gagasan Negara Islam sebagai Negara yang tidak mengenal batasan geografi adalah sebagai bentuk perwujudan sikap persaudaraan muslim yang harus dimiliki, dengan artian siapapun muslim yang teraniaya di Negara manapun harus dibela jiwa dan raga, sebab ia memandang ia saudara seiman, bukan sebagai orang asing yang dibatasi wilayah geografi negara. Sikap konsisten membantu kesulitan umat Islam di Negara lain ini ditunjukkan al-Qardhawi saat ia diutus membela penduduk Palestina yang dijajah Israel dan berangkat berjuang ke sana pada tahun 1948 yang akhirnya membawanya masuk penjara Mesir. Langkah memperjuangkan umat Islam ia lakukan di segala sisi dari dakwah, ekonomi, pendidikan hingga urusan sosial. Ini tercermian dari berbagai jabatan yang ia sandang.
h. Dia tidak memiliki maksud bahwa Negara Islam adalah Negara yang berbasis Khilafah Islamiyah.
i. Ia menyebutkan syarat disebut sebagai Negara Islam adalah:
(1) Bersumber ushul agama Islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits.
(2) Memiliki pemimpin yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, sebagai pemimpin yang Islami.
11. Hukum mendirikan kepemimpinan dalam Negara Islam
Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa mengimani dan menyatakan dengan jelas sistem pemerintahan Islam dalam sebuah Negara adalah kewajiban setiap muslim. Sebab ia melihat tidak mungkin menegakkan syari’at Allah tanpa penegakan sistem kepemerintahan yang Islami.
12. Sistem Perundang-undangan yang berlaku di Negara Islam
1. Sumber Hukum
Al-Qardhawi menyebutkan bahwa Undang-undang Dasar yang diterapkan di Negara Islam harus bersumber dari Islam.
Bila hukum yang ditegakkan dalam sebuah kepemerintahan bukanlah berdasar kepada Islam, maka ia menyatakan umat Islam tidak wajib mentaatinya. Banyak kalangan yang menentang pendapat al-Qardhawi di atas dengan alasan pernyataan di atas hanya bisa digunakan di Negara yang benar-benar memberi label Islam di namanya, dalam hal ini peneliti menilai bahwa pernyataan Yusuf al-Qardhawi di atas tidak bertantangan dengan kenyataan apapun, sebab Negara Islam bukanlan Negara yang harus dilabeli dengan nama Islam secara jelas seperti halnya Indonesia, namun bila di dalamnya ruh dan semangat sumber dasar hukum Islam telah diakomodir, maka wajib hukumnya mentaati.
Bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan.
Maka bisa digaris bawahi bahwa sumber hukum Negara Islam yang diakui oleh Yusuf al-Qardhawi adalah: Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas.
2. Model Penerapan Hukum yang Berlaku
Yusuf al-Qardhawi sangat mencela siapapun yang meninggalkan berhukum kepada hukum Allah, sedangkan ia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, hingga memasukkannya dalam kategori kekafiran bila ia telah mengetahui arti wajib mengikuti perintah berhukum kepada hukum Allah, keengganannya berhukum kepada hukum Allah adalah pembangkangan atas perintah Tuhan adalah kekufuran. Kekafiran yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak menimbulkan akibat sesorang keluar dari agama (murtad), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas.
Beberapa contoh kasus penegakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Islami:

e. Hukuman bagi perampok dan pemberontak.
Perampok dan pemberontak layak diganjar hukuman mati, atau salib, atau dipotong kedua tangannya atau kedua kakinya, atau diasingkan dari komunitas masyarakat.
f. Hukuman bagi pencuri.
Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Ayat perintah potong tangan menurut al-Qardhawi adalah ayat muhkamat yang tidak menghajatkan ta’wil. Yang dimaksud dengan pencuri adalah siapaun yang mengambil harta orang lain tanpa hak dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa kedharuratan yang menyertainya. dan batasan potong tangan adalah pergelangannya.
Bila seorang bapak mengambil harta anaknya, maka tidak boleh dipotong tangannya, Pembantu yang mengambil harta tuannya sebab kekurang-cukupannya terhadap harta hingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
g. Hukuman bagi pembunuh dan pelukaan.
Pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja harus juga dihukum bunuh sebagaimana ia telah menghilangkan nyawa orang yang dibunuh.
h. Hukuman bagi pezina.
Hukuman bagi pelaku zina adalah dibagi Yusuf al-Qrdhawi menjadi dua kategori pelanggar: Cambukan seratus kali bagi yang belum menikah, rajam bagi yang telah menikah.

13. Susunan pemerintahan di Negara Islam
Sejauh posisi di pemerintahan didominasi kekuatan muslimin, walaupun belum sempurna, tetap seorang muslim wajib taat padanya. Selama tidak bermaksiat kepada Allah dan RasulNya. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Uluwiyat al-Harakah al-Islamiyah fi-l-Marhalati-l-Qadimah menyatakan belum dinilai sebagai kondisi dharurat yang membolehkan muslim hijrah dari tanah airnya, atau melakukan pemberontakan untuk menegakkan sistem yang mereka yakini, hingga tidak juga dibenarkan untuk meminta bantuan pihak asing untuk melengserkan tampuk kepemimpinan yang sah selama mereka belum terdlalimi selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana.
Al-Qardhawi tidak menghendaki suksesi yang terjadi di Negara Islam sebagaimana suksesi yang biasa dilakukan oleh sistem monarki, sebab garis kepemimpinan dalam Negara Islam tidak bisa diwariskan, ia harus dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembannya.
Unsur pembentuk sistem pemerintahan yang dikenal secara umum adalah adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan adanya pejabat yang memangku berbagai jabatan di lembaga yang ada.
1. Pembagian Sistem Pemerintahan dalam Negara Islam
Yusuf al-Qardhawi membagi kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang berjalan di Negara menjadi beberapa bagian berikut ini:
d. Lembaga Legislatif
4. Kritereria anggota lembaga legislatif
Al-Qardhawi menerangkan pemimpin dan pejabat Negara Negara ini ada empat poin pokok: Adil, Kuat (tidak lemah lahir bathin), Jujur, menguasai management pengaturan pemerintahan dan umat, dipilih oleh rakyat.
Ketika empat kriteria di atas tidak ditemukan dalam diri seorang calon pemimpin Negara Islam, maka tidak diperbolehkan untuk memilihnya, kecuali dalam kondisi darurat.
5. Proses Pemilihan
Ahlu-l-Syura, yang lebih spesifik desebut sebagai Ahlu-l-Halli wa-l-‘Aqdi: yang berisi para utusan dar partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui PEMILU.
Pemilu di mata Yusuf al-Qardhawi dibenarkan dalam agama Islam, sebab ia termasuk persaksian kepada kebaikan dan kemampuan seseorang untuk mewakili kepentingan umat yang harus diperjuangkan di lembaga legislatif.
6. Tugas atau Kewajiban
d. Menasehatinya bahwa meng-impeachment kepala Negara atau pemerintah bila keluar dari garis kebijakan.
e. Memilih khalifah atau pimpinan Negara (presiden). Yang didukung oleh mayoritas suara dalam majelis/parlemen.
f. Menyusun sistem perundangan yang akan diberlakukan di Negara tersebut. Merubahnya (mengamandemen) bila dibutuhkan, atau bahkan mencabutnya bila bertentangan dengan syariat Islam.

e. Lembaga Eksekutif
Yusuf al-Qardhawi menyebut lembaga eksekutif ini sebagai majlisu-t-Tandfidz.
3. Proses Pemilihan dan Kriteria
Al-Qardhawi menerangkan pemimpin dan pejabat Negara Negara ini ada empat poin pokok: sepertihalnya kriteria pejabat lembaga legislatif ditambah keterangan bahwa kepala negara atau khalifah dipilih, ditentukan dan dilantik oleh lembaga legislatif (ahlu-l-halli wa-l-aqdi).
Dan ketika kriteria di atas tidak ditemukan dalam diri seorang calon pemimpin Negara Islam, maka tidak diperbolehkan untuk memilihnya, kecuali dalam kondisi darurat, karena kedahruratan membolehkan sesuatu yang asal terlarang.
4. Tugas dan Kewajiban
Tugas dan kewajiban lembaga legislatif ini adalah: Mengatur jalannya pemerintahan, Mengawal berjalannya hukum Allah di Negara tersebut. Melaksanakan perundangan yang telah ditetapkan oleh ahlu-l-halli wa-l-aqdi (lembaga legisletif), dan tidak dibenarkan membuat keputusan pemerintah yang menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.
f. Lembaga Yudikatif
Yusuf al-Qardhawi membagi sifat kehakiman Allah menjadi dua hal besar:
5. Hakimiyah Kauniyah Qadriyah.
Yang berarti sesungguhnya Allah Yang Maha Mencipta segala hal, mengurusinya, yang dengan takdirNya segala macam makhluk menjalani perjalanan waktu.
6. Hakimiyah Tasyri’iyah Amriyah.
Hakimiyah Tasyri’iyah Amriyah adalah hak penetapan atas aturan dari perintah dan larangan, pemaksaan dan pilihan yang diturunkan dengan al-Qur’an dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yang di dalamnya tercakup penghalalan, pengharaman, dan penetapan status hukum terhadap sesuatu benda atau pekerjaan.
Hukum ini sesunggunya berlaku bagi manusia secara umum, sebab Allahlah yang menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi.
7. Proses Pemilihan dan Kriteria
Yusuf al-Qardhawi menerangkan bahwa hakim Negara dipilih oleh lembaga eksekutif untuk diajukan kepada lembaga legislatif untuk disahkan.
Kriteria hakim Negara menurut Yusuf al-Qardhawi adalah:
Negara ini ada empat poin pokok: sperti criteria pejabat lebislatif dan eksekutif ditambah dengan: Mengasai hukum Allah dan Rasulnya, mengetahui hukum secara definitif, memahami ushul dan furu’ secara baik, memahami perubahan peristiwa hukum di masyarakat, memahami nilai moral, mengatahui tingkatan kemashlahatan, mengetahui tujuan pemberlakuan syari’ah Islam.
Hakim agung atau hakim wilayah, ditentukan dan dilantik oleh lembaga legislatif (ahlu-l-halli wa-l-aqdi) yang kemudian diutus untuk menjadi hakim agung atau hakim di berbagai wilayah Negara yang ditunjuk.
8. Tugas dan Kewajiban
Tugas dan kewajiban hakim menurut Yusuf al-Qardhawi adalah:
c. Mengawal keberlangsungan hukum sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah.
d. Menetapkan hukum bagi urusan manusia dengan hukum Allah.
Maka hukum mentaati keputusan hukum bagi rakyat, yang telah diambil oleh hakim Negara adalah wajib, sebagaimana kewajiban taat mereka kepada khalifah atau presiden Negara.
14. Sistem pengelolaan harta Negara Islam
1. Jenis harta Negara
Al-Qardhawi membagi harta Negara menjadi tiga bagian utama: Ghanimah (rampasan perang), Fai (upeti), Zakat.
2. Cara Pengelolaan harta Negara
c. Ghanimah (Rampasan Perang)
Yusuf al-Qardhawi menilai bahwa 4/5 (empat perlima) bagian dari harta rampasan adalah hak mereka yang berperang, sedangkan yang 1/5 (seperlima) adalah hak Allah dan RasulNya, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil (orang yang kesusahan dalam perjalanan).
Pembagian yang jelas telah diatur oleh Allah dalam al-Qur’an seperti ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah pembagian yang qath’i (baku). Dalam keterangannya Yuauf al-Qardhawi menjabarkan pembagian sebagai berikut:
6. Rasulullah SAW. Al-Qardhawi tidak menjelaskan kemana hak Rasulullah SAW disalurkan ketika Beliau sudah wafat. Menurut peneliti seyogyanya hak Beliau di salurkan kepada ahli warisnya yang hidup, sebagaimana disalurkannya warisan kepada keturunannya dalam ilmu faraidl.
7. Kaum kerabat. Al-Qardhawi tidak menjelaskan kriteria kerabat. Peneliti menilai penafsiran kerabat adalah Kerabat Rasul, yakni Banu Hasyim dan Muthalib.
8. Anak yatim yang ada di wilayah hukum penguasa muslim.
9. Orang miskin yang ada di wilayah hukum penguasa muslim.
10. Dan ibnu-s-sabil (orang yang kesulitan dalam perjalanan di jalan Allah).
d. Cara Pengelolaan Zakat
Al-Qardhawi lebih cenderung untuk menggunakan pendapat jumhuru-l-ulama dalam pembagian zakat, yakni:
7. Fuqara dan masakin, fakir dalam pemahaman al-Qardhawi adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, dan miskin adalah mereka yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Konsep menarik dikemukakan oleh al-Qardhawi bila menemukan keluarga yang fakir atau miskin, maka mereka lebih layak untuk menerima zakat dari pada orang yang jauh.
8. Pengelola zakat, Al-Qardhawi menyatakan bahwa orang yang kaya tidak memiliki hak atas zakat walapun ia pengelola zakat, sebab Negara telah membayarnya untuk pekerjaan yang ia lakukan, bila Negara tidak menanggung gajinya, maka mengambil zakat baginya adalah boleh.
9. Muallafah qulubuhum (orang kafir atau musyrik yang diharapkan hatinya terlunakkan untuk membantu kaum muslimin).
Yusuf al-Qardhawi membagi muallafah qulubuhum menjadi tujuh golongan:
h. Orang yang diharapkan keislamannya, juga keluarga dan kabilah atau sukunya.
i. Orang yang ditakutkan akan mendatangkan kemungkaran. Maka pemberian zakat atasnya dengan tujuan mencegah kemungkarannya.
j. Orang yang baru masuk Islam.
k. Pembesar kaum yang masuk Islam, sedangkan kaumnya masih kafir.
l. Pembesar kaum yang masuk Islam, namun tipis keimanannya.
m. Muslim yang menghadapi serangan musuh dan mereka yang menjaga keamanan negaranya.
n. Muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat kecuali dengan pemaksaan.
10. Budak muslim, yang diharapkan dengan zakat yang diberikan kepadanya bisa menebusnya hingga ia bisa merdeka.
11. Orang yang banyak hutangnya yang hutangnya berkembang (bunga-berbunga), sedangkan hartanya tidak mencukupinya untuk membayar hutang apalagi membayar zakat.
12. Fi sabilillah. Dalam menafsirkan kata fi sabilillah dalam ayat innama-sh-shadaqatu, Yusuf al-Qardhawi menafsirkannya bahwa ia erat hubungannya dengan pembagian zakat, apapun urusan yang berhubungan dan mendukung perjuangan menuju tujuan agama yang dikehendaki Allah adalah masuk kategori fi sabilillah.
B. Saran
Perkembangan dunia perpolitikan mendorong umat Islam untuk tetap eksis mengikutinya, namun tetap harus cermat memilahnya agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan sebuah negara.
Peneliti menyarakan agar umat Islam tetap memiliki kemampuan untuk menentukan cara berpolitik dan bernegara yang sesuai dengan Islam, yakni: (1) Bahwa menegakkan sistem pemerintahan Islam adalah kewajiwan setiap muslim, adapun bentuk Negara disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan untuk diterapkannya, namun peneliti lebih menyarakan untuk berkiblat kepada sistem “demokrasi Islami” ala Yusuf al-Qardhawi, sebab model ini yang peneliti paling sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. (2) Sistem perundang-undangan yang dijalankan harus bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, dan diterapkan sesuai perintah Allah dan petunjuk RasulNya. (3) Bentuk sistem pemerintahan yangt ideal terdiri dari tiga unsur lembaga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sesuai dengan paparan di atas. (4) Pengelolaan harta Negara harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan melihat perkembangan sistem dan tata kelola perokonomian dunia yang selalu berkembang.
Peneliti berharap masukan dan saran yang konstruktif bagi penelitian yang dilakukan guna kesempuraan agar bisa diambil darinya manfaat yang lebih besar.

DAFATAR PUSTAKA
Abdi-l-Bar, Ibnu. 1412 H. Al-Isti’ab. Juz: III. Mesir: Dar al-Jail.
Abdurraziq, Ali. 1993. Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedia Masalah-masalah Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Abu, Dawud, t.t. Sunan Abi Dawud. al-Maktabah Al-Mausu’ahal. Kitabu-l-Jihad. Bab: fi al-Qaum yusafirun yu’maruna ahadahum.
Al-Banna, Imam Asy-Syahid Hasan. t.t. Majmu’u-r-Rasail Hasan Al-Banna. Kairo: Daru-s-Syihab.
Al-Bukhari al-Ja’fi, al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bi Ibrahim bin Mughirah bin Barzanzabi. 1994. Shahih al- Bukhari. Jilid: IV. Libanon-Beirut: Daru-l-Fikri. Kitab: Ahkam. No Hadits: 7137.
Al-Ghazali, al-Imam. Ihya’ Ulumuddin. Juz: I. Bab: al-‘Ilm.
Al-Hashir, Sulaiman bin Shalihal. 2003. Pemikiran DR. Yusuf Al-Qardlawi dalam Timbangan. Bogor: Pustaka Imama Asy-Syafi’i.
Ali, Muhammad Ali. 2000. Manaqibu Amiru-l-Mukminin Umar bin Al-Khattab. Uni Emirat Arab: Maktabah Usrah.
Al-Iskandari, Umar. t.t. At-Tarikh al-Islami. Gontor: Darussalam Press.
Al-Khatib, Nu’man Ahmad. Rajab 1406 H/April 1986. Mauqifu-l-Fikr as-Siyasi min al-Ahzab al-Islami. Rabat-al-Maghrib: Majalah Dauriyah Tashduha al-Munadlamam al-Islamiyah li-l-Tarbiyah wa-l-‘Ulum. Dinukik dari At-Thahlawi, Sulaiman. 1987. Umar bin al-Khattab wa Usulu Ilmi as-Siyasah wa-l-Idarah al-Haditsah. Kairo.
Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. 2003. Pemikiran DR Yusuf al-Qardhawi dalam Timbangan. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i. hal: 309-311. Lihat juga Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. Pedoman Bernegara dalam Presfektif Islam.Op.Cit.
Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan as-Suyuti, Jalaluddin Abdu-r-Rahman bin Abi Bakar. 1407 HAL. Tafsiru-l-Imamain al-Jalalain . Damsik: Dar Ibnu Katsir.
Al-Maududi, Abu Al-‘Ala. 1988. Khilafah dan Kerajaan. (terjemah: Muhammad Al-Baqir). Bandung: Mizan.
Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi. 2006. Al-Ahkam As-Sultaniyah wa-l-Wilayah Ad-Diniyahal. Libanon-Beirut: Daru-l-Kutub Al-Ilmiyahal.
Al-Qardhawi, Yusuf . 1982. Al-Hayah ar-Rabbaniyah wa al-Ilm. Mesir-Kairo: Daru-s-Syuruq.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1956. Risalah al-Azhar baina al-Amsi wa al-Yaum wa al-Ghad. Mesir-Kairo: al-Azhar asy-Syarif.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1976. Min Ajli-sy-Syahwah ar-Rasyidah. Kuwait: Daru-l-Qalam.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1981. Kaifa Nata’ammal Ma’a-th-Thurats wa at-Tamadzub. Kairo: Daru-s-Suruq.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1982. Al-Marja’iyyah al-‘Ulya li-l-Qur’an. Kairo: Daru-s-Suruq.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1992. Uluwiyat al-Harakah al-Islamiyah fi-l-Marhalati-l-Qadimah. Mesir-Kairo:Maktabah Wahbah.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. Al-Islam dan Ilmaniyah.Mesir-Kairo: Daru-s-Safwah.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. Fatwa-fatwa Kontemporer. Juz: II. Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999 M/1419 H. Min Fiqhi-l-Daulah Fi-l-Islam. Libanon-Beirut: Daru-s-Syuruq.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. 70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimun. Jakarta; Pustaka Kautsar.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. Fiqih Negara. Jakarta: Robbani Press.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. Hukum Zakat. Bandung: Mizan dan Bogor: Litera Antar Nusa.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. Pedoman Bernegara dalam Presfektif Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Islam Abad 21. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Sekuler Ekstrim. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. Syakhsiyah al-Alam al-Islami. Mesir-Kairo: Maktabah Wahbah. Cetakan: I..
Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. Halal dan Haram.Solo: Era Interrnedia.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1994. Al-Fatawa al-Mu’ashirah. Juz: I. Kuwait: Daru-l-Qalam.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. Al-Fatawa al-Mu’ashirah. Juz: II. Kuwait: Daru-l-Qalam.
Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Hayah ar-Rabbaniyah wa-l-Ilm. Kairo: Daru-sy-Syuruq.
Al-Qardhawi, Yusuf. Ibnu Qaryah wa-l-Kuttab.
Al-Qardhawi, Yusuf.1994. Fatawa Mu’ashirah. Jilid: I. Lebanon-Beirut: Daru-l-Wafa.
Al-Qardhawy, Yusuf. 1998. Pedoman Bernegara dalam Presfektif Islam. Terjemahan. Kathur Suhardi. 1999. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Al-Qardhawy, Yusuf. 1999. Pedoman Bernegara dalam Presfektif Islam. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
Al-Qurtubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. 2006 M/1427 HAL. Al-Jami’ li Ahkami-l-Qur’an. Jilid I. Libanon-Beirut: Muassasah Arrisalah.
Aqil Siraj, Said. 2007. Video Rekaman Ceramah Agama dalam rangka Maulid Nabi. Pondok Pesantren Salafy Terpadu Arrisalah Lirboyo Kediri.
Arnold, Thomas. 1942. The Caliphate. Oxford.
Ar-Raisi, Dliau-d-Din. 1979. An-Nadhariyat as-Siyasah al-Islamiyah. Mesir-Kairo: Maktabah Daru-t-Turats.
Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2002. Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, Terjemahan oleh Rahman Samson. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
As-Sayih, Ahmad Abdurrahman. 1993. Fi al-Ghazwi al-Fikri. Qatar: Kementrian wakaf dan Urusan Agama Islam Qatar.
Asshiddiqie, Jimly. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pres.
Ath-Thabari. Tarikhu-l-Umam wa-l-Muluk.
Bayumi, Zakaria Sulaiman. 1979. Al-Ikhwan al-Muslimun, al-Jama’ah al-Islamiyah fi al-Hayah as-Siyasiyah al-Mishriyah. Cet: I. Mesir-Kairo: Maktabah Wahbah.
Departemen Agama RI. 2005. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. QS. Al-Baqarahal. Ayat.
En.Wikipedia.org/wiki/state_nation. Terakhir diakses pada 13 Maret 2012. Pukul 12.37.
Gufron. 2009. Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Negara Islam (Analisa tentang Konsep Wilayah Al Faqih). Tesis. Malang: Pascasarjana Hukum Islam.
Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press. Cet: II.
Hisyam, Ibnu. 1358 H. Syirah Ibnu Hisyam. Juz: 4. Mesir-Kairo: Makatabah at-Tijariah al-Kubra.
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara. terakhir diakses pada 28 Februari .2012. Pukul. 08.19 WIB.
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jenis%20jenis%20negara%20%5Bdoc%5 D&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Felearning.sman-mojoagung.sch.id%2Ftemp_berkas%2F(1274085068)MATERI%2520BAB%25202%2520SISTEM%2520PEMERINTAHAN.doc&ei=dHZNT-qKNcvJrAfpxY21Dw&usg=AFQjCNEm2ELr2xpVzG8f2ai94JnxGI6Vtg&sig2=Wsfkk2GhEvV_NGQR2-zuFQ&cad=rja. Didownload pada 28 Februari 2012 07.54 WIB.
Ibnu Katsir ad-Damsiqi, ‘Imadu-d-Din Abi Fida’ Ismail. t.t. Tafsiru-l-Qurani-l-‘Adhim. Jilid I. Jizyah: Maktabah Auladu-s-Syaikh li-t-Turats.
Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad, 1997 M/1418 HAL. Majmu’iu-l-Fatawa. Kairo: Al-Majlis Al-Islami Al-Asyawi.
Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad. tanpa tahun. at-Tafsir al-Kabir, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah.
Id. Wikipedia. org/wiki/Ikhwanul_Muslimin. Terakhir diakses pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 00.49 WIB.
Id.wikipedia/wiki/Indonesia. Terakhir diakses pada 12 Maret 2012. Pukul 07.11 WIB.
Id.wikipedia/wiki/Iran. Terakhir diakses pada 13 Maret 2012. Pukul 12.45 WIB.
Id.wikipedia/wiki/mesir. Terakhir diakses pada 14 Maret 2012. Pukul 20.12 WIB.
Id.wikipedia/wiki/Qatar. Terakhir diakses pada 14 Maret 2012. Pukul 21.34 WIB.
Id.wikipedia/wiki/Saudi Arabia. Terakhir diakses pada 14 Maret 2012. Pukul 21.30 WIB.
Id.wikipedia/wiki/Turki. Terakhir diakses pada 14 Maret 2012. Pukul 23.22 WIB.
Jindan, Khalid Ibrahim. 1999. Teori Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Kassab, Syaikh Akram. 2008. Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi. Terjemahan Muhyidon Mas Rida. 2010. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Khaldun, Ibnu. 1986. Muqaddimah Ibnu Khaldun. (terjemah: Ahmadie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus.
Khaldun, Ibnu. 2009. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beritu-Lebanon: Daru-l-Kutub.
Khan, Qomaruddin. 1987. Pemikiran Politik Merunut Ibnu taimiyahal. (terjemah: Anas Mahyuddin). Bandung: Pustaka.
Koderi, Muhammad.1999. Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara, Jakarta: Gema Insani Press.
Lammens. t.t.. Le Triumviart Abou Bakar, Omar et Abou Oboida, Melange de la Faculte. Beyrouth.
M. Moeliono, Anton. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Malaika, Musthofa.2001. Manhaj Dakwah Yusuf al-Qardhawi. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
Maskuri Bakri (Ed), Metode Penelitian Kualitatif, Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Visipress Media, Surabaya, 2009.
Maufur, Mustholah. 1991. Muslim in Britain. Wonosobo: Ratna Press.
Mausu’ah al-Hadits asy-Syarif. Shahih al-Bukhari. Kitab: al-Ahkam. Bab: asy-Syahadah takunu ‘indal-lhakim fi wilayatihi-l-qadla’.
Mausu’ah al-Hadits asy-Syarif. t.t. Abu Dawud. Bab: Man la yahillu lahu sualu az-Zakah.
Mausu’atu-l-Hadits asy-Syarif. Shahih al-Bukhari. Bab: Ati’ullah wa Ati’u-r-Rasula wa Ulil-Amri minkum.
Munawar, Rafi. 1995. Etika Politik Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Qutub, Muhammad. 1995. Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam. Jakarta: Gemma Insani Press.
Rais, Diauddin. 2001. An-Nadhariyah as-Siyah al-Islamiyahal. (terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani Press.
Sa’d, Ibnu. 1358 H. Ath-Thabaqat al-Kubra. Juz: 5. Mesir-Kairo: Lajnah Nashr Ats-Tsaqafah. hal: 19. Lihat juga di Shahih Al-Bukhari, Juz: 3. hal: 60 dan al-Milal wan Nihan. Mesir-Kairo: Al-Azhar Asy-Syarif.
Sadzaly, Munawwir. Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Scacht. t.t. Encyclopedia of Social Sciences. Vol: III. Oxford.
Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Su’bani, Ja’far. 1996. Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: Lentera.
Sufyan, Muhammad. 1999. Reformasi dalam Bingkai Kekerasan dalam Agama. Yogyakarta: Pressindo Media.
Sumardjono, Maris S.W. 1996. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Supriyadi, Dedi. 2007. Perbandingan Fiqh Siyasahal. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Talimah, Islam. 2000. Al-Qardhawi Faqihan. Dar-t-Tauzi’ wa-n-Nashr al-Islamiyah. Cetakan: I.
Targonski, Rosalie (ed). 2000. Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serika.
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqie. 2002. Islam dan Politik Bernegara. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Thahhan, Musthafa Muhammad. 2003. Tahaddiyat Siyasiah Tuwajiihu Al-Harakah Al-Islamiyahal. (terjemah: Dimyati Rafi’i dan Muhammad Farhan). Malang: Pustaka Zamzami.
Wachid, Moh Maghfur. 1997. Sistem Pemerintahan Islam (Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik). Pasuruan: Bangil. Al-Izzah.

About these ads

About CakTip

Pelayan santri-santriwati Pondok Modern Arrisalah Program Internasional di Kota-Santri Slahung Ponorogo Jawa-Timur Indonesia K. Post 63463. Lahir di Segodorejo Sumobito Jombang JATIM di penghujung Ramadhan 1395 H. Pernah bantu-bantu di IPNU Sumobito Jombang, IPM SMA Muh 1 Jombang, beberapa LSM, karya ilmiah, teater, dll. Lagi demen-demenya sama design grafis (corel). Sekarang lagi ngarit rumput hidayah di lapangan perjuangan PM Arrisalah. Sekali waktu chekout ke beberapa tempat yang bikin penasaran untuk nambah ilmu. Duh Gusti! Nyuwun Husnu-l-Khatimah!

Posted on 15 Maret 2012, in Artikel and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Reblogged this on cakTIP'S and commented:

    salam

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.122 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: